Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Eksistensi Pengadilan Tipikor

Apabila kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara judicial review UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekilas memang terkesan kontradiktif. Di satu sisi, pasal 53 UU No.30/2002 tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, pasal tersebut dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan.

Ada baiknya kalau kita kembali melihat latar belakang didirikannya KPK. Pendirian KPK melalui keputusan politik yang didasari suatu pertimbangan bahwa korupsi sudah bukan lagi kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa. Selain itu, korupsi sudah dianggap merugikan hak-hak dasar yang diatur dalam ECOSOC, itu artinya sama dengan melanggar hak-hak konstitusi rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan lembaga khusus dengan kewenangan besar, wujudnya adalah KPK. Melengkapi kekhususan KPK, dibentuk Pengadilan Tipikor yang khusus bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. 

Ironis, apabila MK sebagai lembaga yang didirikan dengan semangat dan landasan moral yang sama dengan KPK dan Pengadilan Tipikor, yakni menghadirkan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,  dalam praktiknya saling melemahkan satu sama lain. Tetapi, apakah benar bahwa putusan MK yang menyatakan Pengadilan Tipikor melanggar konstitusi dimaksudkan untuk menghapus keberadaan Pengadilan Tipikor? 

Kita harus melihat secara jernih putusan MK. Hukum formil mungkin saja memiliki logika dan aturan tersendiri dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya, tetapi nurani masyarakat dan nilai-nilai keadilan kiranya juga merupakan hal mendasar yang harus dipertimbangkan. Ini sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: secara filosofis, perlu tegaknya keadilan; secara yuridis formal, perlu ada kepastian hukum; dan secara sosiologis, memberikan kemanfaatan.

Keputusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilihat sebagai putusan yang memberikan kepastian hukum. Putusan ini sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945 yang ditafsirkan MK bahwa pembentukan badan peradilan di bawah MA harus dilakukan dengan undang-undang. Artinya, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, bukan di dalam UU KPK seperti saat ini. Walaupun saat ini sebenarnya masih ada UU lain yang menerapkan hal serupa, seperti; Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial dan Peradilan Pelanggaran HAM Berat.

Sedangkan putusan lanjutan yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU No.30/2002 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan, merupakan terobosan yang didasarkan pada aspek manfaat. Hal itu dapat dilihat dari empat alasan yang dikemukakan oleh MK; Pertama, agar proses peradilan Tipikor tidak terganggu atau tidak macet. Kedua, agar tidak menyebabkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dapat mengacaukan penanganan perkara tipikor. Ketiga, agar tidak memperlemah semangat (disinsentive) pemberantasan korupsi. Keempat, untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus.

Sebenarnya putusan MK dapat berhenti sampai pernyataan bahwa pasal 53 UU No.53/2002 bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang dilakukan oleh salah satu hakim MK. Tetapi, mengapa MK justeru tetap memelihara keberadaan Pengadilan Tipikor sampai tiga tahun paska putusan?

Dari kacamata kepastian hukum, putusan MK dapat diinterpretasikan berpotensi menimbulkan persoalan baru yang belum pernah terjadi dalam praktik hukum di Indonesia, yakni dualisme kekuatan hukum atas vonis bagi orang yang dijerat dengan UU KPK. Dampak lain yang timbul adalah keraguan masyarakat terhadap sepak terjang KPK.  Walaupun KPK masih bisa melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengajukan penuntutan,  tetapi Pengadilan Tipikor sudah dinyatakan cacat konstitusi. Akibatnya, kasus-kasus korupsi dari KPK tidak bisa diadili.

Namun, apabila kita melihat dari kacamata kemanfaatan, putusan MK memberi waktu tiga tahun kepada Pengadilan Tipikor untuk tetap bekerja merupakan ijtihad dalam sistem hukum kita. Arti umum ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang sulit atau masih multitafsir dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Empat alasan yang dikemukakan MK dapat dilihat didasari suatu pertimbangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, MK tidak serta merta memberlakukan pembatalan Pengadilan Tipikor, namun MK memberi waktu tiga tahun untuk melakukan proses peralihan yang mulus (smooth transition) sampai terbentuknya aturan yang baru. 

Sedangkan secara konstitusional, putusan MK mencoba meletakkan konstitusi sebagai muara penegakkan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. Masuknya asas manfaat dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan politik dalam putusan MK dapat memperkuat legitimasi konstitusional bagi KPK dan  Pengadilan Tipikor untuk menjadi instrumen penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Apabila kita sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka aspek kepastian hukum harus tetap dijaga. Namun, memadukan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan demi mencapai keadilan masyarakat harus diusahakan dengan sangat oleh seluruh penegak hukum. 

Sungguh sangat disayangkan, apabila saat ini banyak komentar yang menyatakan Pengadilan Tipikor tidak diperlukan dan pidana korupsi cukup diadili di pengadilan umum. Ironisnya, pernyataan itu dilontarkan oleh anggota DPR, MA dan seorang ahli hukum pidana yang seharusnya mengawal keberadaan Pengadilan Tipikor.  Secara yuridis dinyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan Pengadilan Tipikor tidak perlu diperdebatkan lagi kalau mengacu kepada putusan MK. 

Pengadilan Tipikor sudah membuktikan diri dapat bekerja secara optimal dengan menjerat koruptor-koruptor dengan hukuman maksimal. Keberadaannya mengancam koruptor yang belum terjerat KPK atau masih dalam proses penanganan KPK. Wacana penghapusan Pengadilan Tipikor akan terus dikampanyekan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akan keberadaannya. Ini sekaligus bukti bahwa kekuatan korup masih eksis dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berubah. 


Oleh: Agung Hendarto
www.transparansi.or.id - Maret 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
54