Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Pembenahan RUU KMIP di Ujung Pengesahannya

Sejak Desember 1998 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMI). Koalisi menyusun Rancangan Undang-Undang yang diajukan kepada Parlemen. RUU KMIP sangat penting karena dapat menjadi upaya preventif atas terjadinya tindak pidana korupsi. Pada awal kemunculannya RUU KMIP kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pers, padahal RUU KMIP ini sagat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, apalagi dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Kebebasan memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang bagi publik untuk dapat mengakses informasi yang terkait dalam program percepatan pemberantasan korupsi. Karena keberadaan undang-undang ini memberi implikasi bagi para penyelenggra negara untuk bertindak transparan dan memiliki sistem akuntabilitas yang kuat.

Namun RUU KMIP dihadapkan dengan RUU Rahasia Negara yang memuat ketentuan yang membahayakan berkaitan dengan klasifikasi kerahasiaan negara. RUU Kerahasiaan Negara tersebut antara lain menyebutkan kewenangan untuk menentukan sebuah informasi sebagai rahasia negara berada pada masing-masing pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintahan departemen maupun non-departemen, pimpinan angkatan bersenjata, pimpinan Badan Usaha Milik Negra (BUMN), dan pimpinan badan-badan lain yang ditunjuk pemerintah. Hingga saat ini ada tiga RUU Kerahasiaan Negara, yaitu versi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, DPR, dan pemerintah.

Selain itu terdapat pula RUU Intelejen Negara, RUU ini mempunyai semangat untuk memaksimalkan peran badan intelejen dalam upaya melakukan pencegahan untuk mengamankan Negara, namun dalam praktiknya nanti dikhawatirkan berpotensi menimbulkan benturan-benturan dengan hak asasi manusia dan akses publik. Begitu pula halnya dengan RUU Rahasia Negara, dapat berpengaruh cukup besar terhadap badan intelejen sehingga informasi publik bersifat tertutup atau sangat sedikit dapat diakses oleh publik.

Paradigma RUU KMIP adalah maximum access limited exemption yaitu keterbukaan, sedangkan paradigma RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara adalah limited access maximum exemption yaitu ketertutupan. Terdapat kekhawatiran apabila RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara lebih didahulukan daripada RUU KMIP. Dengan demikian perlu adanya harmonisasi paradigma pembahasan ketiga RUU tersebut. Harmonisasi itu penting agar rezim ketertutupan tidak mendominasi rezim keterbukaan yang dijamin dalam UUD 1945. Seharusnya RUU KMIP menjadi semacam payung bagi UU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara.

Kebebasan atas informasi yang kini tengah diupayakan agar diatur dalam perundang-undangan, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945  yang berbunyi:

"…….setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia……."

Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kebebasan informasi adalah, pertama, mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi, kedua, meningkatkan akses publik pada data dan informasi, ketiga, memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa, dan keempat, memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga.

Akhirnya Penulis hendak menyampaikan beberapa rekomendasi yang dianggap perlu dalam mengawal RUU KMIP menuju pengesahannya.

Pertama, perlu adanya harmonisasi trilogy RUU yaitu RUU KMIP, RUU Kerahasiaan Negara, dan RUU Intelejen Negara, dengan mendasarkan RUU KMIP sebagai payung bagi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara. Dengan demikian RUU KMIP dapat melindungi hak mengakses informasi publik sebagai dasar hukum yang kuat, dengan pengecualian pada RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara. Sehingga diamanatkan dalam RUU KMIP supaya RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen mengacu pada RUU KMIP.

Kedua, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, RUU KMIP dengan muatan maximum access limited exemption memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam setiap aktivitas pemerintahan, terlebih lagi dalam aktivitas pelayanan publik. Dengan demikian publik memilki ruang yang luas untuk melakukan monitoring terhadap jalannya aktivitas pemerintahan, sehingga indikasi korupsi pun dapat diketahui sejak dini, atau bahkan upaya preventif terhadap terjadinya korupsi dapat lebih dimantapkan.

Ketiga, Komisi Informasi (KI) tidak diperlukan apabila Komisi ini diposisikan sebagai lembaga yang memonitor dan mengevaluasi (mediasi) pelayanan publik, sudah ada lembaga sejenis yaitu Komisi Ombudsman salahsatu perannya adalah menjamin keterbukaan informasi publik untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan kewenangan KI dalam ajudikasi lebih baik dikembalikan ke lembaga peradilan baik Pengadilan Umum maupun PTUN. Hal itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan efisiensi lembaga sejenis yang sudah banyak. Pada perkembangan terakhir dalam pembahasan RUU KMIP antara DPR dan pemerintah muncul wacana anggota parpol yang dapat menjadi anggota KI. Anggota DPR yang setuju dengan wacana ini menganggap perlu memperbaiki kesan parpol yang lebih bersahabat di mata publik. Namun wacana ini akan membahayakan independensi KI, seharusnya KI tidak dapat terpengaruh dengan unsur politik.

Keempat, Pengaturan penyampaian informasi hanya mengatur jenis dan isi informasi, tetapi belum dijelaskan mengenai format, bentuk dan cara informasi disampaikan. Oleh karena itu perlu ada pasal-pasal yang mengatur penyampaian informasi, misalnya; setiap instansi publik diwajibkan menyediakan pojok informasi, dimana informasi tersebut bisa dilihat di dalam komputer (online) atau ditempel di dinding/papan. 

RUU KMIP yang usianya saat ini sudah memasuki tahun kesembilan telah mendapat prioritas dalam Prolegnas untuk disahkan pada tahun 2007 ini. RUU KMIP sudah dibahas di DPR sejak DPR priode tahun 1999 2004. RUU KMIP sudah disampaikan oleh Ketua DPR periode 1999 - 2004 kepada Presiden Megawati Soekarno Puteri sejak Agustus 2004. Namun sampai dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri pada Oktober 2004 dan baru di tahun 2007 ini pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapannya. Mengingat perjalanan RUU KMIP yang jelas telah  melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

"Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima".

Dengan demikian besar harapan RUU KMIP dapat segera disahkan, dan tentu saja dengan berbagai substansi yang kiranya perlu diperbaiki seperti yang telah Penulis ungkapkan di atas.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - April 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
59