Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Nurdin Tak Dibebaskan, Ada Kemungkinan Penyidik Palsukan Tanda Tangan Saksi

Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan hari Jumat (16/12) memanggil ketua majelis hakim yang menangani kasus korupsi impor gula, Humuntal Pane, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia bermaksud mengklarifikasi berita di media massa tentang bebasnya terdakwa Nurdin Halid. Itu bukan bebas, tetapi dakwaan tidak dapat diterima. Bebas dan dakwaan tidak diterima itu berbeda. Kalau bebas, artinya terdakwa tidak terbukti korupsi, tetapi kalau dakwaan tak diterima, artinya hakim belum memasuki materi perkara, kata Bagir seusai memanggil hakim itu.

Menurut Bagir, kedua istilah itu memiliki dampak berbeda. Jika hakim menjatuhkan putusan bebas, Nurdin tidak dapat diadili lagi dalam kasus yang sama. Sebaliknya, jika dakwaan dinyatakan tidak diterima, jaksa bisa menyidik ulang untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dan mengajukan lagi ke pengadilan. Sekarang terserah jaksa, akan menyidik ulang atau melakukan perlawanan (verzet), kata Bagir. Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Nurdin dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Majelis menilai dakwaan jaksa tidak dapat diterima karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkara Nurdin cacat hukum dan tidak sah.

Sebagian besar saksi (19 dari 25 saksi yang diajukan) mengaku tidak pernah diperiksa sebelumnya dalam perkara Nurdin. Mereka mengaku hanya diperiksa dalam kasus Waris Halid, adik Nurdin Halid. Ditanya mengapa penolakan dakwaan tak dilakukan di dalam putusan sela, Bagir mengatakan, fakta tentang belum diperiksanya 19 saksi baru terungkap saat agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga menyatakan tidak ada kata bebas bagi Nurdin dalam kasus korupsi impor gula 56.000 ton. Kejaksaan akan mempelajari vonis hakim yang sampai kemarin belum diterima. Setelah itu, kejaksaan akan bersikap. Tentang pendapat hakim bahwa BAP tersebut palsu, Jaksa Agung mengatakan, belum ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan BAP itu palsu. Polisi diperiksa Berita tentang vonis Nurdin Halid juga mengundang reaksi di kepolisian.

Kemarin Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polri langsung memeriksa polisi yang menangani kasus itu untuk mencari tahu mengapa semua saksi dalam sidang kasus Nurdin mengaku tak pernah menandatangani BAP yang dibuat penyidik Polri. Padahal tanda tangan mereka tertera di BAP. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Arianto Boedihardjo membenarkan adanya beberapa anggota Polri yang diduga memalsukan tanda tangan saksi dalam BAP. Ia mengaku tidak tahu apakah BAP yang diterima majelis hakim adalah berkas BAP Waris Halid. Namun, Arianto mengakui ada enam polisi yang diperiksa berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan saksi. Sejak awal kasus ini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Yang memutuskan sempurna atau tidaknya BAP, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, adalah direktur di Bareskrim yang berpangkat brigadir jenderal.

Namun, Arianto tak mengungkap ada tidaknya perwira tinggi yang diperiksa. Secara terpisah, OC Kaligis, penasihat hukum Nurdin Halid, menyatakan, Pasal 138 KUHP menyebut, yang menyatakan berkas sempurna adalah jaksa. Artinya, jika jaksa tahu ada paraf yang palsu dari saksi, mestinya dia tidak melanjutkan perkara, kecuali jaksa memang bersekongkol dengan polisi. Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan kekecewaannya atas pengadilan kasus impor gula ilegal itu. Citra pengadilan, katanya, kembali dipertanyakan. Proses hukum ini membikin rakyat tidak percaya pada hukum. Ini menyedihkan karena terjadi pada saat kita bersama-sama membangun kepercayaan pada hukum, katanya. (MAR/idr/ONG/ana)

Sumber: Kompas - Sabtu, 17 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
34