Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Ketertutupan KPU Berbahaya

Ketertutupan akses publik terhadap Komisi Pemilihan Umum sama berbahayanya dengan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap proses demokrasi.

Ketertutupan KPU mengingkari prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu dan intervensi pemerintah membuat hasil pemilu kehilangan wibawa di mata masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perhimpunan Pendidikan Anak Bangsa Santoso Arief Prihandoyo dalam diskusi terbatas tentang penyelenggaraan pemilu yang bersih di Jakarta, Selasa (25/11). ”Kita tidak bisa membiarkan saja penyelenggara pemilu berjalan sendiri tanpa memberikan akses terhadap upaya pengawasan langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Amanat Nasional Sayuti Asyathri juga mengingatkan bahaya intervensi pemerintah terhadap proses pemilu. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan preseden buruk intervensi pemerintah dalam pemilu pada kasus konflik pilkada di Maluku Utara.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations Abdul Mu’ti mengatakan, tidak transparannya proses politik di KPU bisa kontraproduktif terhadap upaya membangun budaya demokrasi di Indonesia yang meniscayakan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

”Bagaimana orang bisa berpartisipasi kalau datanya saja tidak pernah tahu. Bagaimana masyarakat berpartisipasi untuk menilai caleg layak atau tidak kalau tidak ada transparansi tentang caleg yang ada. Selain problem teknis dan prosedural, tidak adanya keterbukaan di KPU juga menjadi preseden buruk bagi proses dan hasil Pemilu 2009,” ujarnya. (MAM)

Sumber: Kompas - Rabu, 26 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6336