Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Pencantuman NPWP Belum Tentu Efektif

Wacana pencantuman nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi penyumbang dana kampanye di atas Rp 20 juta belum tentu efektif. Selain dianggap melampaui norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan tersebut justru membuka kemungkinan para penyumbang lebih suka menyumbang secara tunai dan langsung.

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Agus Purnomo (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Jumat (28/11), menyebutkan, pencantuman NPWP efektif jika sumbangan lewat rekening kampanye di bank. Namun, cara itu tidak efektif jika sumbangannya secara tunai kepada anggota parpol atau rekening parpol.

Pemberlakuan kewajiban pencantuman NPWP akan mendorong orang lebih suka menyumbang langsung. Padahal, sumbangan tunai itu lebih susah diaudit dibandingkan dengan sumbangan lewat bank.

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan meminta KPU mencantumkan penyertaan NPWP bagi para penyumbang dana kampanye di atas Rp 20 juta.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar) dan mantan Wakil Ketua Pansus Yasonna H Laoly (Fraksi PDI-P) mengingatkan, ketentuan mencantumkan NPWP bertentangan dengan UU No 10/2008. Saat pembahasan RUU Pemilu, soal perlu-tidaknya pencantuman NPWP sudah dibahas. Disepakati bahwa penyumbang dana kampanye tidak wajib memiliki NPWP.

Laoly juga mengingatkan, pemilik NPWP di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan jumlah potensial pembayar pajak. Jangan sampai hanya karena tidak memiliki NPWP, orang tidak bisa menyumbang. (DIK)

Sumber: Kompas - Sabtu, 29 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6364