Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Kejagung Menahan Romli

Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung menahan Romli Atmasasmita, Senin (10/11). Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ditahan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum.

Saat menuju mobil yang membawanya ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Romli menuturkan, ”Saya ditahan. Saya tak tahu untuk apa saya ditahan. Ini sudah diskenariokan.”

Romli juga menolak menandatangani berita acara penahanannya. Penasihat hukum Romli, Juniver Girsang dan Denny Kailimang, mengatakan, mereka juga mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga, pengacara, dan Rektor Universitas Padjadjaran Bandung.

Penahanan Romli menyusul Syamsuddin Manan Sinaga, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Dephuk dan HAM, yang ditahan Kamis lalu. Syamsuddin, Romli, dan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus ditetapkan sebagai tersangka korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Zulkarnain ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, karena terlibat juga dalam kasus korupsi alat pemindai sidik jari atau AFIS.

Dari penyidikan jaksa, korupsi Sisminbakum diduga merugikan negara Rp 400 miliar. Perbuatan itu memperkaya PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK), dan pejabat di lingkungan Ditjen AHU. Jumlah yang diterima Dirjen AHU dari biaya akses Sisminbakum diduga rata-rata Rp 10 juta per bulan.

Senin, Romli yang didampingi Denny dan Juniver tiba di Kejagung pukul 10.05. Ia diperiksa hingga pukul 15.30. Pukul 16.00, guru besar Fakultas Hukum Unpad itu dibawa ke Rutan Kejagung.

Denny menjelaskan, Romli ditanya 23 pertanyaan, berkisar pada surat keputusan (SK) yang diperlihatkan penyidik. Fotokopi SK dan siaran pers berjudul Ada Apa? Di Balik Prof Romli Atmasasmita SH LLM Dijadikan Tersangka dibagikan tim pengacara kepada wartawan.

SK itu adalah SK Menteri Kehakiman tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sisminbakum, SK Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 2000 tentang Penunjukan dan Pengelola dan Pelaksana Sisminbakum, serta Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Ketua KPPDK Ali Amran Djanah dan Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworuntu. Menurut Denny, dalam tiga surat itu tidak ada paraf maupun tanda tangan Romli.

”Perjanjian kerja sama itu diketahui dan ditandatangani Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra sebagai Pembina KPPDK,” ujar Denny.

Wartawan menanyakan apakah benar Romli menerima Rp 10 juta per bulan dari biaya akses Sisminbakum selama menjabat sebagai Dirjen AHU? ”Aliran dana belum ditanyakan,” kata Denny.

Ketua Tim Jaksa Penyidik Faried Harianto, didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan, menyampaikan, dari alat bukti, ditemukan keterlibatan tersangka, termasuk Romli. Ia membantah pernyataan Romli bahwa penahanan dirinya sebagai skenario.

”Ini murni penegakan hukum,” kata Faried.

Jaksa juga memeriksa Bambang R Tanoesoedibjo sebagai saksi. Menurut Faried, Bambang adalah kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika.

Romli melalui pernyataan tertulis menilai, tuduhan korupsi pada dirinya, terkait Sisminbakum, diskriminatif dan mendegradasikan martabatnya sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Ia dinyatakan menjadi tersangka meski Kejagung belum memeriksanya. Ia juga mendengar ”rencana” Kejagung menjadikannya sebagai tersangka, jauh sebelum kasus itu diumumkan.

”Kuat dugaan saya dijadikan target tingkat tinggi Kejagung karena vokal menuntut penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia,” ungkap Romli.

Ia menyebut memperoleh informasi akan dijadikan sebagai tersangka oleh Kejagung, awal Oktober lalu, dari Todung Mulya Lubis, mantan Menteri Kehakiman Muladi, Juniver, dan info dari Dephuk dan HAM.

Penggiat Gerakan Antikorupsi Bambang Widjojanto menilai, perlakuan Kejagung adalah retaliasi kepada Romli selaku aktivis antikorupsi. Sikap Kejagung, yang menghentikan penyelidikan perkara korupsi BLBI, juga adalah serangan balik terhadap gerakan antikorupsi. (IDR/HAR)

Sumber: Kompas - Selasa, 11 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6272