Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Gila!

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gila diartikan sebagai sakit ingatan, sakit jiwa, sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal; tidak biasa, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan; terlalu, kurang ajar, ungkapan kagum; atau dapat juga berarti terlanda perasaan sangat suka. Jadi memang pemakaian kata gila tidak melulu identik dengan seseorang yang sakit ingatan.

Beberapa hari terakhir ini, media massa ramai memberitakan kasus "menghilangnya" pesawat Adam Air rute Surabaya-Manado yang belum ditemukan. Nasib 102 penumpang dan awak pesawat itu hingga kini masih tak tentu rimbanya. Ketika dikabarkan pesawat Adam Air jatuh di Desa Rangoan, Sulawesi Barat, semua perhatian segera mengarah ke lokasi tersebut. Informasi ini sulit untuk tidak dipercaya, karena cukup detail. Ketika teman saya tahu bahwa informasi tersebut hanya hoax belaka, ia hanya bisa bergumam, "Gila!"

Ditujukan kepada apa atau siapa ungkapan tersebut, saya tidak tahu. Apakah ditujukan kepada orang yang menyebarkan berita bohong tersebut atau kepada pemerintah yang percaya mentah-mentah berita tersebut tanpa perlu melakukan check and recheck terlebih dulu? Dan ketika membaca ulasan di media yang memberitakan bujet perawatan pesawat dibikin cekak untuk menaikkan keuntungan bisnis mereka, dus, keselamatan penumpang diabaikan, lagi-lagi teman saya menggumam untuk yang kedua kalinya, "Gila!"

Pada akhir 2006, kita dikejutkan oleh berita keterlambatan pengiriman katering jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Sekitar 200 ribu anggota jemaah haji asal Indonesia harus menahan lapar lebih dari 30 jam. Sepanjang sejarah pengelolaan haji yang sudah dilakukan pemerintah selama berpuluh tahun, baru kali inilah manajemen kateringnya amburadul. Teman saya pun tak bisa tidak untuk berkomentar "gila!" untuk kasus ini.

Ketika rakyat di beberapa daerah terpaksa makan nasi aking hanya untuk sekadar bertahan hidup, pada saat yang bersamaan diberitakan gaji para anggota DPRD naik sebesar dua kali lipat dari sekarang. Hal itu terjadi setelah Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 pada November lalu. Peraturan tersebut mengamanatkan dua tambahan tunjangan bagi anggota DPRD, yaitu tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.

Kenaikan gila-gilaan dialami ketua dan wakil ketua DPRD. Selain mendapatkan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 9 juta, ketua DPRD masih mendapatkan dana operasional yang mencapai Rp 18 juta, sedangkan wakil ketua mendapat dana operasional Rp 9,6 juta! Banyak orang kemudian geleng-geleng kepala dan kembali saya mendengar (bukan hanya satu) orang berkomentar, "Gila!"

Dari hari ke hari, kita disuguhi berita-berita yang tidak hanya dapat membuat kita mengurut dada, tapi juga sering mendorong kita untuk berkomentar, "Gila!" Cerita getir memilukan (bahkan kadang memalukan) dari berbagai pelosok negeri ini datang silih berganti. Masyarakat pun cenderung bersikap permissiveness. Hari ini menjadi headline, esok hari sudah tidak dibicarakan atau bahkan dilupakan.

Kondisi ini tampak diperparah dengan makin bertambahnya jumlah penganggur di Indonesia. Dalam penelitiannya, Profesor M. Harvey Brenner dari Universitas John Hopkins mengemukakan, untuk setiap kenaikan 1 persen angka pengangguran, tercatat kenaikan 1,9 persen penyakit jantung, 4,1 persen bunuh diri, dan 4,3 persen pasien baru di rumah sakit jiwa. Jangan-jangan, dengan "kegilaan" yang melanda republik ini, persentase dari hasil studi Brenner bisa berubah.

Ketua Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa Ontoseno menuturkan gejala sakit jiwa yang dialami penderitanya, antara lain mudah melakukan kekerasan seperti membakar atau menggebuki pencuri sampai mati, manipulatif, cuek, serta tidak mengenal apa yang baik dan buruk. Dan hal tersebut terjadi di semua lapisan masyarakat. Satu bait ramalan Jayabaya, "sungguh zaman sedang gonjang-ganjing, menyaksikan zaman gila, tidak ikut gila tidak dapat bagian", bisa jadi menggambarkan keadaan bangsa kita saat ini: kalau tidak ikut gila, kita tidak kebagian. Kalau memang demikian halnya, sungguh malang negara ini. Jelas ada sesuatu yang salah di negeri ini, tapi dari mana kita hendak memulai mengurai benang kusut ini?

Tak usah lagi mengurusi hal-hal remeh-temeh. Banyak persoalan besar yang perlu diselesaikan di negeri ini: bencana lumpur Lapindo, potensi pandemi flu burung, berbagai peraturan daerah yang tumpang-tindih, lemahnya daya tarik investasi asing, krisis energi yang berimpak pada ketahanan nasional, reformasi birokrasi yang belum menyentuh lembaga yudikatif, dan segepok masalah besar lain yang masih menunggu.

Bahkan Presiden Yudhoyono berjanji tak akan lagi melakukan kompromi dalam mengambil keputusan yang menyangkut rakyat. Berbagai masalah yang merundung negara ini memang membutuhkan tindakan cepat, tegas, dan nyata--seperti dijanjikan Presiden dalam pidato sambutannya pada acara ulang tahun ke-69 kantor berita Antara. Dalam konteks ini, sudah sewajarnya jika Presiden bertindak cepat sehingga bisa mengundang komentar, "Wah, gile bener, Presiden sudah bongkar kabinet, tak ada kompromi lagi rupanya dengan parpol," atau mungkin komentar lain yang tidak kalah gilanya: "Gila benar, kapan SBY ada waktu istirahat kalau sampai akhir pekan pun masih mengurus tugas negara."

Francis Fukuyama dalam bukunya, Trust, mengingatkan kita, langkah apa pun tak akan cukup untuk menyelesaikan masalah suatu bangsa tanpa adanya trust, jaminan rasa aman. Sesungguhnya yang diperlukan saat ini adalah kerelaan para pemimpin dan elite untuk saling mendengar, mengakhiri perdebatan, dan mencari jalan keluar terbaik buat menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Para pemimpin harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan yang tak kalah penting, pemimpin haruslah memberi contoh teladan yang baik bagi rakyatnya. Panutan harus dimulai dari atas. Tanpa itu semua, jangan harap bangsa ini keluar dari situasi gila seperti saat ini.


Oleh: Sonny Wibisono
Koran Tempo - Sabtu, 27 Januari 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
43