Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Jika Eksekutif Dalam Fungsi Legislasi

Harus diakui, bahwa hukum dibentuk oleh manusia untuk manusia itu sendiri. Tak jarang kepentingan banyak orang secara bersamaan dijadikan satu dalam sebuah aturan hukum. Sehingga dampaknya sangat kompleks. Tumpang tindih aturan, ketidak jelasan makna yang menimbulkan multiinterpretasi, hingga pada lahirnya sebuah aturan hukum yang tidak selayaknya untuk dilahirkan. 

Perdebatan ini tak akan pernah selesai, selama manusia memang masih memerlukan sebuah pengaturan atas setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang terjadi saat ini, manakala eksekutif hendak mengatur tentang mekanisme pemeriksaan pejabat publik yang diduga korupsi. Meski belum ditentukan bentuk dan jenis dari aturan tersebut, penolakan sudah dilakukan oleh kelompok antikorupsi. 

Aliran montesqieu telah mewarisi perlunya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun seiring perkembangan ketatanegaran di berbagai belahan bumi, aliran ini perlahan turut berkembang. Pemisahan seperti itu tidak lagi dapat diterapkan baik oleh negara presidensiil maupun parlementer. Kerapkali pemisahan yang tegas justru meninggalkan sebuah bentuk otoritarian baru. Sehingga bergeserlah pada kebutuhan akan distribusi kekuasaan, tidak terpisah, namun satu sama lain saling berkoordinasi secara seimbang. Hal ini seringkali dikenal dengan mekanisme check and balances. 

Sama halnya di Indonesia yang menganut sistem presidensiil. Dalam konstitusi eksekutif diberikan fungsi yudikatif, yakni kewenangan Presiden untuk megeluarkan grasi dan rehabilitasi. Kemudian untuk fungsi legislasi, eksekutif dapat mengeluarkan sebuah aturan hukum, berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. 

Bukannya melahirkan check and balances system, ketatanegaraan Indonesia cenderung melahirkan arogansi kewenangan masing-masing lembaga. Satu sama lain menunjukkan kemampuannya menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, tanpa mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif. Upaya dikeluarkannya aturan hukum oleh eksekutif tentang mekanisme pemeriksaan pejabat publik yang diduga korupsi menjadi salah satu bukti.  

Semangat antikorupsi telah didengungkan dari berbagai elemen, termasuk Presiden selaku pimpinan eksekutif. Namun di saat iklim sudah terbangun, keberadaan aturan yang cenderung menghambat akan mengaburkan semua upaya percepatan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) hanyalah beberapa produk unggulan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang semakin lanjut usia. 

Pembentukan produk-produk tersebut seharusnya menunjukkan adanya komitmen yang kuat di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta proses check and balances dalam sebuah negara kesatuan. Setiap aturan yang terkait dengan komitmen tersebut sudah sepantasnya menjadi keputusan dari hasil curah pendapat dari masing-masing lembaga tersebut. Bukan sebaliknya, menunjukkan arogansi serta besarnya pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki dalam negara. Dalam hal ini masyarakat sekalipun berhak memberikan pandangan dan kritiknya atas setiap tindakan hukum para penyelenggara negara tersebut. Karena sekali lagi, hukum seringkali menjadi alat melidungi kekuasaan, yang secara bersamaan melemahkan posisi rakyat yang sesungguhnya pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara.  

Sedangkan dalam sebuah demokrasi nyata, setiap tindakan penyelenggara negara tidak lagi tertutup dan lepas dari kontrol masyarakat maupun sesama lembaga negara. Terlebih dalam proses pembentukan hukum. Sepintas memang, aturan ini lebih banyak mengatur pejabat negara. Namun, korupsi adalah sebuah tindak pidana yang berdampak langsung pada publik, pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Jika tidak ada unsur masyarakat dalam pembentukan tersebut, tentu telah menyalahi sebuah komitmen bernegara yang telah dilegitimasi oleh konstitusi. 

