Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Walau Dihujani Kritik, Anggota KPU Tetap Lolos ke Luar Negeri

Dua bulan lalu, pemberitaan media massa ramai mengecam rencana kepergian tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU ke 14 negara. Saat itu media massa seolah-olah berhasil menggagalkan rencana kepergian mereka yang mengagendakan sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Ternyata, secara diam-diam, tujuh anggota KPU mulai bergantian bepergian ke luar negeri. Pertengahan bulan Oktober, dua anggota KPU, Abdul Aziz dan Syamsulbahri, pergi ke Beijing, China dan Sabah, Malaysia, selama satu minggu.

Pekan lalu, disusul oleh anggota KPU, Endang Sulastri, yang pergi ke Den Haag, Belanda. Selang dua hari, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary juga pergi ke Jeddah dengan agenda yang sama dengan Endang, yaitu sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sebelumnya, tiga anggota KPU, Andi Nurpati, Abdul Aziz, dan Sri Nuryanti, berangkat lebih dahulu, pergi ke Amerika Serikat memenuhi undangan IFES untuk melihat secara dekat pelaksanaan pemilu.

Puncaknya, pada Selasa (4/11), tujuh anggota KPU tidak ada yang berkantor di Jakarta. Dua anggota KPU, Syamsulbahri dan I Gusti Putu Artha, yang ditugaskan menjaga gawang KPU malah bepergian ke luar kota. Pada hari itu praktis tidak ada kegiatan yang berarti di kantor KPU Jakarta.

Staf Setjen juga pergi

Kekosongan kantor KPU ditambah pula dengan perginya sebagian anggota staf Sekretariat Jenderal KPU ke beberapa daerah. Agendanya untuk bimbingan teknis dan menyerahkan daftar calon tetap ke KPU daerah.

Padahal, ada protes dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia terkait dengan daftar calon tetap. Selain itu, ada Badan Pengawas Pemilu yang mencari data-data calon anggota legislatif bermasalah. Semua tamu itu kemudian pulang dengan tangan hampa karena tidak bisa menemui para anggota KPU.

Mengapa dalam satu minggu itu agenda kepergian KPU ke luar negeri atau ke luar daerah bisa bersamaan waktunya? Apakah tidak ada perencanaan sebelumnya? Lalu, ke mana masyarakat akan mengadu tentang tahapan pemilu?

Kebiasaan anggota KPU bepergian ke luar negeri atau ke luar Jakarta sudah berlangsung sejak lama. Pada bulan April lalu, ketika KPU sibuk dengan seleksi anggota KPU provinsi, secara bergantian mereka bepergian ke daerah-daerah. Bahkan, pernah enam anggota KPU sekaligus ke luar kota untuk memantau seleksi calon anggota KPU daerah.

Syamsulbahri ketika menerima perwakilan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia pada hari Rabu (5/11) mengungkapkan permintaan maaf karena hampir semua anggota KPU berada di luar Jakarta. ”Meski secara fisik kami tidak ada di sini, kami terus berkoordinasi,” ucapnya.

Banyak peraturan KPU yang belum rampung. Salah satunya yang paling mendesak adalah pengadaan logistik pemilu. Anggota KPU memang tidak menjadi panitia pengadaan logistik pemilu karena itu tugas Sekretariat Jenderal KPU. Namun, kebijakan komisioner KPU tetap dibutuhkan.

Misalnya saja untuk pengadaan surat suara. Bagaimana panitia pengadaan logistik pemilu bisa menentukan jumlah kebutuhan surat suara dan format caleg yang akan dicantumkan dalam surat suara bila tanpa kejelasan jumlah pemilih dan daftar calon tetap yang akurat. Sementara itu, kenyataan yang ada, daftar pemilih tetap belum lengkap dengan belum masuknya data dari Provinsi Papua Barat dan luar negeri. Begitu pula dengan daftar calon tetap yang angkanya saja masih berubah-ubah.

Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay menilai, hingga setahun lebih dilantik, KPU tidak mempunyai prioritas kerja. ”Sebagai lembaga yang menentukan nasib bangsa dalam lima tahun ke depan, kinerja dan perilaku KPU sudah tidak bisa ditoleransi lagi,” katanya. (Susie Berindra)

Sumber: Kompas - Kamis, 13 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6289