Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Politik Dinasti Tidak Menyehatkan

Sistem politik Indonesia yang dibangun saat ini tidak bisa mengandalkan sistem kaderisasi yang mengandalkan hubungan daerah atau politik dinasti. Politik semacam ini hanya akan membuat perpolitikan nasional mundur ke tahapan yang memprihatinkan. Apalagi, reformasi sudah berjuang menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam budaya nasional

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Anis Matta di Jakarta, Senin (1/12). ”Kita tentu harus risau jika kaderisasi berdasarkan darah atau keturunan ini tetap terjadi di partai politik, bahkan mendominasi keseluruhan sistem yang ada di dalam sebuah partai,” ujarnya.

Anis memperkirakan partai-partai yang masih mempertahankan pemilihan pemimpinnya berdasarkan keturunan tidak akan bertahan lama.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A Chaniago mengakui, langkah yang akan diambil oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS pada bulan-bulan yang akan datang dalam menyikapi atau berhubungan dengan partai besar yang punya kandidat untuk diajukan sebagai calon presiden akan menentukan budaya politik dalam sistem presidensial Indonesia pasca-Pemilu 2009.

”Masyarakat sedang menunggu apakah kedua partai ini akan konsisten dengan suara-suara yang dilontarkan sejak pertengahan tahun lalu,” ujarnya.

Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menurut Andrinof, pernah melontarkan pernyataan bahwa ”ibarat dalam shalat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah batal sehingga tak lagi bisa diikuti sebagai imam”.

Menurut Andrinof, sejumlah sikap presiden partai dan beberapa tokohnya serta spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum jelas menunjukkan bahwa PKS ingin pemimpin baru. Apakah kedua partai itu akan konsisten, kita tunggu saja. (MAM)

Sumber: Kompas - Rabu, 3 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6375