Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Mendobrak Tirani Kekuasaan Kehakiman

Sistem tata negara Indonesia yang masih warisan dari jaman kolonial, belum mampu merealisasikan kebutuhan yang ada di dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Adopsi dari beberapa negara yang telah memiliki ketatanegaraan yang sudah maju dan mapan, memang sudah sering dilakukan. Bahkan karena terlalu banyak yang diadopsi ke dalam sistem negara yang jelas memiliki dasar nilai dan budaya yang berbeda, yang terjadi adalah tidak optimalnya implementasi dari sistem-sistem tersebut.

Amandemen UUD 1945 sengaja tidak menghilangkan cita-cita dan nilai dasar dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski pada masa itu, hal ini menjadi perdebatan yang cukup luas. Langkah untuk melakukan amandemen saja sudah mendapat pertentangan yang sangat keras dari mereka yang meng”sakral”kan konstitusi.

Hasil amandemen IV UUD 1945 sudah dapat kita lihat saat ini. Banyak lahir lembaga-lembaga baru, dengan tingkat hierarkis yang sejajar, baik dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Meski bila dikaji saat ini, kesejajaran lembaga negara di Indonesia seringkali menjadi alasan pembenar untuk melakukan intervensi dan di sisi lain menjadi alasan untuk senantiasa berkompetisi antar lembaga. Lembaga non departemen misalnya, yang seringkali mendapat julukan “komisi”, seharusnya menjadi lembaga kuasi yang hanya dibentuk jika sebuah lembaga negara permanen, tidak mampu atau belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan secara baik dan benar.

Saat ini dapat dikatakan, bahwa negara kita sudah tidak lagi dalam konteks pemisahan kekuasaan dalam teori Montesquieu. Kedudukan komisi-komisi identik dengan lembaga yang mandiri dan independen. Pertanyaan yang muncul adalah, dimana kita meletakkan komisi tersebut dalam sistem tata negara yang selama ini diterapkan? Eksekutif, Yudikatif ataukah Legislatif. Kalau secara teori dan praktek Indonesia sudah tidak dapat lagi mengadopsi teori pemisahan kekuasaan, maka proses pewacanaan, sosialisasi dan penguatan lembaga negara yang sudah ada, seharusnya dilakukan sebelum amandemen IV UUD 1945.

Diskursus mengenai perlunya penataan negara Indonesia secara lebih sistematis dan komprehensif seakan terlupakan dengan kehendak untuk membentuk lembaga sejenis Komisi Yudisial. Pada pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968, sudah diusulkan ide mengenai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Di mana lembaga tersebut berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran dan usul yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan bagi para hakim. Namun ide tersebut tidak ditindaklanjuti pada masa itu, dan hanya sekedar menjadi wacana perseorangan.

Ide pembentukan Komisi Yudisial kembali mendapatkan momentum menyusul adanya desakan terciptanya sistem satu atap atas kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada Tap MPR No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Desakan agar lembaga peradilan satu atap, makin melahirkan keinginan dan kebutuhan agar Komisi Yudisial segera direalisir. Ide tersebut akhirnya diakomodasi dengan selesainya pembahasan RUU Komisi Yudisial, pada tanggal 15 Juli 2004. Hingga pada akhirnya Komisi Yudisial resmi dibentuk pada tahun 2005, dengan berbagai bentuk keterbatasan wewenang.

Sebagai bahan perbandingan, di negara Eropa Selatan, seperti Perancis, Italia, Spanyol atau Portugal, komisi (yudisial) ini cenderung mempunyai kewenangan terbatas, yaitu perekrutan hakim, mutasi, dan promosi, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Sedang di negara Eropa Barat, seperti Swedia, Irlandia, Denmark, cenderung diberikan kewenangan yang lebih luas. Kewenangannya tidak hanya merekrut hakim, mutasi dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim, tetapi juga mengawasi administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan.

