Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Rusli dan Oey Bersalah

Mantan Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak divonis empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta. Hakim anggota Sofialdi, yang adalah hakim ad hoc, mengajukan dissenting opinion atau beda pendapat atas putusan terkait peran Oey Hoey Tiong.

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (12/11). Majelis hakim yang dipimpin Moefri menyatakan Oey dan Rusli terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya dinilai bersalah terlibat dalam pemberian dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), yang didirikan BI, senilai Rp 100 miliar kepada sejumlah mantan pejabat BI dan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Menurut majelis hakim, Oey selaku Deputi Direktur Hukum BI seharusnya memberikan masukan kepada Dewan Gubernur BI untuk menunda dahulu pemberian dana bagi mantan pejabat BI yang tersandung perkara.

Apalagi, kata majelis hakim, saat itu Direktorat Hukum BI sedang tidak memiliki anggaran dan juga permohonan bantuan hukum itu hanya berupa penggantian sehingga tidak mendesak. Bahkan, dana itu ada yang digunakan untuk membeli properti dan disimpan dalam bentuk deposito oleh mantan pejabat penerimanya.

Hakim Anwar, yang membacakan putusan itu, mengatakan, Oey selaku Direktur Hukum BI mengetahui pendanaan semestinya menggunakan dana Direktorat Hukum sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Dewan Gubernur BI Nomor 4/13/PDG/2002.

”Dalam Peraturan Dewan Gubernur BI itu diatur, apabila tidak ada anggaran, diajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Dewan Gubernur BI Nomor 4/15/PDG/2002. Terlebih lagi permohonan bantuan hukum itu hanya berupa penggantian sehingga tidak mendesak. Jadi pendapat hukum terdakwa I (Oey) adalah perbuatan tak patut, apalagi peserta Rapat Dewan Gubernur sangat bergantung pada pendapat terdakwa I,” papar Anwar lagi.

Majelis hakim berpendapat, Oey seharusnya memberikan pendapat, pemberian dana ditangguhkan sampai ada dana di Direktorat Hukum. ”Terlebih lagi untuk amandemen I dan penyelesaian Bantuan Likuiditas BI (BLBI), terdakwa I menyarankan tak perlu menyediakan dana itu. Namun, terdakwa I malahan mengatakan dana itu bisa digunakan untuk kegiatan dimaksud,” kata Anwar.

Majelis hakim juga berpendapat, pada 25 Juni 2003 Oey dan Rusli mengadakan pertemuan dengan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Maman H Soemantri, Baridjussalam Hadi, dan Ratnawati Priono, membicarakan mekanisme penarikan dana yang disetujui 3 Juni 2003. Oey dan Rusli membuat catatan penarikan dana YPPI.

Khusus mengenai posisi YPPI, majelis hakim berpendapat, yayasan itu bukanlah badan hukum yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UU No 16/2001 tentang Yayasan. Sebab, kata Anwar, YPPI baru diakui sebagai badan hukum pada 11 Desember 2003.

Posisi neraca keuangan YPPI pada 30 Desember 2003 Rp 170,377 miliar, atau menurun 33 persen dibandingkan dengan posisi 31 Maret 2003 sebesar Rp 266,160 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penyisihan Rp 100 miliar dari saldo YPPI.

Berbeda pendapat

Hakim ad hoc Sofialdi berbeda pendapat. Ia mengatakan, penyisihan dana YPPI untuk kepentingan BI bukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebab, kekayaan YPPI telah terpisah dari pendirinya, BI.

Sofialdi juga menilai pemberian uang kepada mantan direksi BI sebesar Rp 68,5 miliar bukan tindakan pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta pengakuan utang.

”Perbuatan terdakwa I (Oey) bukan perbuatan pidana. Maka, hakim anggota keempat menyatakan terdakwa I harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan,” kata Sofialdi. (VIN)

Sumber: Kompas - Kamis, 13 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6290