Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi di Departemen Hukum

JAKARTA -- Kejaksaan Agung menyatakan telah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari rekening PT Sarana Rekatama Dinamika, rekanan pengadaan Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Tapi PPATK belum memberikan data yang kami minta," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin.

Dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 400 miliar itu, Kejaksaan menemukan hasil pungutan biaya akses dari para notaris tak masuk ke kas negara. Menurut Kejaksaan, sebanyak 90 persen hasil pungutan mengalir ke rekening PT Sarana selaku penyedia jasa aplikasi sistem, dan 10 persen masuk ke Koperasi Pengayoman--koperasi di Departemen Hukum.

Penyidik telah menyita pembukuan Koperasi Pengayoman. Dari pembukuan itu diketahui sebagian pungutan sistem administrasi mengalir ke sejumlah pejabat dan bekas pejabat, para istri, guru besar, dan jaksa. Kejaksaan menduga duit yang masuk ke rekening PT Sarana juga mengalir lagi ke bekas pejabat dan pejabat. Kejaksaan sendiri telah memblokir rekening perusahaan itu.

Pembagian biaya akses sistem administrasi disepakati dalam perjanjian kerja sama antara PT Sarana dan Koperasi Pengayoman Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2001 dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000 tertanggal 8 November 2000. Perjanjian tersebut juga diketahui dan diteken bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra selaku pembina koperasi.

Menurut Marwan., pihak koperasi mengaku dipaksa oleh atasannya untuk meneken perjanjian itu. ANTON SEPTIAN

Sumber: Koran Tempo - Selasa, 2 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6371