Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Terdakwa Merasa KPK Bertindak Diskriminatif

Terdakwa Deddy Suwarsono, rekanan proyek dari Departemen Perhubungan, merasa Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak diskriminatif. Tim kuasa hukum Deddy mempertanyakan mengapa dua pejabat Departemen Perhubungan, Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau, yang punya peran sama seperti anggota DPR Bulyan Royan, hanya menjadi saksi dalam kasus itu.

Pernyataan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Deddy Suwarsono dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/11). Tim kuasa hukum Deddy yang terdiri dari Sahat Sinaga, Dasmur Manalu, Jonny A Sitohang, Kamaruddin Simanjuntak, dan Binsar Sihaloho membacakan nota pembelaan (pledoi) bagi Deddy Suwarsono.

Deddy Suwarsono adalah Direktur Utama PT Bina Mina Karya Perkasa yang merupakan salah satu rekanan dalam proyek pengadaan 20 kapal patroli yang diadakan oleh Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Selain Deddy ada 7 rekanan lainnya. Deddy ditangkap KPK bersama Bulyan Royan.

Menurut Kamaruddin Simanjuntak, KPK telah bertindak diskriminatif, bukannya menegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya KPK menetapkan Deddy Suwarsono dan Bulyan Royan saja sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi ini.

”Sedangkan Djoni Anwir Algamar (Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ditjen Hubla Dephub) dan Tansean Parlindungan Malau serta tujuh rekanan lain yang juga bertindak sama seperti Deddy Suwarsono hanya dilihat sebagai pengamat saja, yaitu orang yang mengamat- amati saja, hanya menjadi saksi saja,” ujar Kamaruddin.

Ia melanjutkan, jika KPK memang menegakkan hukum, pasti KPK menangkap Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau karena mereka melakukan perbuatan yang sama dengan Bulyan Royan. Tim kuasa hukum Deddy menilai Djoni dan Tansean juga selaku otak atau dader dari tindak pidana korupsi ini. (VIN)

Sumber: Kompas - Selasa, 25 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6334