Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Ketua MA: Putusan Terhadap Nurdin Halid Bukan Bebas

Jakarta-RoL-- Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, menyatakan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum memasuki pokok perkara dan karena itu Jaksa dimungkinkan untuk menyidik ulang Nurdin Halid dalam kasus yang sama.

"Tadi saya sudah panggil Ketua Majelis Hakim serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan putusannya dibawa kepada saya," kata Bagir di gedung MA Jakarta, Jumat (16/12).

Dia menjelaskan, putusan bagi Nurdin bukanlah bebas seperti yang ditulis di hampir seluruh media massa namun adalah dakwaan Jaksa tidak dapat diterima.

"Ada beberapa suratkabar yang agak keliru dengan judul bebas, padahal bukan bebas karena putusannya adalah dakwaan Jaksa tidak dapat diterima," katanya.

Ia mengatakan, jika bebas berarti dakwaan Jaksa tidak terbukti dan Hakim sudah memeriksa materi pokok perkara, sedangkan jika dakwaan tidak dapat diterima maka Hakim belum memasuki pokok perkara dan dimungkinkan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan ulang.

Karena putusan Hakim belum memasuki pokok perkara, maka Nurdin Halid belum terkena azas "nebis in idem" yakni terdakwa tidak boleh diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama, katanya.

Ketika ditanya mengapa Majelis Hakim tidak menyatakan, dakwaan tidak dapat diterima saat putusan sela, Bagir mengatakan, karena saat itu belum dapat diketahui bahwa saksi-saksi yang dibawa ke pengadilan, sebelumnya belum pernah diperiksa saat penyidikan.

Bagir mengatakan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa apakah akan menyidik ulang atau mengajukan perlawanan melalui upaya hukum yang lebih tinggi.

Namun ia mengatakan, jika permasalahannya adalah BAP yang batal demi hukum karena saksi belum pernah diperiksa di penyidikan, maka hal itu tidak bisa diubah meski pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Hari Kamis (15/12), Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan korupsi dalam impor gula ilegal dari Thailand dengan terdakwa Nurdin Halid, menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima.

"Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Nurdin Halid tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Humuntal Pane saat membacakan vonis bagi Nurdin yang disambut pekikan "Amin" dan "Alhamdulillah" oleh pengunjung sidang yang di gelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis.

Selain menolak dakwaan Jaksa, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai kesaksian maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 19 saksi yang diajukan dalam perkara Nurdin itu tidak sah dan cacat hukum karena mereka tidak diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Umum Inkud itu, melainkan untuk perkara impor gula ilegal atas terdakwa Abdul Waris Halid yang merupakan adik kandung Nurdin yang juga diputus bebas oleh PN Jakarta Utara.

"Paraf para saksi di halaman BAP itu berbeda dengan paraf di halaman dua, dan para saksi mengaku itu bukan parafnya dan diperiksa untuk perkara lain, dengan demikian hal itu cacat hukum dan berlawanan dengan KUHAP," kata Pane.

Demikian juga dengan masalah barang bukti berupa uang tunai Rp173 miliar hasil lelang sekitar 73 ribu gula impor dari Thailand yang sebelumnya dirampas oleh negara sebagai putusan dalam perkara atas Abdul Waris Halid, yang diajukan JPU dalam perkara Nurdin, Hakim juga memiliki pertimbangan sendiri.

"Dengan demikian terjadi kontradiksi karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh JPU," kata hakim memaparkan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum, Susanto, menuntut Nurdin Halid 10 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam impor gula ilegal. ant/abi

Sumber: Republika Online - Jumat, 16 Desember 2005  16:48:00

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
33