Kumpulan Berita Hukum Indonesia
KPK Teliti Dana BLBI di Bank Pemerintah

YOGYAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi meneliti dugaan penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh bank-bank milik pemerintah.

"Dugaan kami, pengucuran BLBI lebih banyak di pemerintah," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar kepada wartawan di satu hotel di Yogyakarta kemarin.

Sebelumnya, dalam gelar perkara BLBI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia, data yang diserahkan untuk diusut juga masih seputar 24 bank swasta yang menerima kucuran dana BLBI senilai Rp 144 triliun. Padahal total dana BLBI yang disalurkan ke bank swasta dan pemerintah sebesar Rp 600 triliun.

Berdasarkan fakta itu, menurut Antasari, empat tim dari Komisi telah disebar ke bank pelat merah, bank swasta, dan Kejaksaan untuk melakukan penelitian. Tim merekap bon bank-bank pelat merah yang berutang, seperti Bank Dagang Negara, Bapindo, dan Bank Exim.

Kesimpulan sementara tim, kata Antasari, adalah jika pengucuran dana BLBI sudah beres, seharusnya anggaran pendapatan dan belanja negara tidak lagi dibebani kewajiban membayar BLBI. Faktanya, justru sebaliknya. "Ada apa ini?" ujarnya.

Antasari mempertanyakan luputnya perhatian selama ini untuk mengusut aliran dana BLBI ke bank-bank pemerintah. Ia kemudian mengatakan Komisi hanya ingin meringankan beban rakyat dengan mengusut secara menyeluruh kasus BLBI. "Karena, kalau masuk APBN, yang membayar utang ya rakyat. Kami ingin mengurangi."

Antasari juga menjelaskan, dua obligor yang data BLBI-nya sudah lengkap diterima Komisi adalah Anthoni Salim sebagai pemilik BCA dan Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI. Komisi, ujarnya, sedang meneliti data kedua obligor itu.

Adapun Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta agar pengumpulan berkas kasus BLBI dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. "Agar penyelesaiannya bisa tuntas," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Komisi harus mengambil semua berkas kasus BLBI dari Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Panitia Khusus DPR. "Harus dikumpulkan secara total," ujarnya. "Semuanya harus diusut." Bernarda Rurit | Eko Ari Wibowo

Sumber: Koran Tempo - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6324