Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Lobi Politik Bisa Lumpuhkan Upaya Hukum

Upaya hukum seringkali tersandera oleh lobi politik yang dijalankan lembaga eksekutif dan legislatif.

Prosedur hukum yang sudah berjalan pada jalur yang benar bisa terhambat, bahkan mungkin menghilang. Dalam upaya KPK membongkar mafia peradilan khususnya di Mahkamah Agung, misalnya, terkesan melunak setelah Presiden mempertemukan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.

Pertemuan semacam itu dipandang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida tidak mengacu pada upaya hukum, melainkan lebih pada lobi politik untuk menyelesaikan problem hukum. “Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, saat tampil sebagai keynote speaker dalam Diskusi Panel “Mewujudkan Pemerintahan untuk Rakyat” di Jakarta, Rabu (21/12).

Menurut La Ode Ida, lobi-lobi semacam itu akan sangat berbahaya jika dibawa ke ranah pemberantasan korupsi. Apalagi jika lobi itu dilakukan untuk menutupi korupsi tingkat atas. Akibatnya jelas: “pemberantasan korupsi jadi ibarat sarang laba-laba”. Doktor sosiologi ini mengingatkan bahwa politisi yang tidak memiliki ideologi kerakyatan sangat membahayakan, apalagi kalau ternyata berideologi uang.

Terkait dengan korupsi, Direktur Blora Institute Rully Charis percaya bahwa 90 persen birokrat pernah melakukan tindakan tidak terpuji itu. Kalaupun ada 10 persen yang bersih, sebagian diantaranya disebabkan karena tidak ada kesempatan. Charis berpendapat apa yang dilakukan Pemerintahan SBY-JK saat ini merupakan entry point untuk mendesain ulang sistem yang sudah rusak selama puluhan tahun.

Contoh lain yang mengedepankan lobi politik disampaikan Prof. Winarno Surakhmat. Tokoh senior pendidikan ini mencontohkan pengesahan RUU Guru dan Dosen sebagai hasil kompromi politik dan kepentingan menyenangkan semua pihak. RUU Guru dan Dosen menjadi contoh dimana kepentingan tenaga pendidik lebih banyak ditentukan oleh poilitisi dengan segala kepentingannya. Alhasil, RUU yang sudah disahkan menjadi UU tersebut memiliki sejumlah masalah. Sebut misalnya prinsip idealisme guru atau tindak lanjut kesejahteraan guru. “Ini menjadi bom kecil yang sewaktu-waktu bisa membesar,” ujarnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14087&cl=Berita

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
66