Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Arogansi Kelembagaan Memperlemah Pemberantasan Korupsi

Di penghujung tahun 2006 kita dapat menyaksikan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia yang cukup meriah. Peringatan dilaksanakan di Jakarta dan beberapa daerah secara serentak. Berbagai elemen masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Tidak kurang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta mengerahkan massa turun ke jalan untuk memeriahkannya. Berbagai atribut antikorupsi turut meramaikan acara dan dibagikan kepada masyarakat. Namun sayang, kemeriahan peringatan tersebut belum dapat dijadikan indikator kemeriahan pemberantasan korupsi (PK) di Indonesia. Bagaimana sebenarnya kondisi gerakan antikorupsi di Indonesia sepanjang tahun 2006? 

Di satu sisi, Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia tahun 2006 adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada tahun 2005, IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). Tahun 2006, dari 163 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-130 bersama Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Etiopia, Papua Niugini, Togo, dan Zimbabwe.  

Di sisi lain, perseteruan lembaga-lembaga penegak hukum mewarnai tahun 2006. Komisi Yudisial (KY) berseteru dengan Mahkamah Agung (MA) mengenai kewenangan dan kebijakan penanganan perkara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berseteru dengan Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah membatalkan dan mengembalikan beberapa produk undang-undangnya. Perkembangan terakhir, beberapa anggota DPR berencana mengevaluasi UU tentang MK karena menganggap MK bertindak ultra petitia dan sudah berani mengambil alih kewenangan lembaga legislatif. KPK menganggap MK telah menghambat usaha pemberantasan korupsi karena mengabulkan beberapa judicial review yang diajukan oleh beberapa terpidana korupsi. Termasuk di dalamnya adalah putusan MK tentang perbuatan hukum material yang merupakan pasal penting untuk dapat menjerat banyak koruptor. Putusan MK terakhir adalah pembatalan pasal menyangkut pengadilan Tipikor. Walaupun dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan.  

Kejaksaan dan Kepolisian berseteru mengenai lengkap dan tidaknya BAP. Belum lagi Timtastipikor yang banyak mengangkat kasus yang kekurangan bukti, sehingga banyak koruptor yang lolos atau berstatus tersangka tanpa kejelasan. Tim Pemburu Koruptor juga belum menampakkan hasil optimal dalam usahanya mengembalikan harta hasil korupsi yang dibawa kabur. Kasus terakhir adalah keluarnya kebijakan dari Kejaksaan Agung untuk menghapuskan uang pengganti perkara. Walaupun sifatnya selektif, tetapi kalau kebijakan ini diberlakukan secara diskriminatif akan berpotensi memunculkan “transaksi gelap” dan berkurangnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi ke kas negara.  

Perlawanan terhadap pemberantasan korupsi di birokrasi muncul dengan adanya keinginan membentuk Instruksi Presiden (Inpres) perlindungan pejabat. Draft dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ini berisi mekanisme dalam penanganan indikasi korupsi di birokrasi. Salah satu isi Inpres adalah pemberian kewenangan kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan klarifikasi atas laporan kasus korupsi sebelum diproses secara hukum. Proses yang rumit dan banyaknya tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada penegakan hukum akan berpotensi menciptakan peluang terjadinya praktek korupsi baru dan melindungi pejabat-pejabat korup dari jeratan hukum. Perlindungan terhadap korps politik juga dilakukan oleh DPR untuk melindungi anggota DPRD melalui rekomendasi politiknya. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya anggota DPRD yang menjadi tersangka dan terpidana korupsi. 

Kondisi korupsi Indonesia dan perseteruan antar lembaga penegak hukum tersebut di atas masih diperparah dengan ketiadaan strategi bersama untuk melawan korupsi. Akibatnya, masing-masing lembaga penegak hukum terlihat berjalan sendiri-sendiri dalam upayanya melawan korupsi. KPK sebagai pelaksana utama dalam usaha pemberantasan korupsi tidak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal karena ketiadaan dukungan dari lembaga penegak hukum lainnya. Dukungan lembaga-lembaga lain diperlukan mengingat keterbatasan SDM KPK, sementara kasus korupsi jumlahnya begitu besar dan merata secara geografis. 

Capaian positif tahun 2006 adalah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam UU Nomor 7 Tahun 2006, yang dapat memperkuat dasar hukum pemberantasan korupsi. Capaian lain, muncul wacana dibentuknya Komisi Remunerasi Nasional untuk menjawab permasalahan korupsi yang diidentifikasi dari rendahnya sistem remunerasi pegawai negeri. Di bidang kelembagaan, kelahiran UKP3R yang cukup kontroversial berpotensi mengembalikan arah proses reformasi, terutama reformasi birokrasi yang masih jalan di tempat.  Di bidang penanganan kasus, ditetapkannya beberapa pejabat dan mantan pejabat sebagai tersangka dan terpidana korupsi; mantan pejabat KPU, mantan menteri, gubernur, beberapa bupati dan beberapa anggota DPRD. 

Terbukti di tahun 2006, parsialitas gerakan antikorupsi yang diperparah dengan arogansi kelembagaan tidak membuahkan hasil pemberantasan korupsi yang optimal. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil hanya dengan semangat. Arogansi kelembagaan harus segera dihilangkan. Sudah saatnya KPK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KY, MK, DPR dan pemerintah melakukan koordinasi untuk menyusun langkah dan peran masing-masing. Komprehensifitas gerakan pemberantasan korupsi harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Layaknya bermain musik jazz, masing-masing individu bermain dan berimprovisasi secara optimal untuk menghasilkan musik yang indah dan enak didengar. Begitupun dengan pemberantasan korupsi, melalui strategi yang jelas dan dengan memberi ruang kepada masing-masing lembaga penegak hukum untuk menunjukkan kinerjanya secara optimal, maka akan dapat menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat.


Oleh: Agung Hendarto
www.transparansi.or.id - Rabu, 27 Desember 2006

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
39