Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Untuk Setiap Kasus KPK Habiskan Rp 23,5 juta

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar menyatakan, rata-rata biaya yang dibutuhkan komisinya untuk menyelesaikan suatu kasus dari penyelidikan hingga eksekusi adalah Rp 23,536 juta.

”Tahun 2008 kami mendapatkan anggaran Rp 9 miliar untuk menyelidiki hingga eksekusi suatu kasus. Hingga saat ini, yang dihabiskan baru Rp 1,113 miliar,” kata Antasari, Senin (1/12) di kantornya, Jakarta.

Antasari menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam seminar nasional ”Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia” di Semarang, Sabtu lalu. Saat itu, Hendarman mengakui, anggaran operasional jaksa hanya Rp 15 juta untuk setiap kasus korupsi. Nilai itu sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran operasional penyidik di KPK yang mencapai Rp Rp 400 juta setiap kasus.

Jaksa Agung juga mengatakan, gaji jaksa hanya Rp 1,5 juta sampai Rp 1,9 juta. Kondisi itu menjadi kendala jaksa saat bekerja.

Antasari menyatakan, pernyataan Hendarman perlu diluruskan. Ia juga berharap Jaksa Agung berkoordinasi dahulu dengan KPK sebelum mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat.

Menurut Antasari, tahun 2008 KPK melakukan 70 penyelidikan, 47 penyidikan, 39 penuntutan, dan 41 eksekusi. Rata-rata dana yang dihabiskan KPK dalam menyelesaikan suatu kasus dari penyelidikan hingga eksekusi adalah Rp 23,536 juta.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, pernyataan tentang anggaran dari KPK dan kejaksaan itu agak memalukan. ”Uang penting. Namun yang lebih penting adalah kesungguhan dalam pemberantasan korupsi, dan itulah yang seharusnya diributkan KPK, kejaksaan, dan institusi lain di Indonesia,” ucapnya.

Jika kejaksaan sungguh berkomitmen memberantas korupsi, Zainal yakin bangsa Indonesia tak akan ragu untuk memberikan dana yang banyak kepada lembaga itu. ”Masalahnya, komitmen ini yang sekarang banyak diragukan,” kata Zainal.

Terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jaksa atau terbengkalainya sebagian kasus korupsi di daerah, lanjutnya, membuat masyarakat kurang melihat ada kesungguhan dari kejaksaan untuk memberantas korupsi. Karena itu, meski gaji dan anggarannya dinaikkan, tidak ada jaminan mereka akan bekerja lebih baik jika sistem dan budayanya masih seperti sekarang.

Pelajaran terpenting, misalnya, terlihat dalam perkara suap 660.000 dollar AS (saat itu setara Rp 6,1 miliar) yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Jika rendahnya gaji menjadi penyebab, berapa jaksa harus digaji agar tidak menerima suap sebesar itu? (nwo)

Sumber: Kompas - Rabu, 3 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6373