Awal Perjalanan KY

Sejak dibentuk, KY telah membuat gebrakan yang cukup membuat gentar para hakim yang cenderung memiliki esprit de corps. Di awali dengan kasus putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) dalam perkara Pilkada depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis yang menangani sengketa pilkada, Walikota Depok terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengambilan putusan yang dibacakan 4 Agustus 2005. Lebih rinci, ia memaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan majelis yang terdiri dari lima anggota itu adalah pelanggaran terhadap kode etik hakim, hukum acara dan prinsip-prinsip keadilan.

Hasil pemeriksaan  terhadap lima hakim PT Jabar telah diserahkan ke MA sejak 14 September 2005, disertai rekomendasi yang mengusulkan kepada MA agar menjatuhkan sanksi kepada Nana Juwana, Ketua PT Jabar yang juga ketua majelis hakim dalam kasus Pilkada Depok agar diberhentikan sementara untuk satu tahun. Sedangkan empat anggota majelis hakim lainnya (Hadi Lelana, Rata Kembaren, Ginalita Silitonga, Sopyan Royan) direkomendasikan untuk diberi teguran tertulis.

Namun sempat ada hambatan dalam melaksanakan rekomendasi KY tersebut. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan lembaganya masih menunggu selesainya proses persidangan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait sengketa pemilihan WaliKota Depok. Oleh karena itu, MA belum merespon rekomendasi Komisi Yudisial (KY) terhadap lima hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) yang memutus sengketa tersebut. Menurut Bagir, rekomendasi KY baru dibahas setelah permohonan PK KPUD Depok diputus (hukumonline.com [30/9/05]). Akhirnya setelah PK KPUD dikabulkan, pada akhir bulan Desember 2005, MA menonpalukan kelima hakim tinggi tersebut selama satu sampai dengan dua tahun.

Kasus lain yang menjadi prioritas bagi KY adalah kasus dugaan suap di dalam tubuh MA selama penanganan kasasi kasus Probosutedjo. Proses pemeriksaan yang dilakukan KY gencar menuai tanggapan negatif dari bebagai kalangan, praktisi, akademisi, maupun LSM. Berawal dari pengakuan Probosutedjo yang melakukan suap selama proses penyelesaian perkara korupsi dana reboisasi. Hingga di tingkat kasasi, Probo mengaku selalu ditawari untuk membayar sejumlah uang agar dapat terbebas dari vonis yang memberatkan. Pengakuan tersebut tentu menimbulkan kehebohan, dan menguak tabir mafia peradilan yang selama ini hanya bisa di dengar oleh mereka yang sering berinteraksi dengan pengadilan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, KY memeriksa adanya dugaan perilaku hakim yang mencoreng derajat dan martabat hakim. Beberapa hakim agung telah diperiksa dan bersedia memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang menangani penuh kasus ini. Namun manakala KY ingin menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, bentrokan argumentatif muncul bersahutan. KY dinilai tidak layak untuk masuk ke dalam pemeriksaan perkara, terlebih pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pada hakim, tetapi KY juga memanggil Probo untuk dimintai keterangan.
Perkembangan terakhir, Ketua MA menolak panggilan KY untuk diperiksa sehubungan dengan tuduhan Probo atas dirinya. Panggilan pertama, alasan yang diberikan cukup rasional bagi KY. Pemanggilan kedua, dinyatakan sebagai pemanggilan yang terakhir oleh KY. Namun pada hari H justru KY yang membatalkan pemanggilan tersebut. Banyak kalangan yang mencibir tindakan ketua MA yang seakan melindungi rekan-rekan sejawatnya, sehingga menolak pemanggilan KY. Namun tidak sedikit pula yang justru menganggap KY tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan hingga pada pokok perkara.

