Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Menunggu Langkah Berani di Ekonomi
Selama republik ini berdiri, Pemerintahan SBY-Kalla merupakan Pemerintahan yang mempunyai legitimasi konstitusional dan politik yang paling kuat. Dukungan terhadap Pemerintahan SBY dari DPR juga semakin kuat setelah Pemerintah berhasil mengakuisisi Golkar yang memiliki kursi terbanyak di DPR menjadi partai pendukung Pemerintah. Tetapi nyata sekali, Pemerintahan yang sangat kuat ini secara demokratis gamang dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Ambil contoh, banyak waktu yang terbuang percuma untuk memutuskan kenaikan harga BBM, padahal semua orang tahu, kenaikan itu tidak dapat dihindarkan, tinggal timing dan besarnya kenaikan serta kompensasi yang akan diberikan untuk menolong rakyat miskin. Timing yang dipilih oleh Pemerintah berdekatan dengan bulan puasa dan lebaran, dan pada saat-saat itu seperti biasanya harga-harga barang akan meningkat. Karenanya inflasi pada bulan Oktober meroket bagaikan meteor, sehingga dalam satu bulan saja mencapai 8,7%. Angka inflasi yang demikian tinggi itu benar-benar di luar perkiraan Tim Ekonomi Pemerintah dan para pengamat. Bank Indonesia (BI) pun serta merta menaikkan BI rate dari 11% menjadi 12,25%. Kenaikan ini selain terlambat, juga tidak akan mampu menjadi instrumen moneter yang efektif untuk menyedot dana di masyarakat guna menekan angka inflasi. Akibat berantai yang ditimbulkan, bank-bank komersial mau tidak mau harus menaikkan bunga deposito dan akibatnya suku bunga pinjaman pun akan naik. Kita tidak usah aneh, jika suku bunga pinjaman akan mencapai hingga 20% per tahun. Tetapi sebetulnya bank-bank komersial tidak perlu berlomba-lomba menaikkan suku bunga karena Dana Pihak Ketiga (DPK) pada akhir-akhir ini justeru meningkat terutama dalam bentuk valas seiring dengan berdirinya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Para penyimpan uang di bank tidak selalu memutuskan pilihannya hanya semata-mata pada tingkat suku bunga yang mereka peroleh. Seringkali mereka juga lebih tertarik kepada rasa aman dan pelayanan yang diberikan oleh bank pilihannya. Tentu dalam keadaan ekonomi yang redup ini, yang dibayang-bayangi oleh fenomena stagflasi, masyarakat menunggu tindakan-tindakan apa yang akan dillakukan oleh Pemerintah. Meskipun Pemerintah tidak akan sanggup menentukan segala-galanya jalannya roda perekonomian dan bisnis, tetapi tentu langkah-langkah Pemerintah mempunyai pengaruh yang berarti. Dalam keadaan serba keterbatasan saat ini, tidak mungkin Pemerintah mengambil semua langkah sekaligus. Dengan kata lain, skala prioritas harus lebih dipertajam. Jadi yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengambil langkah-langkah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar tidak masuk dalam situasi resesi atau krisis. Langkah-langkah itu harus segera dilakukan dan merupakan langkah yang berani, yang tentu telah diperhitungkan dampaknya dengan empat sasaran utama, yaitu: lebih menggerakkan sektor riil dan investasi, meningkatkan daya saing nasional, membantu rakyat miskin, serta secara bertahap melunakkan angka inflasi sehingga kembali pada level satu angka. Untuk menggerakkan sektor riil dan menggairahkan investasi, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah berani untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi habis-habisan. Pangkas semua perizinan untuk usaha yang tidak perlu dan bertele-tele. Pangkas semua pungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi yang merusak iklim usaha dan investasi. Untuk menggairahkan investasi, hilangkan perbedaan antara investasi asing dan dalam negeri. Berikan jaminan yang masuk akal