Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Kejaksaan Kaji Proyek Paspor Hamid

JAKARTA Kejaksaan Agung akan mengkaji dugaan korupsi dalam kasus proyek foto paspor terpadu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, Kejaksaan belum akan melakukan penyelidikan.

"Akan kami cek," kata Marwan di kantornya kemarin. "Satu-satu dulu. Ini kan ada (kasus) Sistem Administrasi Badan Hukum. Kalau diselidiki sekaligus, nanti bisa bias."

Kasus proyek foto ini terungkap ketika Kejaksaan tengah menyelidiki dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum, yang merugikan negara lebih dari Rp 400 miliar. Dalam kasus ini ada Koperasi Pengayoman (koperasi di Departemen), yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman saat itu, Yusril Ihza Mahendra, yang mengelola sistem administrasi bekerja sama dengan swasta, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika.

Kejaksaan menemukan bahwa pungutan biaya akses sistem administrasi itu tak masuk ke kas negara, melainkan ke rekening PT Sarana dan ke rekening koperasi.

Saat Kejaksaan sedang gencar mengulik kasus ini, Selasa lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menyebut proyek foto paspor. Proyek yang melibatkan swasta dengan menggandeng koperasi Departemen ini berlangsung saat Hamid Awaluddin menjabat Menteri Hukum. "Hamid membuat hal yang persis seperti itu (Sisminbakum)," kata Andi.

Karena ada pungutan yang tidak masuk kas negara, kata Andi, proyek itu dihentikan.

Dalam kasus foto paspor, pada 2005 Hamid selaku pembina Koperasi Pengayoman menunjuk PT Mustika Duta Mas dan Koperasi sebagai pelaksana Sistem Foto Terpadu Berbasis Biometrik pada paspor Indonesia. Pelaksanaan sistem foto terpadu itu direncanakan mulai beroperasi pada 6 Februari 2006.

Karena penunjukan itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Hamid untuk dimintai keterangan pada Februari 2006. Penunjukan langsung, menurut Dewan, menyalahi prinsip transparansi.

Waktu itu Hamid menjawab di depan DPR, "Penunjukan langsung PT Mustika dilakukan untuk mengisi kekosongan pembuatan paspor sambil menunggu Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian selesai."

Pelaksanaan sistem foto terpadu itu ternyata, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2007, membebani anggaran negara minimal sebesar Rp 1.920.740.124. Beban anggaran itu terjadi akibat gaji operator komputer sistem foto terpadu di tiap Kantor Imigrasi masih dibebankan kepada negara. Para operator itu pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sampai 29 Januari 2007, masih menurut BPK, penerimaan dari sistem foto terpadu Rp 99.273.735.000. Jumlah ini didapat dari 1.804.977 pemohon paspor. Dari jumlah itu, PT Mustika mengantongi Rp 76.711.522.500, Koperasi Pengayoman Pusat Rp 15.342.304.500, dan Koperasi Pengayoman di Kantor Imigrasi Rp 7.219.908.000.

Hamid Awaluddin, yang kini Duta Besar Indonesia untuk Rusia, belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon dan pesan pendek yang dikirimkan, tidak dibalas. DWI WIYANA | ANTON SEPTIAN | ELIK SUSANTO | EKO ARI

Sumber: Koran Tempo - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6352