Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Lembaga Perlindungan Saksi Terbentur Aturan Kerja

JAKARTA — Meski sudah terbentuk lebih dari tiga bulan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum bisa berbuat banyak untuk melindungi saksi dan korban. Menurut Zaenal Abidin, anggota Koalisi Perlindungan Saksi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, selama 100 hari beroperasi, Lembaga Perlindungan Saksi belum bertugas secara maksimal. Sebab, Presiden belum menerbitkan peraturan presiden tentang organisasi dan tata laksana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. ”Presiden harus segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri-Sekretaris Negara untuk memproses peraturan presiden itu,” kata Zaenal di Jakarta kemarin.

Menurut dia, peraturan presiden adalah dasar hukum dan pijakan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan perangkatnya bisa bekerja. Zaenal menilai, kerja Lembaga Perlindungan Saksi masih terkendala birokrasi.

Zaenal mengatakan lembaga pimpinan Abdul Haris Semendawai ini masih menghadapi sejumlah masalah. Masalah itu, antara lain, sudah tiga bulan anggotanya belum digaji. Selain itu, belum ada kejelasan alokasi anggaran, kantor tidak kunjung siap serta tidak memiliki sekretaris dan staf. Menurut dia, setelah terpilih, sudah ada sekitar 100 pengaduan dari saksi dan korban. Namun, Lembaga Perlindungan Saksi belum memiliki prosedur dan mekanisme perlindungan. ”Peran aktif LPSK hanya memantau kasus,” ujarnya.

Wahyu Wagiman, dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mengatakan bahwa dari lima kewajiban pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, baru dua yang terlaksana, yakni seleksi anggota dan peraturan pemerintah tentang hak kompensasi, restitusi, serta bantuan bagi korban yang sudah disusun. ”Tapi soal anggaran, sekretaris, serta tata laksana belum jelas.” Padahal, kata Wahyu, undang-undang itu mengharuskan aturan kerja LPSK harus sudah terbit paling lama tiga bulan setelah terbentuknya lembaga itu. NININ DAMAYANTI

Sumber: Koran Tempo - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6354