kepada para investor terutama yang datang dari luar, apalagi investasi dalam jumlah besar dan berjangka panjang, serta jaminan ini harus betul-belul dilaksanakan secara konsisten. Berikan jangka waktu perizinan untuk penggunaan tanah hingga 100 tahun, misalnya terutama bagi investasi-investasi dengan modal besar dan berjangka panjang, seperti bidang infrastruktur ekonomi. Berikan insentif pajak dan kemudahan-kemudahan dalam masalah kepabeanan. Insentif pajak dapat diberikan dalam bentuk kompensasi kerugian yang lebih panjang dan fasilitas kepabeanan dapat diberikan melalui prosedur kepabeanan yang singkat dan bea masuk yang diperingan, jika perlu hingga 0%. Masih banyak tindakan-tindakan lain yang dapat diambil, dan presiden dapat memberikan kewenangan kepada wakil presiden yang memang tahu seluk-beluk bisnis. Tipe Wakil Presiden JK memang sering kali ceplas-ceplos, tetapi determinasinya cukup tinggi dan ia tipe pemimpin "man of action" yang tidak selalu harus santun. Dengan tindakan-tindakan seperti itu, sekaligus akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akan meningkatkan daya saing nasional. Daya saing produk kita betul-betul harus memperoleh perhatian, karena selain kita kalah dalam kompetisi ekspor, juga pasar dalam negeri kita saat ini sudah semakin dimakan oleh barang-barang dari Cina misalnya. Jangan salahkan negara pesaing, proteksi yang berlebihan tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi kita harus lebih berani mengkoreksi diri. Untuk meningkatkan ekspor, kita harus berani melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara yang kita perhitungkan akan menguntungkan Indonesia. Thailand misalnya, telah melakukan perdagangan bebas dengan beberapa negara di Timur Tengah, disinipun kita ketinggalan. Meredam Inflasi Dalam jangka pendek ini kita tidak mungkin mengambil tindakan yang drastis sekaligus untuk menurunkan angka inflasi secara drastis. Jika BI menaikkan BI rate hingga 15% misalnya, hal itu hampir dapat dipastikan akan menyedot dana dari masyarakat, jadi kontraktif sifatnya. Tetapi, likuiditas perekonomian masyarakat dengan daya beli yang sudah menurun, hingga sekitar seperlima akibat kenaikan harga BBM, akan semakin meluncur ke bawah. Hal ini akan berdampak negatif bagi pengeluaran rumah tangga dan permintaan agregat secara keseluruhan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin melamban, dan lebih jauh lagi hal ini akan meningkatkan armada pengangguran. Saat ini saja sudah ada tanda-tanda yang jelas, menurunnya permintaan terhadap properti dan produk industri otomotif, termasuk yang melalui leasing kecuali untuk kendaraan roda dua. Pasar-pasar swalayan menjelang lebaran tahun ini tidak seperti biasanya penuh dengan pembeli yang berjejal. Masyarakat pada saat ini lebih enggan untuk mengeluarkan tabungannya guna berjaga-jaga. Dari segi fiskal, adalah suatu kekeliruan jika kita menerapkan anggaran belanja yang kontraktif. Artinya, dana yang disedot dari masyarakat dalam bentuk pajak dan berbagai pungutan, lebih besar dari pada dana yang dibelanjakan oleh Pemerintah melalui anggaran belanja untuk berbagai kebutuhan Pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun belanja modal di dalam negeri. Karena itu, saya sepenuhnya setuju, menjelang disahkannya APBN Tahun 2006, Pemerintah menambah lagi pengeluaran dengan 5 triliun rupiah sebagai stimulus fiskal, dan dana tersebut harus segera dibelanjakan di dalam negeri. Keadaan pada saat ini dipersulit karena berbagai ketentuan dan prosedur untuk pengeluaran dana-dana Pemerintah semakin rumit dan para pejabat Pemerintah serba ketakutan, jika sedikit saja melanggar prosedur akan serta merta dibawa ke Gedung