Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Relasi Bisnis dan Penguasa

Sewaktu SBY belum terpilih menjadi Presiden beberapa kali kita saksikan pertemuan yang intensif dalam suasana bersahabat dengan para usahawan yang tergabung dalam Kadin. Dalam pertemuan itu SBY menyampaikan program-programnya dalam bidang ekonomi, keuangan dan perpajakan. Liputan oleh media massa mendemonstrasikan bahwa program-program aksi yang akan dikerjakan oleh calon presiden pada saat itu disambut baik oleh para usahawan. Tidak hanya usahawan dalam negeri, tetapi tampak juga businessman asing. Sekarang jembatan yang mulai dirintis tidak jelas ujung pangkalnya, bahkan ada tanda-tanda ada terdapat celah yang besar antara Pemerintah dengan Kadin. Pengurus Kadin secara lantang dan terbuka menentang RUU Pajak yang telah disampaikan oleh Pemerintah ke DPR, ini sebagai salah satu contoh. Dahulu pada zaman Soeharto, hubungan antara Pemerintah yang berpusat di Cendana dengan para usahawan tertentu sangat ’mesra’. Sayangnya, para saudagar yang dekat dengan pusat kekuasaan itu sangat terbatas, jadi ada pilih kasih. Fenomena inilah yang kemudian diramaikan sebagai KKN. Serta merta setelah itu masyarakat ramai-ramai membenci perusahaan-perusahaan besar yang diberi julukan konglomerat. Dimana-mana meskipun di negara maju, publik sangat cenderung menyamaratakan, apalagi kebencian kepada konglomerat dipompa habis-habisan oleh media massa dan dianggap sebagai biang keladi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Memang harus diakui, banyak diantara konglomerat ini yang menyalahgunakan kedekatan hubungan yang terlalu mesra dengan pusat kekuasaan. Trauma yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru ini masih membekas hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan besar atau konglomerat pada umumnya mengalami kesulitan yang hebat akibat krisis 1997 yang sebagian disebabkan oleh ulah mereka sendiri. Sementara itu perusahaan-perusahaan besar ini banyak yang hancur, pelaku-pelaku ekonomi yang baru belum tumbuh, meskipun ada beberapa grup baru, tetapi peranan mereka pasti belum dapat menggantikan konglomerat pada zaman kejayaannya. Jadi ada kesenjangan dalam pelaku bisnis terutama yang berskala besar. Semenjak reformasi, Pemerintah dan para pengambil keputusan termasuk DPR, menyatakan komitmen untuk membantu dan berpihak pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang diberi predikat Usaha Kecil dan Menengah atau UKM. Tetapi keberpihakan dan rencana-rencana aksi yang konkret untuk mengembangkan UKM hingga kini belum jelas. Kita terlalu pandai bicara tentang apa yang akan dikerjakan, tetapi tidak cerdas dalam bagaimana melaksanakannya.

