Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Menanti Datangnya Pendekar Antikorupsi

Jelang beberapa hari batas akhir pendaftaran pimpinan KPK belum menunjukan antusiasme minat khalayak yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Di hari keduabelas pendaftaran tercatat hanya 192 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, sementara pada rekrutmen pimpinan KPK tahun 2003 terdaftar sebanyak 540 orang.
 
Sepinya peminat pimpinan KPK ini menimbulkan aneka ragam dugaan. Pertama, adanya sikap pesimisme para calon yang memenuhi kualifikasi sebagai pimpinan KPK atas beratnya beban yang harus diemban oleh pimpinan KPK berkaca dari serpak-terjang pimpinan KPK saat ini dan dugaan semakin beratnya beban yang harus diemban oleh pimpinan KPK di masa depan. Kedua, adanya keraguan terhadap pansel pimpinan KPK. Misalnya karena kredibilitas pansel yang diragukan karena banyak nama yang didukung oleh kalangan masyarakat ternyata tidak lulus menjadi anggota pansel, padahal nama-nama tersebut sudah jelas memiliki pengetahuan yang dibutuhkan sebagai pansel pimpinan KPK dan berpengalaman dalam seleksi KPK maupun komisi lainnya sebelumnya. Contoh lain keraguan terhadap pansel adalah permasalahan profesionalisme pansel yang diragukan karena pansel dipimpin langsung oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang mungkin akan kurang fokus pada tugas sebagai ketua pansel  karena beban tugas lainnya sebagai seorang menteri atau adanya sikap uwuh pakeweuh dari anggota pansel lainnya khususnya yang berasal dari MenPAN dalam bekerjasama dengan ketua pansel yang juga Meneg PAN. Dan ketiga, adanya keraguan terhadap obyektifitas seleksi pimpinan KPK karena penentu akhir berada pada DPR sehingga rentan dengan kepentingan politik.
 
Menghadapi sepinya peminat calon pimpinan KPK seharusnya pansel berinisiatif melakukan upaya "jemput bola" dengan melamar tokoh-tokoh antikorupsi yang tentu saja harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK. Upaya "jemput bola" ini diharapkan dapat menjaring para calon pimpinan KPK yang berkualitas, dengan salahsatu indikatornya adalah teruji integritas dan reputasinya dalam upaya pemberantasan korupsi.
 
Bagi para tokoh antikorupsi, masyarakat mengharapkan inisiatif mereka untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK, jangan sekedar menunggu dilamar. Pengajuan diri ini bukanlah untuk kepentingan pribadi para tokoh antikorupsi, namun sebagai kontribusi terbaik bagi Bangsa Indonesia, bangsa yang sudah terlanjur terjangkiti kourpsi akut. Bukan saatnya lagi hanya bicara dari luar, sekedar menjadi pengamat, sekarang saatnya berkontribusi positif dalam sistem pemberantasan korupsi. Jangan khwatir dengan harapan yang semakin besar dari masyarakat terhadap institusi KPK, justru lihat dari sudut pandang positifnya, bahwa itulah tantangan yang harus ditunaikan oleh pimpinan KPK mendatang. Jika memang para tokoh antikorupsi itu telah teruji integritas dan reputasinya dalam upaya pemberantasan korupsi maka masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung.
 
Termasuk bagi pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, inisiatif untuk turut serta kembali dalam seleksi pimpinan KPK periode 2007 - 2011 ini juga masih terbuka. Lima orang pimpinan KPK saat ini setidaknya sudah membuktikan kinerjanya, yang bisa jadi belum yang terbaik, namun setidaknya telah bergerak menuju arah perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui KPK. Hal positif yang akan diperoleh jika ada seorang atau beberapa orang pimpinan KPK saat ini kembali mengemban jabatan sebagai pimpinan KPK periode 2007 -2011 adalah adanya kontinuitas gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini telah dirintis oleh KPK.
 
Tentu saja kita tidak mengharapkan seleksi pimpinan KPK ini hanya menjadi ajang pencarian kerja, atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan berbagai latarbelakang dan tujuan. Salahsatu indikator berkualitasnya proses seleksi pimpinan KPK adalah terpilihnya  calon-calon pimpinan KPK yang memenuhi kualifikasi dan telah membuktikan kualifikasinya, khususnya integritas moral yang tinggi dan reputasi yang baik.
 
Sepinya peminat calon pimpinan KPK ini menimbulkan masukan dari beberapa kalangan untuk memperpanjang waktu pendaftaran agar dapat menjaring lebih banyak lagi calon pimpinan KPK. Namun perpanjangan waktu ini agaknya sulit untuk direalisasikan karena ketatnya jadual seluruh proses seleksi pimpinan KPK. Undang-Undang 20 Tahun 2002 menentukan waktu proses seleksi pimpinan KPK hanya 155 hari terhitung sejak pendaftaran hingga pelantikan. Pendaftaran pimpinan KPK hanya sampai tanggal 3 Juli 2007. sedangkan keseluruhan proses seleksi pimpinan KPK periode 2007 - 2011 ini harus berakhir pada 27 Desember 2007 saat berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK periode 2003 - 2007.
 
Keraguan terhadap pansel juga harus dijawab melalui pembuktian atas kinerja pansel yang profesional dan obyektif dalam setiap tahapan seleksi pimpinan KPK. Tahapan seleksi pimpinan KPK yang diselenggarakan oleh pansel meliputi pendaftaran, uji administrasi, uji psikologi, uji makalah, uji kepribadian, uji integritas, dan wawancara. Setelah terpilih sepuluh orang calon pimpinan KPK pansel mengajukan kesepuluh nama tersebut kepada Presiden untuk selanjutnya diselenggaraka fit and proper test bersama DPR. 
 
Keraguan terhadap DPR pun harus dibuktikan oleh institusi DPR sendiri. Jauhkan politik kepentingan dari seleksi pimpinan KPK. Jangan sampai pimpinan KPK pilihan DPR justru akan melindungi kepentingan politik partai-partai yang berkuasa di DPR. DPR adalah pemegang keputusan terakhir dalam seleksi pimpinan KPK, sehingga sangat beralasan bahwa masa depan KPK ditentukan oleh proses seleksi pimpinan KPK di DPR.

Dengan waktu yang tersisa beberapa hari lagi, mari kita dinamisasi pendaftaran calon pimpinan KPK ini dengan menjaring putra-putri terbaik Indonesia yang siap berkontribusi bagi Bangsa dan Negara sebagai pendekar antikorupsi.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - 30 Juni 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
63