Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Sebar 47 Posko, Gerakan Antimafia Peradilan Dideklarasikan

Jakarta - Bingung mau ke mana melaporkan kasus mafia peradilan? Kini sudah ada 47 posko pengaduan di sejumlah daerah. Ayo laporkan segera!

Pendirian posko itu dilakukan sejumlah LSM yang mendeklarasikan Gerakan Nasional Antimafia Peradilan. LSM tersebut antara lain Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), ICW, KRHN, LBH Jakarta, MAPI, dan TII.

Deklarasi diselenggarakan di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2005).

Turut hadir Koordinator ICW Teten Masduki, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, Ketua KRHN Firmansyah, dan anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana.

"Saya menyambut baik deklarasi ini. Saya harapkan sikap mental para penegak hukum yang masih korup bisa berubah. Sejak reformasi, masyarakat mengharapkan adanya perubahan, tetapi ternyata perubahan tak kunjung datang, mafia peradilan belum bisa kita sentuh," ujar Nursyahbani.

UU Perlindungan Saksi

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator ICW Teten Masduki menyatakan, UU Perlindungan Saksi harus segera dibentuk karena efektif memberantas mafia peradilan.

Menurut dia, KPK, Kejagung, dan MA mempunyai peran besar dalam mengembangkan perlindungan saksi. "Selama belum ada UU, KPK maupun Kejaksaan harus memiliki cara alternatif untuk melindungi saksi," kata Teten.

Sedangkan Ketua KY Busyro Muqoddas meminta masyarakat memberi informasi memberantas mafia peradilan. "Kalau akan memberantas mafia peradilan harus secara sistemik dan elegan, karena mafia peradilan juga melakukan prakteknya dengan cara yang sistemik," kata Busyro.

Nursyahbani menambahkan, Depkum dan HAM kurang memiliki political will dalam penegakan hukum. "Hingga kini Depkum dan HAM belum menyerahkan bahan UU Perlindungan Saksi kepada DPR. Padahal SBY telah meminta Depkum dan HAM membahas RUU tersebut," ujarnya.(aan)

Sumber: Detikcom - Rabu, 7 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
5