Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Menyelesaikan Kasus Soeharto: To Forgive But Not to Forget

Seorang tokoh ekonomi dan politik terkemuka, Karl Gunnar Myrdal (1898-1987), pernah menilai negara kita sebagai soft state, yaitu negara yang pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Penilaian itu, betapapun terasa menusuk hati, sulit dimungkiri. Perjalanan sejarah bangsa ini telah menyodorkan segepok bukti betapa penilaian Myrdal nyaris benar adanya. Bangsa ini umumnya mengidap "kelembekan" dan sikap "serba memudahkan", sehingga tidak memiliki cukup kepekaan terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan, misalnya korupsi.

Contoh menarik kini, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono hendak memberikan "hadiah" pengampunan kepada tersangka korupsi Soeharto, yang telah didahului dengan surat ketetapan penghentian penuntutan dari kejaksaan. Di satu pihak, pengampunan hukum ini terkesan menunjukkan sikap mulia dan kebesaran jiwa Yudhoyono serta bangsa Indonesia pada umumnya. Namun, di pihak lain, pemberian pengampunan tanpa harus melewati proses hukum yang maksimal adalah bentuk sikap meremehkan persoalan dan lembeknya jiwa. Betapa tidak, perjalanan kekuasaan Soeharto selama kurang-lebih 32 tahun diwarnai aneka kejahatan yang bukan hanya dalam kasus korupsi, melainkan juga yang lebih besar, kejahatan kemanusiaan, dari penggusuran, penculikan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sampai pembunuhan. Namun, di ujung cerita, penguasa Orde Baru yang sudah lengser itu akan mendapatkan pengampunan begitu saja. Sungguh ironis dan mencederai rasa keadilan.

Sebenarnya, bukan hanya Yudhoyono, semua Presiden RI pascareformasi melunak sikapnya terhadap kasus korupsi Soeharto. Sejak masa Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati, tidak ada kebijakan yang tegas terhadap kasus penguasa Orde Baru itu. Pada saat Megawati berkuasa, dia pernah menggulirkan wacana abolisi untuk menyelesaikan kasus Soeharto karena alasan kemanusiaan. Sementara itu, Presiden Yudhoyono, pada 10 Mei malam lalu, setelah meminta saran dari pemimpin lembaga tinggi negara, menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan perkara mantan presiden Soeharto di pengadilan, yang selama ini terhenti karena alasan kesehatan. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan bagaimana bentuk penghentian itu, apakah dengan amnesti, abolisi, deponir (pembekuan perkara), atau penghentian perkara.

Sekarang ini kita tinggal menanti bentuk "hadiah" pengampunan Yudhoyono terhadap Soeharto. Itu berarti bangsa ini sedang menanti satu pembuktian lagi ucapan Myrdal tentang kelembekan moral bangsa Indonesia. Apabila Yudhoyono benar-benar memberikan surat pengampunan kepada Soeharto, itu sama artinya bangsa ini benar-benar tidak memiliki ketegaran moral berhadapan dengan penyelewengan dan kejahatan. Pengampunan itu akan menjadi simbol dari kedigdayaan sang angkara terhadap nurani bangsa.

Padahal sesungguhnya, jika Yudhoyono mau bersikap lebih bijak dan tegas, penanganan kasus Soeharto dapat menjadi momentum pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Syaratnya, Presiden Yudhoyono harus dapat menempatkan penyelesaian kasus Soeharto sebagai awal untuk menarik batas tegas antara masa lalu dan masa depan. Sedangkan langkah yang dapat dilakukan, pertama, menempatkan kasus Soeharto bukan hanya sebagai masalah pemerintah, melainkan sebagai masalah bangsa. Membiarkan Soeharto berkuasa selama 32 tahun adalah kesalahan bersama. Akibatnya, Soeharto melakukan penyelewengan dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara bersama-sama. Pada tataran ini, Yudhoyono harus mampu meletakkan diri pada titik koordinat yang tepat di antara komponen bangsa yang menghendaki kasus ini dapat diselesaikan. Karena itu, penyelesaian dengan pelibatan semua elemen bangsa menjadi penting; pemimpin lembaga tinggi negara, lembaga kuasi negara, tokoh agama, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, dan terutama tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses reformasi.

Kedua, menempatkan kasus Soeharto bukan sekadar sebagai masalah hukum, melainkan menjadi masalah penyelewengan moral, terutama moral sosial-politik. Sehubungan dengan hal tersebut, persoalan Soeharto tidak boleh hanya diposisikan sebagai persoalan hukum yang dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum semata. Persoalan Soeharto tidak akan selesai dengan menghentikan atau melanjutkan proses hukumnya dalam kasus korupsi yayasan. Apabila hanya langkah hukum yang menjadi pilihan, terlalu banyak proses hukum yang harus dilalui Soeharto, mengingat begitu banyaknya kejahatan yang dilakukannya selama 32 tahun, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan hak asasi manusia.

Ketiga, menegaskan garis pemisah antara masa lalu dan masa mendatang. Jangan sampai kita melupakan penyelewengan Soeharto yang menyebabkan bangsa terpuruk seperti saat ini. Melupakan peristiwa negatif masa lalu akan menghasilkan sikap lalai dan gagal menarik pelajaran dari sejarah. Karena itu, Yudhoyono harus dengan tegas mendorong memaksimalkan proses hukum yang sedang berjalan. Yudhoyono harus berani mengambil sikap menghentikan drama permainan yang sedang berlangsung serta segera mendorong berlangsungnya proses hukum dan politik sampai tuntas, baik mengenai kasus korupsi yayasan maupun penyelewengan kekuasaan dan kejahatan Soeharto lainnya.

Keempat, memaafkan setelah memberikan vonis bersalah. Jika proses hukum dan proses politik sudah dilakukan dengan serius dan maksimal, dan akhirnya memberikan vonis Soeharto bersalah, saat itulah momentum untuk memaafkannya. Tidak memelihara memori kolektif penuh stigma dan trauma sebagai awal menuju masa depan. Tarik-menarik antara sikap "tidak melupakan" dan "memaafkan" hendaknya diarahkan kepada tumbuhnya sikap saling mengerti dan saling memahami yang menuju sikap saling hormat dan saling percaya. Sikap dendam dan balas dendam cenderung akan menghabiskan energi nasional dan menyeret rakyat ke kesengsaraan tanpa ujung. Tapi langkah pilihan itu akan memerlukan kebesaran jiwa dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Tindakan besar memerlukan tekad yang besar, antara lain tekad untuk berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara

Upaya penghentian perkara, jika itu memang benar-benar mesti dilakukan, haruslah mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan secara cermat. Prinsip yang harus dilalui adalah to forgive but not to forget. Tidak seperti selama ini, upaya proses peradilan belum serius dan tidak maksimal dilaksanakan, tapi pemaafan sudah hendak dikedepankan. Kalau ini yang terjadi, benar kata Myrdal, bangsa ini memang tidak memiliki ketegaran moral, yaitu bangsa yang abai akan penyelewengan dan kejahatan serta lembek dalam komitmen moral.


Oleh: Agung Hendarto
Koran Tempo - Jumat, 19 Mei 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
26