Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Catatan Komisi Informasi dalam RUU KMIP

Saat ini RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) sedang dibahas di Komisi III DPR. RUU KMIP saat ini sudah memasuki usia sembilan tahun. RUU KMIP terdiri dari tiga klasifikasi muatan, pertama substansi hak masyarakat atas informasi publik, kedua prosedur, ketiga kelembagaan. Substansi hak masyarakat atas informasi publik mengatur mengenai hak dan kewajiban pengguna informasi dan badan publik, berbagai jenis informasi yang wajib diumumkan baik secara berkala, serta-merta, maupun setiap saat, dan juga informasi yang dikecualikan. Prosedur yang dimaksud adalah prosedur informasi yang mengatur mengenai mekanisme memperoleh informasi serta penyelesaian sengketa informasi berupa keberatan dan banding, serta hukum acara Komisi Informasi (KI). Sedangkan kelembagaan mengatur mengenai KI.

Muatan RUU KMIP terlalu luas. Seharusnya RUU KMIP hanya mengatur substansi hak masyarakat atas informasi publik dan prosedur informasi saja. Sedangkan kelembagaan sebaiknya diatur dalam UU tersendiri. 

Muatan RUU KMIP mengenai kelembagaan menyatakan bahwa KI adalah lembaga mandiri yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau adjudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi. Terkait dengan KI, RUU KMIP mengatur mengenai fungsi, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggungjawaban, pengangkatan dan pemberhentian, serta mekanisme pengaduan terhadap kinerja KI. KI bertempat kedudukan di tingkat pusat dan provinsi. KI memiliki dua tugas. Pertama, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh setiap orang atas sengketa informasi. Kedua, membantu setiap pengguna banding dalam mengajukan permohonan bandingnya. KI memiliki empat kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Pertama, memanggil serta menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan. Kedua, meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka menengahi ataupun memutus perkara pengaduan masyarakat. Ketiga, memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengahi maupun memutus perkara pengaduan masyarakat. Keempat, dalam menjalankan ajudikasi, KI wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya. Upaya keberatan dan banding atas sengketa informasi ditangani oleh KI yang dilengkapi dengan hukum acara.

Sebenarnya peran KI dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga independen sejenis yang sudah eksis terlebih dahulu, yaitu Komisi Ombudsman RI (Ombudsman) dan/atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sehingga peran KI sebagai lembaga yang memonitor dan mengevaluasi penyelengaraan KMIP tidak dibutuhkan.

Ombudsman didasarkan pada Keppres Nomor 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON).  Saat ini dasar hukum Ombudsman akan diperkuat melalui RUU yang sedang dibahas oleh DPR. Diantara tujuan Ombudsman yaitu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.  Prinsip transparansi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini selaras dengan tujuan RUU KMIP. Ombudsman berkewajiban menjamin masyarakat dapat mengakses informasi publik. Dengan terjaminnya KMIP maka terjamin pula penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya pelayanan publik berkualitas.

Sementara KPI adalah lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Keberadaan KPI didasarkan pada UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Diantara tugas dan kewajiban KPI adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Dengan demikian KPI juga dapat menjamin implementasi KMIP.

Upaya penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi yang dilakukan oleh KI dapat diperankan oleh Ombudsman dan/atau KPI. Berdasarkan spesifikasi kelembagaan Ombudsman dapat melakukan mediasi sengketa informasi mengenai pelayanan publik dan prosedur administrasi pemerintahan. Sementara KI dapat melakukan mediasi sengketa informasi terkait dengan penyiaran. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi oleh KI lebih baik dikembalikan kepada badan peradilan baik peradilan umum maupun PTUN.

Baik Ombudsman maupun KPI bertempat kedudukan di pusat dan daerah. Ombudsman terdiri dari KON yang bertempat kedudukan di ibukota negara dan Ombudsman Daerah yang bertempat kedudukan di setiap Kabupaten/Kota, serta adanya kewenangan KON untuk dapat membentuk perwakilannya di provinsi. Sedangkan KPI terdiri dari KPI Pusat yang bertempat kedudukan di ibukota negara dan KPI Daerah yang bertempat kedudukan di provinsi. Di sisi lain, rencana pembentukan KI yang bertempat kedudukan di pusat dan provinsi akan menimbulkan inefisensi baik secara kelembagaan yang tugas dan kewenangannya akan tumpang tindih dengan Ombudsman dan KPI maupun konsekuensi anggaran yang akan memberatkan negara. Dengan hadirnya Ombudsman dan KPI yang bertempat kedudukan di pusat dan daerah maka KI tidak dibutuhkan baik di pusat maupun daerah.

Terlepas dari penilaian kinerja Ombudsman dan KPI yang belum memuaskan, kedua komisi ini dapat berperan sebagai lembaga independen yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi KMIP. Disisi lain, baik Ombudsman maupun KPI harus memperbaiki kinerjanya. Melalui RUU Ombudsman RI yang akan memperkuat dasar hukum dan kewenangan Ombudsman maka selayaknya diiringi dengan peningkatan kinerja.

RUU KMIP diharapkan dapat segera disahkan. Suatu kemajuan yang sudah didapatkan RUU KMIP bahwa saat ini sudah termasuk dalam prolegnas tahun ini, sehingga menjadi prioritas. RUU KMIP yang akan terbentuk diharapkan dapat efektif dalam implementasinya.


Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Mei 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
61