Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Presiden Akan Naikkan Gaji Pejabat Negara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan rencana pemerintah menata ulang gaji para pejabat negara dengan menaikkannya.

”Saya pernah katakan, tahun 2006 pejabat negara di bawah saya jangan naik dulu gajinya. Berikan yang lain-lain naik terlebih dahulu. Setelah saya lihat, memang memerlukan penataan kembali,” ujar Presiden dalam sambutan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12).

Pernyataan Presiden ini merupakan tanggapan atas permintaan peningkatan kesejahteraan para hakim yang disampaikan Ketua MA Bagir Manan sebelumnya. Dengan terperinci, Bagir memaparkan nominal gaji hakim dari tingkat tertinggi sampai terendah (Tabel).

Menurut Presiden, rencana kenaikan gaji pejabat negara ini telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulayani dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden seperti terperangah ketika mengetahui gaji Ketua MA ternyata paling rendah di bandingkan dengan pejabat negara lain.

”Dibandingkan dengan gaji MPR, DPR, DPD, dan Presiden, gaji Bapak ternyata yang paling kecil. Gaji menteri ternyata juga jauh lebih rendah daripada gaji anggota DPR atau DPD. Oleh karena itu, kita akan tata kembali agar pas,” ujar Presiden disambut tepuk tangan ratusan hakim.

Kapan gaji pejabat negara akan dinaikkan, Presiden tidak menyebut waktu. ”Insya Allah, satu saat akan datang,” ujarnya.

Pernyataan Presiden ini disambut gembira para hakim. Kegembiraan disampaikan beberapa hakim dalam acara dialog dengan Presiden di Gedung MA. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cholilul Rahman menyampaikan, ”Seyogianya semua warga bangsa membantu agar kami tak mudah dirayu dan digoda. Kemarin kami bingung harus ke mana dan kepada siapa kami mengadu.”

Hakim agung Titi Nurmala Siagian mengatakan, ”Saya semula ingin menyampaikan persoalan kesejahteraan aparat pengadilan, tetapi karena Presiden sudah menyampaikan akan memerhatikan kesejahteraan aparat peradilan, kami berharap hal itu bisa segera dilaksanakan.”

Seusai acara Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, reformasi peradilan yang dicanangkan Presiden ini agak terlambat. ”Problem-problem yang puncaknya adalah praktik mafia peradilan sudah puluhan tahun terjadi, tetapi mengapa akselerasi baru sekarang dilakukan. Yang harus segera diakselerasikan adalah kualitas sumber daya manusia,” ujar Busyro.

Terkejut

Sementara itu, kemarin, Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno terkejut atas usulan gaji dan tunjangan Gubernur Bank Indonesia tahun 2006 sebesar Rp 223.759.593 per bulan atau Rp 2,685 miliar per tahun. Mereka mengharapkan Komisi XI DPR menata ulang usulan yang diajukan BI tersebut. Kemarin, usulan ini masih terus dibahas.

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/21/Politikhukum/2305698.htm

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
52