Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Siaran Pers MTI

Senin, 22 September 2008

Persetujuan Usia Pensiun Hakim Agung 70 Tahun:
Wujud DPR Mendukung Keberlangsungan Mafia Peradilan

Persetujuan batas usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun oleh Panja DPR berlawanan dengan angka harapan hidup manusia Indonesia yang 67,8 tahun. Hal itu akan menghambat gerakan pembaruan di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan karena Mahkamah Agung akan diisi oleh orang-orang uzur. Selain itu, apa yang dilakukan Panja DPR adalah bentuk dukungan lembaga legislatif terhadap keberlangsungan mafia peradilan

Akhirnya Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (Panja DPR) menyetujui batas usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hal itu merupakan praktik umum yang juga diterapkan di beberapa Negara lain.

Setelah kontroversi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentang perpanjangan usia pensiun hakim agung yang semula 65 tahun menjadi 67 tahun, kali ini kontroversi itu datang dari Panja DPR yang memperpanjang usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.

Mengingat angka harapan hidup manusia Indonesia pada tahun ini adalah 67,8 tahun, maka perpanjangan usia hakim agung menjadi 70 tahun mengakibatkan Mahkamah Agung akan berisi orang-orang yang uzur. Akibat dari itu maka;

1. Proses regenerasi di MA dan lingkungan peradilan akan terhambat mengingat lamanya keberadaan orang-orang uzur

2. Kualitas dan kuantitas putusan MA akan menurun karena berkurangnya kreativitas dan daya tahan berpikir orang-orang di dalamnya

3. Pelaksanaan pembaruan MA dan peradilan akan terhambat mengingat berkurangnya power dan decesiveness orang-orang di dalamnya

4. Orang-orang yang terlibat dalam mafia peradilan akan bertahan dan mengganggu proses pemberantasan korupsi di peradilan


Oleh karena itu maka Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendorong kepada Komisi III DPR RI untuk;
1. Membatalkan hasil rapat Panja DPR yang menyetujui usia pensiun hakim agung 70 tahun

2. Menetapkan usia pensiun hakim agung tetap 65 tahun, mengingat angka harapan hidup manusia Indonesia hanya 67,8 tahun

3. Terlibat mendukung upaya pemberantasan korupsi di peradilan dengan membahas secara komprehensif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) mengingat keterkaitan antar ketiganya

4. Mendukung upaya pembaruan MA & peradilan dengan cara mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan peradilan.

Masyarakat Transparansi Indonesia,
Hamid Chalid      
Ketua Badan Pengurus     

HP: 0811.151.500

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6080