Kewenangan KY dalam Perspektif Yuridis Normatif

Secara yuridis posisi Komisi Yudisial sangat signifikan dan strategis, karena ia tercantum dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan tahun 2001. Komisi Yudisial juga mendapat kehormatan untuk berada dalam satu bab dengan lembaga kekuasaan kehakiman lain, seperti Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24B Perubahan III UUD 1945 disebutkan, bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Interpretasi dari pasal tersebut tentu akan sangat beragam. Wewenang lain yang tidak tegas tercantum dalam UUD 1945 menjadi peluang bagi KY untuk dapat mengambil posisi yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terlebih KY diberi amanah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara tidak langsung, setiap lembaga kehakiman harus mempertimbangkan posisi KY sebagai pengawas eksternal atas kinerja mereka.

Namun kedudukan yuridis ternyata tidak menjamin KY mendapat kedudukan yang lebih di mata penegak hukum lain. Bahkan undang-undang yang menjadi pedoman kinerja KY, masih belum mampu merealisasikan keinginan ideal dari para pembentuk KY. Dalam pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004, dinyatakan bahwa KY memiliki wewenang berupa:

1. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
2. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kemudian dalam Pasal 20 dalam undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara (pasal 22 UU No 22/2004):

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dalam kasus pemanggilan Probo, kewenangan KY hanya sampai pada meminta keterangan tentang indikasi keterlibatan hakim dalam praktek suap yang dilakukan oleh Probo. Bentuk pemanggilan juga tidak memiliki daya paksa, karena sifat pemeriksaan yang dilakukan KY bukan termasuk pada wilayah penyidikan seperti layaknya Kejaksaan/Kepolisian atau dalam kasus ini KPK. Sedangkan untuk pokok perkara yang dituduhkan pada Probo, KY tidak berwenang melakukan pemeriksaan, terlebih penyidikan.

Multiinterpretasi dari kewenangan yang diberikan kepada KY menjadi peluang bagi KY untuk dapat melakukan inovasi atas bentuk pengawasan yang akan dilakukan terhadap para hakim. Dalam pasal 22 huruf c UU No. 22 Tahun 2004, KY dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan diikuti dengan ketentuan huruf d, bahwa KY dapat memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

Dengan kewenangan tersebut KY memanggil hakim agung yang disebut-sebut sebagai penerima suap dari Probo. Termasuk di dalamnya adalah Ketua MA. Ketidakhadiran Ketua MA menjadi preseden buruk bagi kedua belah pihak, KY maupun MA. Di satu sisi KY dinilai telah melampaui batas kewenangannya, dan di sisi lain MA (ketua) telah menunjukkan itikad tidak baik dalam proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan namanya.
Jika mengacu pada aturan yang ada, maka KY berwenang untuk melakukan pemeriksaan dengan memanggil dan meminta keterangan para hakim yang di duga melanggar kode etik hakim. Namun permasalahan muncul manakala hingga saat ini belum ada kode etik hakim di negara hukum ini. Ketentuan tentang kode etik hakim masih mengacu pada ketentuan lama tahun 1994, yakni berupa Keputusan Ketua MA No. KMA/005/SK/III/1994 dan KMA/006/SK/III/1994, yang membedakan tiga aspek pengawasan:

Aspek perilaku meliputi:

(i) di dalam kedinasan: kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan; serta
(ii) di luar kedinasan: tertib keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Inilah yang menjadi fokus kerja KY.

Aspek teknis yudisial, meliputi: kemampuan penanganan perkara, penyusunan BAP, pembuatan daftar persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelesaian minutasi, kualitas putusan, dan eksekusi.

Aspek administrasi peradilan, meliputi: prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, pemeriksaan buku keuangan perkara, kearsipan perkara, pembuatan laporan perkara, dan eksekusi peraturan. 

Pengawasan KY hanya pada aspek perilaku saja, sedangkan untuk aspek teknis yudisial dan aspek administrasi peradilan masih menjadi kewenangan MA, melalui pengawasan internal. Meski hingga saat ini fungsi pengawasan internal tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya.

