Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Catatan terhadap RUU Perlindungan Saksi

Di dalam rancangan DPR, tujuan dari undang-undang hanya sebatas melindungi saksi dengan memberikan rasa aman saat saksi dan korban memberikan keterangan di peradilan pidana.

Saat ini sedang berlangsung pembahasan materi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut jadwal yang dikeluarkan DPR, RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 24 Maret 2006. Namun, yang patut disayangkan, sebagian besar pembahasannya akan dilakukan secara tertutup di tingkat panitia kerja. Kita patut khawatir terhadap mekanisme pembahasan tersebut, mengingat masih banyaknya kelemahan yang ditemukan di dalam rancangannya, baik dalam RUU inisiatif DPR maupun RUU yang diusulkan pemerintah.

Kelemahan tersebut, pertama, konsep dasar penyusunan RUU yang lemah. Hal itu dapat dilihat dari isi bab dan pasal yang kurang dapat menjelaskan agenda besar perlunya UU Perlindungan Saksi. Di dalam rancangan DPR, tujuan dari undang-undang hanya sebatas melindungi saksi dengan memberikan rasa aman saat saksi dan korban memberikan keterangan di peradilan pidana. Apabila hal itu yang hendak dicapai, lebih baik mendorong kepolisian atau kejaksaan
untuk meningkatkan kinerjanya karena tugas seperti di atas adalah tugas lembaga tersebut.

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah efektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan penyelesaian kasus korupsi. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai pelapor dan saksi. Karena itu, seharusnya tujuan keberadaan UU Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi.

Kedua, tidak berperspektif pemberantasan korupsi. Melihat modus korupsi yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang yang cukup berpengaruh, ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi korupsi perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, UU Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi. Undang-undang ini nantinya diharapkan mampu memotivasi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani menguak kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

Namun, dalam RUU yang sedang dibahas DPR, perspektif tersebut tidak ditemukan. Hal itu dapat terlihat dengan tidak dimasukkannya UU Antikorupsi dalam pertimbangannya, padahal saksi kasus korupsi termasuk yang harus dilindungi. Selain itu, RUU ini belum memasukkan unsur "pelapor" dalam kasus korupsi. Pelapor didefinisikan seperti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, padahal pelapor kasus korupsi belum tentu akan menjadi
saksi. Pelapor kasus korupsi perlu diakomodasi di dalam RUU mengingat posisi pentingnya dalam mengungkap kasus korupsi yang tidak terungkap di permukaan dan minimnya alat bukti yang ditemukan.

Ketiga, terdapat kerancuan dalam menempatkan hak-hak saksi dan perlakuan terhadap saksi. Seharusnya hak-hak saksi dan perlindungan saksi dipisahkan demi kepastian hukumnya. Konsekuensi dari kerancuan tersebut, hak-hak saksi menjadi sangat umum dan tidak mempertimbangkan cakupan saksi yang harus mendapatkan perlindungan atau perlakuan khusus. Banyaknya jenis saksi seharusnya menuntut pemisahan hak-hak dan perlakuannya. Sedangkan menyangkut perlindungan saksi, RUU tidak dapat secara terperinci mendefinisikan jenis
dan bentuk perlindungan, walaupun tata cara perlindungan sudah sedikit banyak disinggung.

Di sisi lain, RUU cenderung menyamakan hak-hak dan perlakuan saksi dan korban. Dalam kasus pelanggaran HAM, hal itu dimungkinkan mengingat posisi saksi yang hampir pasti sebagai korban. Tapi, dalam kasus korupsi, hampir bisa dipastikan tidak ada korban, atau korbannya adalah negara. Selain itu, perlakuan terhadap korban pascaputusan pengadilan, terutama korban pelanggaran HAM berat, belum diperhatikan.

Keempat, belum ada ketentuan tentang peran serta masyarakat dan penghargaan terhadap orang yang memberikan kesaksian atau melaporkan tindak pidana. Untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama pelanggaran HAM dan korupsi, peran serta masyarakat sangat menentukan. Beberapa kasus pelanggaran HAM dapat terungkap karena adanya kesaksian dari korban, tapi masih lebih banyak yang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi mengingat besarnya
risiko yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus korupsi, peran whistleblower sangat menentukan. Kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran whistleblower.

Mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam berperan melaporkan atau menjadi saksi tindak pidana, sudah sewajarnya apabila mereka diberi penghargaan sesuai dengan perannya. Selain itu, memasukkan unsur penghargaan bagi peran serta masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana.

Kelima, pembentukan lembaga yang tidak realistis. Dari rancangan yang ada, jelas terlihat bahwa akan dibentuk lembaga perlindungan saksi yang bersifat independen, bukan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada (kepolisian, kejaksaan, atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, lembaga ini akan dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibu kota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota.

Dari pengalaman beberapa negara, terdapat hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan lembaga perlindungan saksi, yaitu pengelolaan, pendanaan, dan kerahasiaan. Itu artinya, kalau lembaga seperti yang dimaksud di dalam RUU yang akan direalisasi, apabila menggunakan tiga ukuran di atas, sungguh tidak realistis.

Di dalam RUU, ketentuan mengenai anggota lembaga perlindungan saksi terdiri atas banyak unsur; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan bentuk organisasinya cenderung seperti komisi. Konsekuensi dari bentuk organisasi dan keanggotaan seperti itu akan melahirkan resistensi dan ancaman keamanan terhadap saksi. Padahal lembaga
perlindungan saksi seharusnya merupakan organisasi yang profesional dan sangat eksklusif, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan bersifat rahasia.

Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi akan memperlambat langkah penegakan hukum, terutama dalam memberantas korupsi dan menegakkan HAM. Tapi keberadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi yang banyak memiliki kelemahan justru akan dapat menghambat peran serta masyarakat dan dapat mengancam keselamatan saksi. Karena itu, sebelum RUU tersebut disahkan
menjadi UU Perlindungan Saksi, alangkah baiknya DPR melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini. Setidaknya ada beberapa pihak yang harus diundang ke DPR untuk membahas RUU ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Koalisi RUU Perlindungan Saksi.

Melalui mekanisme pembahasan RUU yang dilakukan secara tertutup di tingkat panitia kerja, tanpa membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, DPR sudah mengkhianati amanat yang diembannya, yaitu sebagai penyambung lidah rakyat.


Oleh: Agung Hendarto
Koran Tempo - Rabu, 22 Februari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
22