Kumpulan Berita Hukum Indonesia
KPK Konsentrasi ke Bantuan Luar Negeri

Pada tahun 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memprioritaskan kerjanya kepada pengawasan penggunaan bantuan luar negeri serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Negara. Sebab, potensi besar korupsi diperkirakan ada di tempat itu.

”Untuk itu, kami sudah minta tenaga tambahan dari kejaksaan dan kepolisian yang bertugas menyelia penggunaan bantuan luar negeri,” kata Ketua KPK Antasari Azhar, Rabu (26/11).

Penentuan prioritas kerja ini dibuat dengan melihat tempat di mana uang negara paling berpotensi hilang dan munculnya perilaku korupsi. ”Potensi itu ternyata ada di tempat yang paling banyak uang negaranya. Saat ini, uang negara banyak mengalir ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBN, serta proyek-proyek yang dibiayai oleh bantuan luar negeri, block grant, hingga bantuan operasional sekolah,” ucap Antasari.

Prioritas ini akan membuat KPK pada tahun 2009 lebih banyak mengevaluasi pembangunan di daerah-daerah. Namun, Antasari berjanji, komisinya tetap akan mengusut kasus-kasus seperti penyuapan.

Harus jeli

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan, KPK harus jeli melihat peraturan jika ingin mengawasi penggunaan berbagai bantuan luar negeri. Sebab, kegiatan itu sering memakai aturan yang bersifat khusus.

Sedangkan jika ingin mengintensifkan pengawasan penggunaan APBD atau APBN di daerah- daerah, KPK perlu mulai memikirkan pembuatan cabang di sejumlah daerah. Cabang ini dapat dibuat sesuai dengan rencana pengembangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, di mana ada Pengadilan Tipikor, di situ ada cabang KPK.

Dalam Rancangan Undang- Undang Pengadilan Tipikor yang sekarang sudah berada di DPR, ada rencana untuk membuat pengadilan itu tidak hanya berdiri di Jakarta.

Namun, pembukaan cabang KPK ini harus disertai dengan pembangunan sistem pengawasan yang kuat di internal komisi itu. Jangan sampai kehadiran kantor KPK di daerah justru menjadi bagian dari maraknya praktik korupsi di daerah itu.

”Untuk itu, setiap penyidikan dan penuntutan kasus yang kelak dilakukan oleh KPK di daerah harus selalu disupervisi oleh pimpinan KPK di Jakarta,” tutur Zainal. (NWO)

Sumber: Kompas - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6348