Namun implementasi dari aspek yang satu dengan yang lain sebenarnya tidak dapat terpisahkan. Sebagai contoh, jika aspek teknis yudisial tidak dapat terlaksana dengan baik, bukankah dapat dikatakan bahwa hakim memiliki prestasi kerja dan tanggung jawab yang masih kurang. Demikian halnya jika terjadi korupsi dalam prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara maupun eksekusi peraturan, bukankah hakim yang melakukan hal itu bisa dikatakan tidak jujur, tidak taat hukum, dan tidak bertanggung jawab.

Artinya, pemeriksaan adanya indikasi korup pada seorang hakim, dapat dilakukan dengan melihat dari aspek teknis yudisial dan aspek administrasi. Namun jika rasa keadilan masyarakat terusik atas tindakan KY tersebut, itu lebih dikarenakan belum tersosialisasikannya tata kerja KY dan belum adanya code of conduct hakim yang lebih memilki implikasi hukum, bukan sekedar aturan tentang moral dan etika semata.
Perihal ketidakhadiran Ketua MA, membuktikan masih ada ketertutupan atas proses hukum yang sedang dilakukan, baik oleh KPK maupun dari internal MA sendiri. MA memang telah membuka pintu bagi para pihak untuk memeriksa dugaan suap yang melibatkan nama besar MA, namun keterlibatan KY jangan dilihat dalam konteks pemeriksaan pokok perkara, tetapi pada indikasi perilaku hakim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Karena hukum tidak bicara hanya pada tataran normatif, tetapi juga terhadap nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Rekomendasi yang Tidak Mengikat

Bentuk dari hasil pengawasan eksternal yang dilakukan KY terhadap perilaku hakim adalah rekomendasi. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 22 huruf e, UU No. 22 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa KY membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Namun undang-undang tidak mengatur tentang limit waktu bagi pihak yang direkomendasikan untuk secepatnya menindaklanjuti surat rekomendasi KY. Hasilnya, rekomendasi KY yang diberikan kepada MA atas kasus Pilkada Depok, butuh waktu lama untuk bisa ditindaklanjuti. Alasannya, masih menunggu putusan dari MA atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan untuk perkara yang sama.

Tapi sebelum MA memutuskan untuk menonpalukan kelima hakim tersebut, tidak ada seorangpun yang dapat menjamin rekomendasi KY akan dilaksanakan setelah PK tersebut selesai. Serta konsekuensi hukum apa yang bisa diajukan KY jika MA tidak menjalankan hasil rekomendasi yang telah didasari oleh pemeriksaan yang cukup.
Selama bentuk hasil pengawasan KY hanya berupa rekomendasi, maka tidak ada lembaga manapun yang memiliki kewajiban untuk menjalankan rekomendasi tersebut. Pertama, sifat surat rekomendasi tidaklah mempunyai kekuatan hukum, terlebih jika harus berhadapan dengan lembaga tinggi negara yang secara hierarkis sejajar. Kedua, rekomendasi hanya bisa efektif, jika koordinasi antara lembaga penegak hukum, khususnya lembaga kehakiman sudah dapat terealisasikan, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi dari KY. Ketiga, pengakuan serta pemahaman akan fungsi dan wewenang KY belum dimiliki oleh setiap lembaga kekuasaan kehakiman, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan tidak mampu memberi efek mengikat, baik secara hukum, moral maupun politis.

Pemanggilan Ketua MA:  Alternatif

Bagir Manan tidak mengindahkan pemanggilan yang dilakukan KY sehubungan dengan keterkaitannya dengan kasus suap di dalam MA. Dasar pertimbangannya adalah pertama, ia menilai perkara dugaan penyuapan itu telah ditangani oleh KPK. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada KPK untuk bekerja. Kedua, MA telah membuka akses yang seluas-luasnya kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan di lembaga yang dipimpinnya.
Penilaian buruk dan ketertutupan MA dapat mengurangi kredibilitas lembaga di mata publik. Padahal sejak blueprint pembaharuan MA dikeluarkan, muncul harapan lahirnya MA yang lebih transparan dan akuntabel.

