Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Pengelola Disebutkan Tidak Bayar Sewa

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengungkapkan, ternyata selama mengelola Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum sejak tahun 2001, PT Sarana Rekatama Dinamika atau SRD menggunakan fasilitas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT SRD menggunakan ruangan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanpa membayar sewa ruangan, listrik, air, maupun pajak.

”PT SRD sekian tahun di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tak bayar. Padahal, mereka menggunakan fasilitas pemerintah,” kata Marwan di Kejaksaan Agung, Senin (1/12).

Belakangan, kata Marwan, setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SRD membayar penggunaan fasilitas pemerintah itu. ”Biaya sewanya Rp 10 juta per tahun,” kata Marwan.

Tim Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi menetapkan empat tersangka dalam perkara korupsi Sisminbakum. Mereka adalah Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworuntu serta tiga mantan Direktur Jenderal AHU, yaitu Romli Atmasasmita, Zulkarnain Yunus, dan Samsuddin Manan Sinaga.

Marwan mengimbau Yohanes Waworuntu agar mau berbicara jujur. Dengan demikian, jaksa dapat mengetahui, siapa saja yang sebenarnya berperan dalam kasus korupsi Sisminbakum itu, termasuk siapa saja yang mestinya turut bertanggung jawab dan menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi itu.

”Saya menjamin keamanan Yohanes Waworuntu. Namun, kami minta ia bicara yang jujur agar dapat mengungkapkan kebenaran materiil,” ujar Marwan.

Senin, penasihat hukum PT SRD, Marthen Pongrekun, memaparkan, penjelasan jaksa penyidik bahwa modal Sisminbakum cuma Rp 512 juta adalah tidak benar. Menurut Pongrekun, Rp 512 juta itu hanya biaya untuk membeli perangkat dari investor sebelumnya, yakni John Sarodja Saleh. Ternyata perangkat itu tak bisa digunakan sehingga biaya membengkak.

Pongrekun yang juga pensiunan jaksa itu mengatakan, biaya Sisminbakum tak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi sepenuhnya dari investasi PT SRD. Saat ditanya, mengapa ada bagian 10 persen untuk Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM (KPPDK) sebagai pelaksana Sisminbakum, ia menjawab, ”Itu perjanjian kerja sama. Koperasi mencari peluang untuk mendapatkan dana bagi kesejahteraan karyawan.”

Ia juga membantah dugaan 90 persen dana biaya akses Sisminbakum yang seharusnya diterima PT SRD mengalir ke pejabat Dephuk dan HAM. ”Tidak ada,” tukasnya. Tetapi, dia tak menjelaskan lebih lanjut. (idr)

Sumber: Kompas - Selasa, 2 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6370