Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Dubes RI di Rusia Diperiksa Kejaksaan

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Rusia, Jumat (21/11), diperiksa jaksa sebagai saksi korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hamid yang tiba pukul 06.30, baru meninggalkan Gedung Bundar Kejagung sekitar 5 jam kemudian, pukul 11.45.

Seusai diperiksa, kepada wartawan Hamid mengakui, Sisminbakum masih ada saat dirinya menjabat Menhuk dan HAM. ”Penekanan pertanyaan jaksa adalah pada kebijakan saya yang pernah membentuk tim interdept antara Dephuk dan HAM dengan Departemen Keuangan untuk mengevaluasi sistem pemungutan ini,” katanya.

Hamid menjabat Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007. Ia dilantik menjadi Duta Besar Indone- sia untuk Rusia pada 8 April 2008.

Seusai rapat tim antardepartemen pada tahun 2006 itu, Hamid kemudian menyurati Menteri Keuangan untuk menilai sistem pungutan Sisminbakum. Beberapa bulan kemudian, Departemen Keuangan melalui Menteri Keuangan membuat surat yang isinya mengatakan, sebaiknya pungutan Sisminbakum masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian, meminta Dephuk dan HAM untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur pungutan Sisminbakum.

”Sementara itu diproses, saya berhenti jadi menteri,” ujar Hamid.

Sisminbakum yang dapat diakses melalui http://www.sisminbakum.go.id itu berlaku mulai Februari 2001. Pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan keputusan tanggal 4 Oktober 2000 yang ditandatangani Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Kasus korupsi Sisminbakum diduga merugikan negara Rp 400 miliar. Jaksa menetapkan tiga tersangka yang seluruhnya mantan Dirjen AHU Dephuk dan HAM. Mereka adalah Romli Atmasasmita, Zulkarnain Yunus, dan Syamsuddin Manan Sinaga.

Mahfud bantah

Secara terpisah, mantan Menhuk dan HAM yang kini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah dirinya mengetahui adanya perjanjian kerja sama pembagian dana biaya akses proyek Sisminbakum antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkeh dan HAM dengan Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh dan HAM.

Bantahan itu disampaikan Mahfud MD di Jakarta, Jumat, untuk menjawab tudingan mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan penandatanganan kerja sama pembagian dana biaya akses tersebut dilakukan pada masa dirinya menjabat Menkeh dan HAM.

”Tudingan itu juga mengganggu kredibilitas MK. Padahal, MK harus bersih dari opini-opini tak sehat yang akan mengganggu kredibilitas hakim dan MK,” katanya.

Menurut Mahfud, ia menjabat Menkeh dan HAM selama empat hari, termasuk dua hari libur. Ia dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 20 Juli 2001 dan didemisioner dari jabatannya pada 23 Juli saat Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden menggantikan Wahid yang diberhentikan MPR. Meski demikian, ia menjabat Menkeh dan HAM hingga 14 Agustus, menunggu terpilihnya menteri baru. (idr/mzw)

Sumber: Kompas - Sabtu, 22 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6326