Bundar. Kita harus secara tajam dapat membedakan antara tindak pidana korupsi atau pemalingan uang negara dengan sekedar penyimpangan prosedur. Dalam hal ini aparat pengawasan dan pemeriksaan memang harus bekerja profesional tetapi jangan over-acting. Jangan sampai setiap pemeriksaan secara apriori diharuskan menemukan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian bisa diseret ke Gedung Bundar. Dalam keadaan yang demikian ini, berbagai hambatan prosedur termasuk dalam bidang keuangan negara harus ditinjau kembali dengan tetap menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Bayangkan, hingga bulan Oktober tahun ini, anggaran belanja kita yang baru diserap sekitar 30%, sehingga saya memperkirakan hingga akhir tahun, sudah luar biasa jika kita bisa menyerap hingga 60% dari APBN Tahun 2005. Jangan sampai menjelang akhir tahun, uang negara dihamburkan yang merupakan pemborosan sekedar supaya anggaran jangan sampai hangus. Guna melunakkan angka inflasi secara bertahap, jalan yang lebih bijaksana pada saat ini adalah dengan mencukupi berbagai persediaan barang, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sampai ke daerah-daerah. Selain itu, yang harus betul-betui dijaga adalah kelancaran arus distribusi dan hal ini kelihatannya kurang memperoleh perhatian yang serius. Kita harus lebih berhati-hati lagi, karena dalam menghadapi musim penghujan yang semakin besar sering kali diikuti dengan tanah longsor yang akan menghambat transportasi. Jaring Pengaman Sosial Disana-sini sekarang timbul keluhan kesulitan hidup rakyat yang berpenghasilan rendah dan mereka yang termasuk golongan miskin. Pemerintah telah melancarkan SLT untuk jangka waktu satu tahun bagi rakyat miskin yang besarnya 100 ribu rupiah per keluarga yang dibayarkan untuk setiap tiga bulan di muka. Program ini sebenarnya adalah sehat untuk agak memulihkan daya beli masyarakat miskin yang terpangkas akibat kenaikan harga BBM yang memang over killing. Disana-sini memang ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, yang tentu saja harus diperbaiki, tetapi jangan sebentar-sebentar bongkar pasang suatu sistem. Yang perlu dipikirkan adalah meramu kebijakan nasional yang lebih menyeluruh dalam satu paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagaimana yang diluncurkan pada tahun 1999-2001. Semua dana-dana yang bertujuan untuk membantu rakyat miskin yang tersebar di berbagai depertemen dan lembaga pemerintah, disatukan dalam satu paket Jaring Pengaman Sosial. Sebaiknya JPS ini dibuat untuk jangka waktu yang panjang, katakanlah hingga tahun 2009. Mengingat egosektoral dari departemen-departemen, JPS ini langsung dikoordinasikan saja oleh wakil presiden. Untuk di daerah-daerah, di bawah gubernur dan bupati. Untuk pengawasannya selain oleh DPR, perlu dibentuk Tim Pemantau yang independen. Perlu diingat bahwa pemulihan ekonomi kita akibat krisis yang dimulai akhir tahun 1997 juga agak tertolong oleh JPS. JPS selain menolong orang miskin dengan pengobatan cuma-cuma dan lain-lain, juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, misalnya pembuatan jalan-jalan sementara, perbaikan irigasi, atau pembersihan gorong-gorong. Dengan cara-cara ini akan tercipta lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi masyarakat hingga ke desa-desa dan kampung-kampung. Proyek-proyek dalam rangka JPS, keberhasilannya jangan dinilai sekedar dari ukuran ekonomis-teknis semata dan memang tujuannya bukan sekedar itu. Terakhir, untuk tindakan-tindakan ini diperlukan kepemimpinan yang benar-benar asertif.
Oleh: Mar'ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 14 Nopember 2005
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6