Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Terdakwa Sebut Lagi Fahmi Idris

JAKARTA - Taswin Zein, terdakwa dugaan korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan Balai Latihan Kerja pada 2004, "bernyanyi" lagi. Ia menyebut peran Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu. Menurut dia, kewenangannya selaku pemimpin proyek dalam melakukan penunjukan langsung telah diambil alih oleh Menteri Fahmi.

"Surat izin prinsip penunjukan langsung yang dikeluarkan Menteri di luar kewenangan saya," kata Taswin saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Sebelumnya, jaksa menuntut mantan Kepala Sub-Direktorat Pengembangan Sistem dan Inovasi Departemen Tenaga Kerja itu dengan hukuman dua setengah tahun penjara karena diduga melakukan korupsi.

Bersama Bahrun Effendi, Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Taswin diduga telah melakukan penunjukan langsung terhadap lima rekanan pelaksana proyek. Mereka adalah PT Mulindo Agung Trikarsa, CV Dareta, PT Panton Pauh Putra, PT Suryantara Purna, dan PT Gita Vidya Hutama. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 13,698 miliar.

"Saya beranggapan metode penunjukan langsung merupakan metode yang benar," kata Taswin di depan persidangan. Ia mendasarkannya pada arahan Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Tjeppy F. Alowie dalam rapat. Anggapan itu makin diperkuat, ia melanjutkan, "Dengan ditandatanganinya surat izin penunjukan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja."

Padahal, menurut Taswin, surat izin menteri tersebut menyalahi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Saat itu posisi saya hanya sebagai pelaksana yang menjalankan perintah pimpinan," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, Fahmi Indris, kini Menteri Perindustrian, belum bisa dimintai tanggapan. Namun, saat bersaksi untuk terdakwa Taswin Zein dalam persidangan awal November lalu, ia mengaku telah menandatangani izin prinsip penunjukan langsung tersebut. Ia beralasan saat itu terdapat program kerja 100 hari kabinet. "Sebab, pada waktu itu saya dibatasi tempo hanya 100 hari untuk mewujudkan program kerja kabinet," ujar Fahmi.DWI WIYANA | FAMEGA SYAVIRA | CHETA NILAWATY

Sumber: Koran Tempo - Jumat, 5 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6384