Undang-undang telah memberikan alternatif bila seorang hakim tidak mengindahkan panggilan KY. Pasal 22 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 mengatur, bahwa Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Ayat (5) mengatur, jika Badan Peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

Kasus ini menjadi lebih rumit, karena yang mendapat panggilan KY tidak hanya Hakim Agung, tetapi Ketua MA, di mana setiap kebijakan internal MA ada di bawah kendali Ketua. Sehingga paksaan tidak bisa diharapkan untuk dikeluarkan dari pihak MA. Mungkinkah paksaan dilakukan oleh MK, padahal Ketua KY sendiri telah mengaskan, bahwa KY tidak akan meminta MK untuk mengeluarkan paksaan pada Ketua MA.

Maka cara terakhir adalah pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (pasal 22 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2004). Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ketentuan tentang ini diatur dalam pasal 23 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dinyatakan, bahwa:

(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena
a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

(4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah. mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat,
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Undang-undang ini juga masih memilki berbagai kelemahan secara substansi. Terkait dengan kasus Ketua MA di atas, sebenarnya sudah menunjukkan adanya pelanggaran atas sumpah atau janji yang diikrarkan setiap pengangkatan menjadi PNS, yakni  untuk klausul yang menyatakan bahwa seorang PNS akan “…….mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; ……bahwa akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Adanya penolakan atas panggilan KY selaku lembaga resmi yang diatur dalam undang-undang, maka secara otomotis telah terjadi ketidaktaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih jika indikasi suap, dan pertemuan Bagir dengan pihak yang berperkara dalam kasus yang ditanganinya adalah benar, maka klausul sumpah/ janji untuk bertanggungjawab dan jujur telah dilanggar.
 
Namun jika alasan tersebut yang menjadi rasionalisasi atas penolakan Bagir, maka hukuman yang diberikan bisa merujuk pada ayat (3), di mana seseorang yang melanggar, dapat diberhentikan dengan hormat, atau tidak diberhentikan. Inilah salah satu kelemahan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian. Mengapa seorang “abdi negara” (dapat) diberhentikan dengan hormat atau bahkan (dapat) tidak diberhentikan, padahal jelas orang tersebut telah melanggar sumpah jabatannya.
 
Selain itu jika diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka yang tersentuh hanya masalah ketidakhadiran Ketua MA untuk memenuhi panggilan KY. Padahal yang menjadi tujuan dari KY adalah memeriksa indikasi suap Ketua MA yang jika benar terjadi, berarti telah merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Jika status dari Ketua MA telah ditegaskan sebagai tersangka oleh KPK tentu akan lebih mudah, sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.
 
Masalahnya, siapa yang mengeluarkan perintah pemberhentian sementara? Sedangkan di atas telah disinggung, bahwa setiap keputusan dalam masalah internal MA ada di bawah kendali Ketua MA. Meskipun ada Majelis Kehormatan Hakim, inisiatif dan keputusan untuk membentuk badan tersebut pun ada di tangan Ketua MA.
 
Untuk PNS secara umum, Presiden memegang kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS (pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian). Selanjutnya dalam ayat (3), dinyatakan bahwa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.

Ternyata alternatif yang diberikan oleh UU KY juga tidak mampu memberi jawaban atas konflik antara KY dan MA. Hakim agung dalam hal ini Ketua MA, yang notabene adalah PNS, tetap tidak tersentuh oleh peraturan perundang-undangan tingkat apapun. Pasal 35 Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian misalnya, menyatakan bila sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Alternatif ini juga tidak memberikan hasil maksimal, karena bentuk sanksi yang diberikan tidak akan dapat memberi rasa keadilan yang hendak digali oleh KY. Selain itu apakah PTUN maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki keberanian untuk mendobrak tirani MA?

