Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Konstitusi dan Korupsi

Sekilas, tidak ada korelasi penting antara konstitusi dan korupsi. Namun, putusan MK sedikit banyak memberi gambaran. Refleksi atas maraknya perlawanan terhadap korupsi, dapat dilihat dari perlawanan balik para koruptor melalui media judicial review. Melalui putusan MK, kita dapat melihat bagaimana korupsi menjadi barang haram dalam konstitusi. Korupsi telah menjadi kejahatan kemanusiaan, dengan menghapus hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. Sedangkan konstitusi berperan dalam menata sistem pemberantasan korupsi. Artinya, korupsi adalah inkonstitusional, dan pemberantasan korupsi harus sejalan dengan konstitusi.

Banyak Jalan untuk Amandemen Konstitusi

Ditengah maraknya gerakan antikorupsi, kini digulirkan amandemen kelima UUD 1945. Baru tiga tahun berjalan, amandemen keempat dinilai sudah tidak layak. Berbagai jalan untuk amandemen, bahkan untuk kembali pada konstitusi lama pun mulai tampak. Jalan pertama, hasil amandemen konstitusi pernah diragukan keabsahannya. Bukan karena proses dan output, tetapi karena tidak terdaftar dalam lembaran negara. Satu poin penting untuk menilai kinerja pencatat peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sekretariat Negara. Namun, permasalahan terjawab. Administratif yang buruk tidak mampu mengoyak perjuangan bangsa untuk melakukan reformasi atas seluruh sistem tata negara melalui kontrak yang bernama konstitusi.

Selanjutnya, perseteruan di internal lembaga perwakilan. Sejak awal terbentuk hingga kini, DPD selalu merasa kekurangan. Kedudukan yang tidak setara, kewenangan yang tidak rasional, tempat kedudukan yang tidak mencerminkan perwakilan daerah, dan keluhan lainya. DPD yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang otoritas DPR, saat ini terkesan lemah. Konstitusi telah memberikan kewenangan yang tegas. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, namun DPD lupa, bahwa mereka terbentuk dengan semangat desentralisasi. Sebenarnya DPD dapat memberi kontribusi nyata bagi daerah yang diwakili. Salah satunya, dengan terlibat aktif dalam proses legislasi nasional, maka potensi daerah dapat terangkat dan memiliki otoritas serta legitimasi dalam mengelola dan mengurus daerahnya. Bentuk kekecewaan DPD tidak disertai alternatif jawaban yang signifikan. Selain itu, DPD belum mampu menunjukan kinerja yang bisa memberi kekuatan, bahwa mereka layak dipertahankan. Mereka mengambil posisi, bahwa mereka terbentuk hanya karena ada dalam konstitusi. Namun mereka tidak puas, maka diubahlah konstitusi.

Demikian halnya di internal kekuasaan kehakiman. Konflik panjang antara MA dan KY telah mengamputasi peran KY lewat palu MK. Melalui putusannya, MK mencabut kewenangan KY untuk mengawasi hakim. Sejak awal terbentuk, KY telah melihat kelemahan atas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi. Terbukti, judicial review atas UU KY mementahkan interpretasi KY atas kewenangan yang diberikan konstitusi. Akibatnya, diubahlah konstitusi.

Judicial review di bawah kekuasaan MK, adalah salah satu produk baru dalam amandemen ketiga. Sejak awal terbentuk hingga kini, MK telah menerima lebih dari 50 permohonan judicial review . Dari beberapa putusan yang dikeluarkan, DPR sering menerima limpahan tugas. Tidak dapat dipungkiri, pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang adalah DPR. Dari sana UU berasal, maka di sana pula UU seharusnya diperbaiki. Namun, tanpa rekomendasi MK, DPR mulai berinisiatif mengkaji kembali kewenangan MK. Sulit untuk judicial review atas UU MK, diubahlah konstitusi.

Banyak Jalan untuk Korupsi

Korupsi adalah extraordinary crime. Bagaimana jika korupsi dengan berkedok amandemen konstitusi? Benang merah telah tampak. Banyak jalan untuk amandemen konstitusi, jalan itu pula yang dilalui untuk korupsi. Pertama, korupsi politik. Semangat antikorupsi dan pemberantasan korupsi tak lepas dari proses reformasi bangsa. Demikian halnya dengan amandemen konstitusi yang menjadi bagian dari proses reformasi. Dalam konteks ini, upaya mengubah konstitusi produk reformasi harus dicermati. Tidak sebatas puas atau tidak puas. Lemah atau kuat kewenangan yang dimiliki. Luas atau sempit interpretasi yang diberikan. Tetapi, bagaimana agar proses amandemen menjadi semangat kolektif untuk melakukan perubahan besar atas keterpurukan sistem di Indonesia. Jika hal ini terabaikan, maka telah terjadi korupsi politik. Mempolitisir semangat reformasi yang melatarbelakangi pemberantasan korupsi, adalah konspirasi dalam memperpanjang hidup para koruptor.

