Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Kejaksaan Sita Peralatan Sisminbakum

Tim Penyidik Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum Kejaksaan Agung menyita peralatan sistem informasi dan pembinaan badan hukum. Peralatan itu tidak dibawa ke Kejaksaan Agung, melainkan tetap berada di Departemen Hukum dan HAM dengan alasan agar pelayanan publik tidak terganggu.

Informasi yang beredar menyebutkan, tim penyidik akan mulai melakukan penyitaan pada pukul 13.00 di ruangan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), gudang PT SRD, dan Subdirektorat Badan Hukum, Jakarta, Kamis (27/11). Semua ruangan tersebut berada di Kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM.

Ketua Tim Penyidik Kasus Sisminbakum Faried Harianto datang ke Kantor Ditjen AHU pukul 15.00. Anggota tim penyidik Kejaksaan Agung, Reda Mantovani dan Narendra Jatna, datang pukul 12.00.

Faried beserta rombongan, didampingi para pejabat Ditjen AHU, yaitu Sesditjen AHU Sjafruddin dan Ketua Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sisminbakum Dephuk dan HAM Freddy Harris masuk ke ruangan PT SRD di lantai I Ditjen AHU Dephuk dan HAM. Mereka kemudian menempelkan stiker bertuliskan ”Disita” di dinding dan komputer yang ada di ruangan SRD tersebut.

Faried menegaskan, penyitaan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik karena pelaksanaan operasi peralatan Sisminbakum sehari-hari akan dikerjakan oleh personel yang tergabung dalam Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sisminbakum.

”Tim ini akan kita titipi ini semua untuk mengoperasikan Sisminbakum agar pelayanan publik tetap berjalan. Mereka yang punya tim ahli adalah di sini,” ujar Faried.

Ketua Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sisminbakum Dephuk dan HAM Freddy Harris menjelaskan, yang disita kejaksaan, antara lain, server, komputer, laptop, dan database yang berhubungan dengan teknologi informasi. ”Tim terdiri dari tujuh orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tim ini berisikan personel dari unsur-unsur, Ditjen AHU, Sekjen, dan Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual. Tim ini yang akan mengoperasikan peralatan Sisminbakum ini. Penanggung jawabnya adalah sekjen dan irjen,” ujar Herry.

Dari penyidikan jaksa, korupsi Sisminbakum diduga merugikan negara Rp 400 miliar. Perbuatan tersebut memperkaya PT SRD, Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM (KPPDK), serta pejabat di lingkungan Ditjen AHU. Jumlah yang diterima Dirjen AHU dari biaya akses Sisminbakum diduga rata-rata Rp 10 juta per bulan.

Sisminbakum yang bisa diakses melalui http://www.sisminbakum.go.id memberlakukan biaya akses dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk PNBP, besarnya Rp 200.000 per pemohon, sedangkan biaya akses Rp 1,35 juta per pemohon. Dari dana yang terkumpul, 90 persennya masuk ke PT SRD dan 10 persen ke KPPDK. (VIN)

Sumber: Kompas - Jumat, 28 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6357