Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Yusril Akui Ditegur BPKP

JAKARTA – Bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah mendapat surat teguran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2003. Isi teguran itu mengenai potensi kerugian negara karena penerapan kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Setelah membaca surat dari BPKP itu, Yusril mengaku meminta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk membahas masalah tersebut dengan BPKP. “Untuk menyamakan persepsi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Yusril seusai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung pukul 23.00 tadi malam. Saat itu, Dirjen AHU dijabat oleh Zulkarnain Yunus.

Dalam dokumen hasil audit BPKP tahun anggaran 2001- 2002 disebutkan potensi kerugian negara akibat pungutan Sisminbakum Rp 80 miliar.

Menanggapi teguran BPKP, Yusril berkukuh pungutan itu tidak termasuk PNBP. “Yang menentukan PNBP itu bukan BPKP atau Menteri Keuangan, melainkan Presiden,” kata Yusril.

Kejaksaan Agung akan menentukan status Yusril dalam kasus yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 400 miliar ini pada bulan depan. “Pertengahan Desember, status dia akan jelas,” kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan. Dia menolak menjelaskan hasil penyidikan sementara terhadap Yusril.

Sebelum diperiksa, kepada wartawan Yusril kembali mengatakan tak mengetahui ihwal perjanjian pembagian keuntungan biaya akses sistem administrasi antara Koperasi Pengayoman (koperasi di departemennya) dan Dirjen AHU yang saat itu dijabat Romli Atmasasmita.

“Saya tidak tahu perjanjian itu karena tak pernah dilaporkan kepada saya,” katanya. Menurut dia, perjanjian itu tertanggal 25 Juli 2001, diteken saat posisinya sebagai Menteri Kehakiman diisi Marsillam Simandjuntak. “Mestinya yang tahu dan dilapori perjanjian itu Marsillam,” katanya.

Saat pemeriksaan berlangsung, Yusril menyadari telah keliru menyebut nama Marsillam. Sebab, pada tanggal perjanjian dengan koperasi itu dibuat, Marsillam telah berpindah tugas dan menjabat Jaksa Agung. “Saya minta maaf kepada Pak Marsillam. Yang benar, saat itu Menteri Kehakiman dijabat Pak Mahfud Md.,” kata Yusril di sela-sela pemeriksaan.

Dalam kasus ini Kejaksaan sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Romli Atmasasmita, Zulkarnain Yunus, dan Syamsuddin Manan Sinaga. Ketiganya merupakan bekas Dirjen AHU di Departemen Hukum dan HAM. TOMI ARYANTO | ANTON SEPTIAN

Sumber: Koran Tempo - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6321