Hubungan Pemerintah dengan Dunia Usaha

Di negara manapun, Pemerintah termasuk kedutaan-kedutaan besar di luar negeri berupaya dengan sekuat tenaga untuk memajukan perusahaan-perusahaan di dalam negeri mereka. Jika perusahaan-perusahaan itu maju, maka ekspor mereka akan meningkat, lapangan kerja akan semakin terbuka, negara akan memperoleh pajak dan berbagai keuntungan lain dalam rangka memajukan kepentingan nasional mereka. Duta-duta besar negara-negara maju, termasuk di Indonesia jangan dikira tidak melobi habis-habisan Pemerintah untuk memajukan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi para duta besar pun sudah menjadi agen pemasaran. Diplomasi bisnis yang agresif semacam ini belum banyak digeluti oleh para diplomat kita. Tidak ada negara yang bisa maju jika ekonominya tidak maju. Ekonomi hanya bisa maju jika ditunjang oleh para usahawan yang tangguh yang memiliki keunggulan yang kompetitif dalam skala global, jadi tidak sekedar jago kandang. Hubungan Pemerintah dengan dunia usaha merupakan agenda yang mendesak untuk memajukan daya sang nasional untuk produk-produk dalam negeri. Daya saing kita sudah anjlok, bahkan pangsa pasar dalam negeri pun sekarang sudah diambil oleh Cina. Sepuluh tahun yang lalu misalnya, pangsa pasar sepatu sport dari Indonesia mengambil bagian sekitar 40% dari pasar global. Sekarang para pembaca jangan terkejut, hanya tinggal sekitar 15%. Bayangkan dalam waktu sepuluh tahun pangsa pasar kita melorot dengan dahsyat, sehingga menjadi kurang dari setengah. Keadaan ini juga terjadi pada pangsa pasar kita untuk produk-produk garmen. Produk-produk dalam bidang manufacture justeru banyak menyerap tenaga kerja. Dan disini daya saing nasional kita bukan hanya sekedar kedodoran, tetapi sudah benar-benar menunjukkan lampu merah dan hal ini sudah berlangsung sejak 3 – 4 tahun yang lalu. Pihak pesaing kita seperti Cina, Vietnam, India, Malaysia, dan Thailand semakin melejit daya saingnya. Indonesia sebaliknya semakin melorot. Krisis tahun 1997 tidak dapat dijadikan pembenaran sepenuhnya, karena Thailand juga mengalami krisis yang hebat. Thailand misalnya sangat agresif dalam membuka pasar baru bagi produk mereka, bahkan sudah mengikat perjanjian perdagangan bebas dengan negara di Timur Tengah yang pasti menguntungkan Thailand. Sekali lagi Indonesia juga ketinggalan.  

Langkah ke Depan

Lakukan langkah konkret antara Pemerintah dengan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing global dan meningkatkan produktifitas kerja. Hilangkan trauma masa lalu dan jangan mudah terperangkap pada isu-isu KKN yang tidak ada dasarnya. Pertemuan-pertemuan itu harus digelar secara transparan agar tidak menjadi ajang fitnah. Menteri-menteri terutama dalam bidang Ekuin harus memberikan waktu yang cukup untuk dunia usaha termasuk calon investor dari luar negeri dan berikan prioritas waktu bagi mereka. Para menteri dan para pejabat jangan bergaya amtenar dan priyayi, zaman sudah sama sekali berubah. Para menteri dan pejabat harus jemput bola, harus proaktif, mendatangi usahawan jika ada kepentingan nasional, jangan hanya dikantor saja. Lalu orang harus bikin appointment dan menunggu lama untuk bertemu sang menteri atau pejabat. Menteri dan pejabat jangan terlalu disibukkan dengan acara-acara seremonial, upacara ini dan upacara itu yang tidak habis-habisnya. Kalau ingin mengambil contoh, jangan mengambil yang lebih jelek dari Indonesia. Ambil contoh yang jauh lebih maju seperti Cina, India, bahkan Vietnam dan Malaysia. Kesulitan para usahawan harus dibuka secara telanjang supaya publik tahu, langkah apa yang harus diambil Pemerintah dan apakah sudah diambil langkah-langkah nyata. Lakukan pertemuan periodik dan pertemuan itu tidak perlu selalu dengan presiden dan wakil presiden atau bahkan dengan menteri. Tidak jarang keputusan-keputusan ada di dalam jajajaran para pelaksana di lapangan, seperti dalam soal perpajakan dan kepabeanan. Pokoknya tidak ada hari tanpa kerja untuk kemajuan nasional. Jika tidak demikian, Indonesia akan terus mengalami proses meluncur ke bawah, lihat prestasi olah raga kita di Sea Games yang lalu. Jangan habiskan waktu dan cakar-cakaran sesama kita hanya sekedar soal pepesan kosong, sementara negara-negara lain sudah lari melejit meninggalkan kita.


Oleh: Mar’ie Muhammad
Bisnis Indonesia, 26 Desember 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
11