Dalam UU KY prosedur penjatuhan sanksi adalah sebagai berikut (pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004):

1. Usul penjatuhan sanksi (berupa teguran tertulis, beserta alasan kesalahan yang sudah final) disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
2. Usul penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian, diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
3. Pembelaan diri hakim terkait di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
4. Jika pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden (paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim).

Peran presiden dalam penjatuhan sanksi hanya bersifat menegaskan, melalui keputusan presiden, itupun setelah adanya usulan melalui MA atau MK. Namun untuk kasus keterlibatan Ketua MA dalam sebuah perkara korupsi, harus dapat menggunakan cara-cara yang inovatif, tanpa harus melangkahi hukum yang ada. Sistem checks and balances dalam sebuah negara dapat menjadi parameter untuk mengambil tindakan proaktif untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tiran lembaga yudikatif tidak tersentuh oleh lembaga yang seharusnya menjadi alat kontrol internal (KY), maka lembaga eksekutif dan legislatif selaku lembaga penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat bertindak sebagai mediator bahkan yudikator.
Alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan adalah; pertama jika Ketua MA tetap mangkir dari panggilan sebuah lembaga konstitusional, sedangkan KY ataupun lembaga lain tidak memiliki kewenangan paksa secara yuridis, maka eksekutif dan legislatif harus menegakkan sistem checks and balances, dengan berinisiatif menjalankan fungsi mediator atau apapun istilah yang dapat digunakan.

Kedua tidak ada seorangpun dalam jabatan apapun yang kebal hukum. Sehingga jika dalam praktek ternyata ada yang memiliki kebal hukum, maka harus dilakukan terobosan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keterlibatan eksekutif dan legislatif bukan sebuah bentuk intervensi. Karena sebelum terbentuk KY, pemilihan hakim agung dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga konsekuensi moral dan yuridis dari terpilihnya seorang hakim agung yang diduga terindikasi korupsi, dapat menjadi tanggung jawab dari para penyeleksi hakim agung, dalam hal ini presiden selaku pihak yang mengesahkan, dan DPR selaku pihak yang melakukan proses seleksi hakim agung.

Ketiga, KY belum memiliki kewenangan yang kuat jika dihadapkan dengan kewenangan MA. Jika hal ini dibiarkan, maka sistem checks and balances tidak dapat direalisasikan. Karena MA akan tetap menjadi tiran yang tidak dapat disentuh oleh pihak yang seharusnya memberikan kontrol eksternal atas kinerja MA.

Seleksi Ulang bagi Hakim Agung

Konflik antara KY dan MA terus berkembang dengan adanya usul KY untuk memeriksa kembali 49 hakim agung. Fit and proper test ulang akan dilakukan untuk menyaring hakim-hakim agung yang baik. Di sini kembali terjadi pendobrakan atas sistem ketatanegaraan yang selama ini dipertahankan di Indonesia. Model-model kekuasaan yang bersifat tiran dirombak dengan aturan yang sifat pembentukannya dalam hal ihwal kegentingan memaksa, yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kontroversi kembali muncul, apakah seleksi ulang memang mendesak dan harus dilakukan, sedangkan dalam undang-undang KY tidak disebutkan bahwa komisi ini memiliki kewenangan untuk mengadakan seleksi ulang terhadap hakim agung.

Dalam konteks akan dikeluarkannya Perpu untuk seleksi ulang hakim agung oleh KY, maka secara normatif substansi dari Perpu harus sesuai dengan hukum positif yang ada. Tidak hanya melihat apakah Perpu tersebut layak dikeluarkan dan apakah kondisi saat ini dapat dikatakan dalam keadaan genting yang memaksa.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sayangnya tidak menjelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perpu. Namun dalam pasal 5, dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan

Sudah jelas jika tujuan pembentukan Perpu adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menengahi konflik antara lembaga kekuasaan kehakiman. Pembentukan Perpu dilakukan dengan draf dari KY yang akan diserahkan kepada presiden. Kemudian presiden akan menyerahkan rancangan Perpu kepada DPR untuk diperiksa, apakah dapat diterima atau ditolak sebagai Perpu.