Sikap arif dan bijak yang sepantasnya dilakukan eksekutif adalah, malakukan deregulasi atas aturan hukum yang telah ada, yang selama ini efektif menghambat proses penanganan korupsi. Demikian halnya yang dapat dilakukan oleh para legislator utama kita, yakni DPR. Sudah terlalu banyak aturan hukum kita yang melindungi para penyelenggara negara dari pengusutan perkara pidana. Kita lihat saja betapa sulitnya seorang hakim untuk diperiksa, bahkan untuk dipanggil sebagai seorang saksi. Berapa prosedur yang perlu dilalui bagi PNS untuk dapat diberhentikan sementara jika dia diduga melakukan sebuah tindak pidana. Betapa mustahilnya seorang warga negara untuk menggugat keabsahan sebuah Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Terakhir dan yang paling banyak terjadi adalah rumitnya seorang Kepala Daerah agar dapat diperiksa terkait dengan korupsi yang dituduhkan kepadanya. 

Jawabannya tidak hanya pada SDM yang tidak memiliki integritas dan semangat membenahi birokrasi yang korup. Sistem dan hukum yang terbangun sudah terlalu mapan untuk bisa digoyahkan oleh teriakan segelintir orang. Terlebih jika suara kebenaran tersebut dapat disumbat dengan hitam di atas putih, sebuah peraturan perundang-undangan tanpa legitimasi rakyat. 

Jika eksekutif menjalankan fungsi legislatif, bukan berarti yudikatif dan legislatif berdiam diri. Legislatif dengan fungsi pengawasannya dapat dan harus proaktif mengikuti proses perumusan. Yudikatif sebagai pelaksana dan penegak hukum, dapat dan sudah seharusnya pula terlibat dalam proses perumusan, hingga pengesahan. Terlebih bagi lembaga negara yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, yakni KPK. Sistem inilah yang sejak dari awal diusung oleh para demokrat dan negarawan kita. Tidak arogan, tidak otoritarian. Pun halnya jika eksekutif menjalankan fungsi legislatif, bukan berarti rakyat hanya menjadi objek bahkan korban dari pembentukan aturan. Masyarakat adalah sebuah subjek hukum terbesar dalam sebuah negara hukum. Sehingga sungguh arif dan bijak pemerintah yang membuka responsifitas masyarakat dalam setiap tindakan yang diambil sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi  eksekutif.  

Maka, kesimpulan yang bisa diambil jika eksekutif tetap secara arogan melaksanakan fungsi legislatif yang berpotensi menghambat percepatan pemberantasan korupsi; pertama, DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, telah merampas dan menodai amanah rakyat. Mereka seharusnya memberi keseimbangan dalam sistem. Dengan sistem perwakilan yang sudah ditetapkan menjadi sistem Indonesia, DPR berperan dalam menyampaikan dan membela aspirasi rakyat di hadapan pemerintah.  

Kedua, yudikatif yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan, telah membalikkan mata pedang menjadi sebuah alat bunuh diri yang mematikan harapan dan cita-cita rakyat. KPK yang bisa dikategorikan dalam aspek yudikatif, yang dibentuk dengan kewenangan ekstra, juga memiliki andil besar dalam mencegah lahirnya aturan yang berpotensi membebaskan para birokrat, langsung maupun tidak langsung, dari jeratan hukum. Dalam check and balances system, maka setiap penegak hukum turut bertanggung jawab mengawal proses legislasi ditataran eksekutif maupun legislatif. 

Ketiga, eksekutif selaku penyelenggara pemerintah dan pelayan publik, lebih memilih menjadi abdi hawa nafsu untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya, dengan menyengsarakan rakyat, menginjak-injak hukum dan keadilan, dan yang pasti, semakin merusak tatanan negara. Padahal, eksekutif harusnya berinisiatif dalam mengeluarkan kebijakan politik yang dapat mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor secara efektif dan efisien. 

Untuk jangka panjangnya, mungkin sekali lagi kita memerlukan sebuah proses amandemen konstitusi, yang mengatur sistem ketatanegaraan dengan lebih rasional dan secara nyata dapat diterapkan dengan adil dan bertanggungjawab. Tidak lagi ada berke-Tuhan-an namun amoral, adil dan beradab namun tidak manusiawi, kesatuan namun saling menjatuhkan, bermusyawarah namun otoriter, berkeadilan sosial namun merampas uang negara.


Oleh: Ida Syafrida Harahap
www.transparansi.or.id - Juni 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
28