Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Presiden Akan Restrukturisasi Keimigrasian

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menata ulang (restrukturisasi) keimigrasian agar menjadi lebih bersih, profesional, kredibel, dan akuntabel. Selain itu, setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan, Presiden akan melakukan penggantian pejabat. ”Siapa pun yang bersalah harus kita ganti. Yang terlibat kejahatan kita proses hukum,” ujar Presiden seusai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Langkah ketiga, pemerintah akan meningkatkan kapasitas bandar udara dengan teknologi informasi, untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan. Untuk pembersihan dan penataan keimigrasian, Presiden meminta dukungan masyarakat. ”Mereka yang jadi korban imigrasi laporkan kepada polisi dan tembuskan ke Kotak Pos 9949 Jakarta 10000,” ujarnya

Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto membenarkan aparatnya, bersama Departemen Luar Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan, telah memeriksa dua pejabat imigrasi di Penang dan Kuala Lumpur. ”Kepolisian daerah lain yang punya akses ke luar negeri juga saya minta memeriksa penyimpangan imigrasi,” katanya.

Untuk kejahatan imigrasi di Malaysia berupa pungutan liar, Presiden menyebut kerugian negara di Penang mencapai Rp 12 miliar dan di Kuala Lumpur Rp 26 miliar. Kerugian negara juga terjadi karena penggelapan fiskal kunjungan ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta maupun di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang setahun mencapai Rp 1 triliun.

Penyimpangan keimigrasian lain yang diinventarisasi adalah paspor palsu, pungutan liar terhadap tenaga kerja Indonesia, mempersulit wisatawan asing dan investor, dan lemahnya mekanisme cegah tangkal penjahat. Data itu didapat Presiden dari laporan dan kunjungan mendadaknya ke kantor imigrasi seperti Bandara Soekarno-Hatta awal 2005. Ketika itu Presiden mendapati tidak akurat dan tidak beroperasinya data cegah tangkal pada sistem komputer serta pelaporan fiskal yang tidak tepat.

Menurut Presiden, setelah pembersihan dan penertiban keimigrasian, penataan akan dilakukan ke lembaga lain, seperti bea cukai, pajak, pertanahan. (INU)

Sumber: Kompas - Selasa, 20 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
38