Untuk kesesuaian jenis dan materi muatan untuk saat ini tentu tidak bisa ditarik kesimpulan, karena masih dalam tahap perumusan di KY. Namun dilihat dari tujuan pembentukannya, maka Perpu adalah alternatif perundang-undangan terbaik, mengingat amandemen undang-undang KY dapat memakan waktu lebih lama. Karena revisi UU tersebut harus disinergikan dengan keberadaan aturan tentang lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, seperti MA dan MK. Jika hanya salah satu Undang-undang saja yang dimandemen, dikemudian hari bisa dipastikan akan terjadi bentrokan antara undang-undang tersebut. Sehingga setiap peraturan perundangan-undang tentang kekuasaan kehakiman harus dikaji ulang secara komprehensif dan terintegrasi.

Jika terdapat komitmen bersama untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, serta terdapat dukungan moral dan politis dari berbagai elemen masyarakat, maka Perpu yang akan dikeluarkan nantinya dapat dilaksanakan dengan dayaguna dan hasilguna yang optimal.
Untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mengenai kejelasan rumusan dan keterbukaan, maka proses penyusunan draf Perpu harus melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam proses seleksi hakim agung, termasuk dasar pembentukan dari Perpu tersebut.

Kemudian dalam pasal 6 dijabarkan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas yang terkait langsung dengan Perpu seleksi ulang hakim agung adalah dibutuhkan sebuah kondisi tertib dan kepastian hukum. Konflik antar lembaga yang ada harus dieliminir dan aturan yang dapat mendobrak tirani kekuasaan kehakiman harus segera dibentuk sebagai wujud dari law enforcement dan law empowerment dalam sistem ketatanegaran kita.

Untuk materi muatan Perpu sendiri sama dengan materi muatan sebuah Undang-Undang, salah satunya untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Dalam konteks inilah pembentukan Perpu harus dilakukan. Pembagian kekuasaan harus didasari pada sistem checks and balances. Sehingga jika sistem tatanegara kita sedang dalam kondisi yang timpang dan terdapat tirani dalam proses realisasinya, maka kondisi yang genting dan memaksa telah terpenuhi.

Keterlibatan Presiden bukan sebagai bentuk intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, proses rekruitmen hakim agung pada waktu lalu pun masih melibatkan eksekutif dan legislatif. Sama halnya dalam konteks dikeluarkan Perpu, di mana Presiden mengajukan RanPerpu kepada legislatif, untuk selanjutnya dinyatakan diterima atau ditolak. Masuknya lembaga eksekutif dan legislatif dalam permasalahan lembaga yudikatif, justru akan mewujudkan sistem checks and balances.

Permohonan seleksi ulang hakim agung berasal dari KY, karena tidak diberikan sebuah kewenangan yang proporsional sesuai dengan fungsi yang diberikan konstitusi. Perpu adalah alternatif tercepat saat ini, mengingat kondisi negara sudah layak dikategorikan dalam keadaan genting yang memaksa. Karena ketiadaan hukum untuk dapat mempercepat proses pemberantasan mafia peradilan akan meresahkan masyarakat dan menafikkan nila-nilai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Bagaimana jika DPR menolak Perpu Presiden? Hukum tidaklah netral, karena pembentukan hukum melalui proses politik. Tetapi hukum harus dibentuk untuk memberi batasan atas setiap tindakan para pemegang kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Jika tidak, hukum akan dipolitisir, dapat diperjualbelikan. Jika DPR menolak Perpu, maka amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman harus segera dilakukan. Namun untuk menghasilkan sebuah peraturan tentang kekuasaan kehakiman yang komprehensif dan terintegrasi, apakah dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat? DPR selaku legislator bertanggung jawab untuk mengawal proses ini.


Oleh: Ida Syafrida Harahap
www.transparansi.or.id - Januari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
17