Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Pro-Kontra soal Penyertaan NPWP Donatur Kampanye

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Dana Kampanye, yang salah satunya mengatur kewajiban menyertakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi setiap penyumpang dana kampanye, menimbulkan pro dan kontra di kalangan partai politik. Direktur Jenderal Pajak telah mengusulkan agar penyumbang dana kampanye di atas Rp 20 juta wajib menyertakan NPWP karena batas penghasilan bebas pajak untuk 2009 sebesar Rp 15,84 juta.

Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golongan Karya, Jawa Barat II), di Jakarta, Senin (1/12), mengaku keberatan aturan penyertaan NPWP diwajibkan bagi penyumbang kampanye. Aturan itu menghambat penyumbang yang tidak memiliki NPWP.

”Aturan itu seharusnya mengacu kepada UU tentang Pemilu Legislatif, bukan UU tentang Pajak,” katanya.

Kondisi itu dinilai Ferry menunjukkan upaya pendomplengan UU Pajak terhadap UU Pemilu Legislatif. Pelaksanaan UU Pajak telah memiliki anggaran sendiri yang berbeda dengan anggaran untuk pelaksanaan UU Pemilu Legislatif. ”KPU tak perlu mewajibkan penyumbang menyertakan NPWP,” ujarnya.

Anggota Komisi II lainnya, Lena Maryana Mukti (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DKI Jakarta I), justru menyatakan setuju atas kewajiban penyertaan NPWP. Pembahasan aturan ini juga cukup alot dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif lalu. Namun, aturan itu akhirnya tidak dimasukkan dalam undang-undang karena kurang mendapat dukungan dari DPR.

Menanggapi adanya pro dan kontra di antara partai politik itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan, KPU belum berencana mengubah aturan tentang kewajiban penyertaan NPWP bagi penyumbang dana kampanye. (MZW)

Sumber: Kompas - Rabu, 3 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6374