Kedua, “power tends to corrupt”. Pemegang kekuasaan ingin menjadi pihak yang dilegitimasi secara konstitusional. Dalam amandemen pertama hingga keempat, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif telah diubah sedemikian rupa, baik dari aspek prinsip maupun sistem. Hasilnya, untuk menyelesaikan konflik kelembagaan, telah dibentuk MK. Saat UU tidak optimal mengatur dan terbentur aturan lain, terdapat mekanisme judicial review. Saat kekuasaan kehakiman marak akan mafia peradilan, dibentuklah komisi yudisial. Saat eksekutif dirasa memiliki kekuatan dominan, legislatif turut berperan dalam kontrol dan pengawasan. Dalam hal ini, proses amandemen berpotensi untuk melakukan perluasan kewenangan, pembentukan kekuasaan baru, hingga penghapusan kekuasaan lama. Akibatnya, akan terbentuk birokrasi baru, disamping birokrasi lama yang belum tentu menjadi lebih baik. Artinya, peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Amandemen atau Tidak?
Amandemen yang tergesa-gesa, tanpa visi dan misi yang jelas, tidak berdasarkan atas kebutuhan kolektif, dan lahan memupuk kekuasaan semata, akan menjadi bentuk amandemen dari korupsi dan alat untuk memberantas nilai konstitusionalisme. Artinya, amandemen hanya salah satu pilihan dari sekian pilihan dalam menata sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen, pertama, apakah setiap lembaga negara telah melakukan identifikasi diri. Artinya, sudahkah masing-masing melakukan optimalisasi atas fungsi dan kewenangan yang telah diberikan konstitusi. Setelah itu, setiap lembaga negara harus melakukan proses evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukan, bahwa kelemahan lembaga ada dalam konstitusi, maka perubahan dapat dilakukan. Namun, jika kelemahan lembaga ada pada kinerja internal dan pola relasi lembaga itu sendiri, maka amandemen konstitusi bukanlah prioritas solusi.

Kedua, sudahkah menemukan akar permasalahan. Benarkah amandemen konstitusi akan menjawab seluruh permasalahan ketatanegaraan di Indonesia?  Kita harus memiliki peta permasalahan dalam sistem tatanegara dan sistem pengelolaan negara. Dari sini akan ditemukan akar permasalahan di setiap sistem. Jika akar masalah ada dalam konstitusi, maka kita dapat melakukan amandemen dengan prioritas untuk menjawab permasalahan yang ada. Namun, jika permasalahan dapat dilesaikan dengan instrumen negara yang ada, maka pilihan itulah yang harus diambil. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan konflik kelembagaan, konstitusi telah memberi kewenangan pada MK untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan konstitusi. Jika sistem eksekutif belum memadai, maka dapat diimbangi dengan optimalisasi sistem kontrol dan pengawasan di legislatif. Selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan dikehendaki oleh setiap pihak terkait, maka tanpa amandemen sekalipun permasalahan akan dapat diselesaikan.

Ketiga, apakah masing-masing elemen negara masih mengenakan almamater dalam menyikapi permasalahan. Jika sebatas pada keinginan dan kepentingan sepihak sebuah lembaga negara, maka cenderung memperluas ruang konflik dalam proses amandemen. Akibatnya, output akan sangat bermuatan politis. Muatan ideal dan filosofis atas sebuah konstitusi pun akan terabaikan.

Akhirnya, tidak ada satu produk hukum pun yang sempurna. Konstitusi harus mengalir sesuai arus kehidupan sosial-politik berbangsa dan bernegara. Artinya, ada saatnya sebuah konstitusi memang harus diamandemen. Namun, kita harus berani mengambil prioritas pilihan. Prioritas utama saat ini adalah, identifikasi diri, temukan akar permasalahan, kemudian selesaikan dalam konteks kepentingan dan kebutuhan negara.



Ida Syafrida Harahap
www.transparansi.or.id - April 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
60