Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Pemerintah Menolak Serahkan Uang

Pemerintah bersikeras menolak menyerahkan dana Rp 1,2 triliun, yang kini tersimpan di rekening sementara pemerintah kepada PT Timor Putra Nasional. Pasalnya, pemerintah meyakini dana tersebut milik negara.

Seperti disampaikan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin Pamimpin Situmorang dalam jumpa pers di Sasana Pradata Kejaksaan Agung, Kamis (20/10), pemerintah akan melakukan segala upaya berdasarkan hukum yang berlaku. Upaya itu untuk mempertahankan bahwa dana itu milik negara. ”Kita akan melakukan verzet (perlawanan),” kata Edwin.

Menurut dia, perlawanan hukum akan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Penetapan sita eksekusi dikeluarkan pengadilan apabila sampai dengan 27 November mendatang, putusan MA tidak bisa dilaksanakan.

”Bukan kami tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Dari segi yuridis, dana itu adalah dana milik negara,” ujar Edwin.

Ditanya soal bukti bahwa dana tersebut milik negara, Edwin menjawab, ada bukti antara lain 30 surat dan keterangan saksi.

Seperti diberitakan, PT TPN mengajukan teguran atau aanmaning terhadap Bank Mandiri dan Menteri Keuangan melalui PN Jakarta Selatan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua PN Jaksel Syahrial Sidik, kedua belah pihak diminta melaksanakan putusan tersebut dalam waktu delapan hari kerja, terhitung setelah Rabu (19/11).

Putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan PT TPN sebagai pemilik sah atas rekening deposito dan giro di Bank Mandiri. (IDR)

Sumber: Kompas - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6317