Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Pimpinan Tak Tahu Kenaikan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengaku tidak tahu-menahu dengan adanya kenaikan anggaran MPR yang pada tahun 2008 sebesar Rp 195,4 miliar menjadi Rp 337,69 miliar tahun 2009 atau naik Rp 142,2 miliar.

”Saya baru dengar dari rekan- rekan wartawan. Jadi, Anda boleh tanya kepada Sekjen MPR karena anggaran dibuat oleh Sekjen,” kata Hidayat ketika ditanya pers di Gedung MPR, Kamis (27/11).

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud memberi respons senada ketika ditanya soal kenaikan anggaran MPR. Dia bahkan terlihat terkejut dan akan segera mengecek. ”Saya belum cek. Mestinya tidak sebesar itu. Kerja apa kita ini?” ucap Aksa yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut Hidayat, pada tahun 2009 tidak ada program MPR yang spesial. Program MPR tahun 2009 sama dengan tahun sebelumnya, tidak ada kegiatan khusus. ”Saya cenderung malah akan mengusulkan anggaran (MPR) dikurangi,” papar Hidayat yang juga anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut dia, anggaran perlu dikurangi karena kegiatan MPR pada tahun 2009 akan menurun. Kalaupun ada kegiatan, yaitu sidang masa akhir jabatan. ”Satu- satunya program 2009 adalah sidang akhir jabatan. Namun, itu pun tidak memerlukan anggaran besar,” ujarnya.

Pimpinan tahu

Sekjen MPR Rahimullah, kemarin, tidak berada di tempat. Menurut Wakil Sekjen MPR Eddie Siregar, rencana anggaran itu sudah dilaporkan kepada pimpinan MPR. Hidayat Nur Wahid pun, lanjutnya, mendapat laporan. Namun, yang mengetahui secara detail adalah Aksa Mahmud.

”Pimpinan MPR itu tahu, tapi mungkin besaran anggarannya tidak tahu persis,” katanya.

Menurut Eddie, kenaikan anggaran itu terkait dengan akan adanya kegiatan sidang MPR yang akan merumuskan tata tertib MPR yang baru maupun sidang MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden.

Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis juga berpendapat bahwa pimpinan MPR seharusnya mengetahui anggaran MPR. Pasalnya, setiap pengajuan anggaran harus mendapat tanda tangan dari pimpinan lembaga.

”Paling tidak, pimpinan MPR mendapat laporannya,” katanya.

Dicontohkan, anggaran DPR yang terdiri dari anggaran Setjen dan Dewan, harus mendapat persetujuan Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan diajukan secara global kepada Panitia Anggaran DPR. Pimpinan DPR pun mengetahui.

”Mungkin Pak Hidayat itu bukannya tidak tahu, tapi tidak sadar karena dianggap hal ini tidak terlalu penting. Kalau tidak tahu malah salah,” papar Emir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR Effendy Choirie menilai, peningkatan anggaran MPR itu tidak tepat karena tugas MPR sudah sangat sedikit. Effendy meminta kelebihan anggaran itu tidak dihabiskan dan dapat dikembalikan ke kas negara. (SUT)

Sumber: Kompas - Jumat, 28 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6359