Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Bupati Lombok Barat Dibantarkan

Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mengeluarkan penetapan pembantaran Bupati Lombok Barat Iskandar. Majelis meminta jaksa penuntut umum untuk membawa dan memeriksa terdakwa, baik fisik maupun psikis ke rumah sakit pemerintah.

Penetapan pembantaran ini disampaikan oleh ketua majelis hakim Gusrizal dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/11).

Di dalam persidangan-persidangan, beberapa kali tanggapan Bupati Lombok Barat tidak menyambung dengan keterangan para saksi. Bahkan, beberapa kali pula majelis hakim harus menskors persidangan karena Iskandar beberapa kali mengompol di kursi. Iskandar juga sering tidak sadar kalau dirinya sudah menjadi terdakwa di persidangan.

Kuasa hukum Iskandar, Haeri Parani, mengatakan, selama ini bukan pendampingan hukum yang dilakukan, tetapi hanya memberikan nasihat-nasihat saja. Hal itu karena klien mereka, Iskandar, sudah tidak bisa menanggapi komunikasi yang dilakukan. ”Terdakwa sering kali tidak tahu kalau dirinya ditahan. Beliau berulang kali menanyakan, kok saya lama sekali disimpan di asrama polisi. Saya ini kan pejabat. Saya ini bupati dan masih banyak kerjaan yang harus saya lakukan. Beliau tidak merasa ditahan,” ujar Haeri.

Ketua majelis hakim Gusrizal setelah menskors persidangan, melanjutkan persidangan dengan mengeluarkan penetapan. Bupati Lombok Barat Iskandar didakwa telah melakukan korupsi dalam tukar guling (ruilslag) bekas rumah bupati. (VIN)

Sumber: Kompas - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6345