Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Catatan Akhir Tahun 2007 Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

Reformasi Birokrasi:
Harapan Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 28 Desember 2007

Gaung pemberantasan korupsi di tahun 2007 tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Beberapa perkara korupsi yang sedang ditangani merupakan kelanjutan dari tahun 2006. Dalam bidang pencegahan pun tidak banyak program baru yang muncul dipermukaan. Namun, bukan berarti pemberantasan korupsi di tahun 2007 tidak berjalan. Sepanjang tahun 2007, kita disuguhi berbagai program reformasi birokrasi di beberapa lembaga negara. Selain itu, terdapat proses seleksi pejabat negara di beberapa lembaga negara. Kemudian hingga akhir tahun 2007, semakin banyak daerah yang tetap bertahan dalam sistem pemerintahan yang governance.

Tahun sebelumnya, pemberantasan korupsi cenderung bersifat reaktif dan represif. Namun dengan melihat implikasi dari reformasi birokrasi, dapat dikatakan bahwa pemberantasan korupsi tahun ini cenderung bersifat sistemik dan preventif. 

1. Dari Daerah untuk Daerah

Arus bawah reformasi birokrasi terus mengalir di berbagai daerah. Hingga kini, sekitar 180 daerah telah membentuk sistem pelayanan publik secara terpadu. Hal  ini terbukti mampu mengangkat daerah dari rezim birokrasi yang lambat, mahal dan korup. Jembrana, Sragen, Bontang, Semarang, Sidoardjo, Riau, dan Gorontalo, hanyalah beberapa daerah yang telah lebih dulu merintis reformasi birokrasi dalam lingkup lokal. Meskipun masih dilakukan secara parsial, penataan sistem pelayanan publik secara nyata memberi perubahan terhadap iklim investasi daerah. Tidak hanya itu, beberapa daerah telah menata sistem manajemen birokrasi, khususnya dengan menerapkan sistem remunerasi yang berbasis pada kinerja.

Namun tidak dapat dipungkiri, di tahun 2007 ini tidak sedikit pejabat daerah yang terindikasi korupsi. Diantaranya; Depok, Bekasi, Banten, Kendal, Purwakarta, Serang, Jember, Sleman, Kendari, Sumenep, Mentawai, Kudus, Mamasa, Pelalawan, dan Muaro Jambi. Antara reformasi birokrasi yang dilaksanakan di berbagai daerah dengan terkuaknya indikasi korupsi di kalangan pejabat daerah, merupakan dua hal yang kontradiktif. Namun di sisi lain, hal tersebut menunjukan bahwa proses pemberantasan korupsi sedang berjalan sinergis antara pencegahan dengan penindakan.

2. Memutus Mata Rantai Korupsi Birokrasi Pusat

Yang menarik di tahun 2007 ini, arus reformasi birokrasi mulai mengalir di tingkat pusat. Ada lima lembaga yang dijadikan percontohan reformasi birokrasi, yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terobosan di mulai oleh Departemen Keuangan. Empat direktorat jenderal yang selama ini menjadi sarang korupsi, yaitu Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan Negara, dan Kekayaan Negara, telah dirombak total. Ribuan pegawai dimutasi. Bahkan, seluruh karyawan Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kini berwajah baru. Selanjutnya, MA dan BPK pun memulai proses reformasi.

Namun ditengah maraknya reformasi birokrasi di tingkat pusat, di akhir tahun 2007 ini, Departemen Keuangan menemukan kejanggalan pada 1.737 rekening milik berbagai departemen dan instansi. Total rekening bernilai Rp 1,097 triliun dan US$ 100 ribu (sekitar Rp 920 juta). BPK pun mulai mengambil tindakan. Tidak hanya itu, ribuan Perda ditemukan bermasalah. Untuk menertibkan peraturan daerah yang membuka peluang korup, pemerintah membatalkan 151 Perda, terutama dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Dari sini terlihat, bahwa proses reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak terpisahkan. Untuk memutus mata rantai korupsi, diperlukan pencegahan sekaligus penindakan.

3. Seleksi Pendekar Antikorupsi

Di sepanjang tahun 2007, Indonesia dituntut memilih putra-putri terbaik untuk mengemban tugas negara. Seleksi untuk 7 calon anggota LPSK, 6 calon hakim agung, 35 calon anggota Komnas HAM, 5 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan seleksi untuk 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seleksi calon pimpinan KPK terbukti menyita lebih banyak perhatian berbagai pihak. Diawali dengan pembentukan panitia seleksi yang cenderung lambat dan terlambat. Namun jumlah pelamar melebihi dari target semula, yakni 661 orang. Setelah melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, menjadi 546 orang dalam seleksi administrasi, 236 orang dalam seleksi makalah, dan 26 orang dalam fit and proper test. Kemudian Pansel KPK meloloskan 10 nama yang akan diseleksi oleh Komisi III DPR. Pro dan kontra meramaikan proses seleksi calon pimpinan lembaga pemberantas korupsi tersebut. Tanpa menafikan berbagai proses yang telah dilalui, DPR justeru membuat pilihan yang cenderung mengabaikan aspirasi penggiat antikorupsi dan masyarakat luas. Terpilihlah 5 nama untuk menjadi pimpinan KPK. Untuk Ketuanya dipilih dari wakil Kejaksaan. Meskipun publik kecewa, rasa optimis dari kelompok antikorupsi harus tetap dijaga. Sistem yang baik memang akan lebih baik di bawah kepemimpinan yang baik. Namun, dengan sistem yang baik pula, berbagai kendala dan ancaman dapat diatasi. Hal itulah yang menjadikan KPK selalu menjadi trigger mechanism.

Di tengah semarak reformasi birokrasi, tidak sepantasnya kita pesimis menjalankan roda  pemerintahan. Di tengah banyaknya terkuak berbagai kasus korupsi, penemuan rekening liar dan  kerjasama dalam StAR (Stolen Asset Recovery), tidak selayaknya kita apatis dalam meneruskan pemberantasan korupsi.

Walaupun Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia turun menjadi 2,3 di tahun 2007 dan minimnya aset negara yang berhasil diselamatkan, bukan berarti pemberantasan korupsi tidak berjalan. Meskipun nantinya kinerja pimpinan KPK yang baru tidak cukup memuaskan, bukan berarti pembubaran KPK dengan sistem yang telah terbentuk dengan baik menjadi jawaban. Bukan dengan sikap pesimis dan apatis, yang justeru dapat mempercepat hilangnya korupsi di Indonesia, melainkan proses dan upaya untuk melakukan perubahan dari seluruh elemen negara. Hal-hal tersebut di atas, tidak hanya dilakukan di tingkat daerah, tidak hanya di lima lembaga yang menjadi contoh reformasi birokrasi, tidak hanya dengan pencegahan, dan tidak hanya bentuk penindakan. Tapi sekali lagi, proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dilakukan oleh seluruh elemen negara.

Masyarakat Transparansi Indonesia
Agung Hendarto
Direktur Eksekutif

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
4946