Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sepinya Pendaftar

Jumlah pendaftar sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini belum cukup memuaskan. Tidak banyak nama orang yang selama ini memiliki intensitas tinggi berperan dalam pemberantasan korupsi yang turut mendaftar. Diakui atau tidak, korupsi memang telah memberikan perubahan besar. Dalam konteks pola berpikir, sering kali kita bersifat koruptif. Niat melakukan perubahan pun sering kali dikorupsi. Sehingga bukan tidak mungkin banyak orang yang berintegritas, memiliki kompetensi dan loyalitas tinggi, seta baik dan jujur, tapi tidak mau atau bahkan tidak terbersit sedikit pun dalam pikirannya untuk memiliki andil dalam memberantas korupsi. Apalagi jika harus mencalonkan diri menjadi pemimpin KPK.

Belum lagi kalau kita melihat implementasi berbagai aturan hukum tentang korupsi. Jangankan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pun tidak cukup berpengaruh di Indonesia. Instrumen baru dalam pemberantasan korupsi ini sebenarnya akan banyak menunjang kinerja penegak hukum, khususnya KPK. Mulai jaminan atas lembaga pencegah dan pemberantas korupsi untuk memiliki fungsi dan kewenangan khusus hingga jaminan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan. Negara yang meratifikasi pun wajib menyediakan instrumen hukum dan administrasi yang mendukung terealisasinya cita-cita komunitas internasional tersebut.

Pemimpin KPK
Untuk sebuah lembaga negara dengan sistem yang dibentuk secara progresif, seharusnya banyak progresivitas yang terbentuk. Mulai instrumen hukum, instrumen kerja, hingga sumber daya manusia. Sedikitnya jumlah pendaftar tentu disebabkan oleh banyak faktor. Namun, dengan berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada di KPK, banyak alasan untuk tidak mendaftarkan diri sebagai pemimpin KPK.

Pertama, bagi yang masih menjadi pekerja dengan posisi dan jabatan yang mapan, menjadi pemimpin KPK tidak akan memberikan jaminan hidup, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun golongan yang diwakili. Salary yang ditawarkan memang cukup tinggi. Tapi sistem integritas yang terbentuk mampu membentengi aliran dana liar yang selama ini mudah diperoleh. Dalam jabatan swasta, sistem reward dapat menjadi harapan. Sedangkan di jabatan politik dan negara, tentu berbagai tunjangan menjadi subsidi bulanan. Artinya, menjadi pemimpin KPK harus berani melepas seluruh kemapanan materi, dan mampu menjadi sosok yang mapan integritas.

Kedua, bagi mereka yang pensiunan, menjadi pemimpin KPK memang dapat memberikan kesibukan baru. Namun, dengan berbagai cibiran dan kritikan tidak membangun, sama saja dengan mempercepat masa hidup. Isu tebang pilih, tidak serius memberantas korupsi, tidak independen, tidak progresif, tidak manusiawi, dan sebagainya akan senantiasa mewarnai hari tua yang seharusnya dapat dinikmati bersama keluarga. Bahkan, kalau memiliki kerabat yang memiliki jabatan, masa pensiun justru membuka peluang untuk dapat mendaftar menjadi kroni baru.

Ketiga, batas usia minimum 40 tahun dan maksimum 65 tahun. Mereka yang berusia 40 tahun sepertinya akan sungkan berkolaborasi dengan mereka yang berusia 60 tahun. Sebab, dengan sistem "jemput bola" yang terbatas, para pendaftar rata-rata adalah pensiunan. Sejak awal pembentukan KPK, salah seorang pemimpin terpilih menegaskan bahwa KPK bukanlah panti jompo. Lembaga negara dengan sistem yang progresif harus diimbangi dengan instrumen dan SDM yang progresif pula. Indonesia minim akan orang baik. Akan lebih minim lagi jika dibatasi untuk usia 40 tahun ke atas. Sedangkan jika kita hitung mundur, yang berusia 40 tahun ke atas adalah orang-orang yang dibentuk dalam masa rezim Orde Baru. Waktu memang akan membentuk karakter dan integritas seseorang. Namun, parameternya tidak hanya dalam hal usia.

Keempat, proses seleksi yang sarat conflict of interest. Ini dimulai dari jabatan ketua panitia seleksi, yang diberikan kepada orang yang memiliki jabatan politis. Pemilihan anggota panitia seleksi oleh Presiden pun tentu tidak murni dari berbagai kepentingan. Kemudian, proses akan diakhiri dengan fit and proper test di DPR, yang notabene adalah perwakilan partai politik. Artinya, pemilihan pemimpin KPK untuk pemberantasan korupsi tidak menjamin terbebasnya proses seleksi dari praktek koruptif.

Kelima, KPK bukanlah lembaga yang luar biasa. Jika korupsi dinyatakan sebagai extraordinary crime, sudah sepantasnya KPK memiliki fungsi dan kewenangan yang ekstra pula. Namun, sepanjang hidupnya, KPK tidak berhenti diamputasi. KPK tidak bisa menangani tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum terbentuknya KPK. Kerugian negara harus dibuktikan secara formal dan nyata. KPK tidak dapat meminta dokumen, menyadap, menggeledah, menangkap, dan menahan pejabat negara ataupun pejabat politik tanpa seizin pihak-pihak tertentu. KPK bertindak berdasarkan KUHAP. Sehingga, tidak luar biasa pula jika menjadi pemimpin KPK. Akibatnya, yang mendaftar pun biasa-biasa saja.

Keenam, masih ada polisi dan jaksa dalam KPK. Jika KPK adalah lembaga negara independen dan mandiri, tidak seharusnya ada almamater lain di dalam KPK. Fungsi trigger dalam KPK identik dengan dimasukkannya polisi dan jaksa dalam organisasi. Akibatnya, KPK sulit bergerak untuk melakukan kewenangannya. Di satu sisi polisi dan jaksa memiliki karakter dan sistem tersendiri. Sedangkan KPK telah membentuk karakter dan sistemnya sendiri. Seharusnya, trigger mechanism dapat direalisasi dengan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi.

Ketujuh, menjadi pemimpin KPK tidak lagi memiliki kebebasan. Sebuah keharusan di Indonesia, mereka yang memegang jabatan negara dan jabatan politik harus sempurna. Namun, hingga saat ini, bahkan presiden sekalipun, tidak ada yang "cocok" di hati masyarakat. Mau ini salah, mau itu salah. Setiap mata memandang curiga. Setiap media membuat headline panas. Tanpa ada satu pun yang berani teriak bahwa pemimpin KPK juga manusia. Artinya, siapa pun pasti ada cacat dan salahnya. Tapi, dalam konteks pemberantasan korupsi, komitmen tetap harus terjaga. Siapa pun pelakunya, korupsi tetaplah merugikan negara dan menghambat terlaksananya tujuan negara. Sehingga, jangan harap pemimpin KPK dapat bertindak koruptif.

Masih banyak alasan lain yang menyebabkan banyak orang tidak mendaftar sebagai pemimpin KPK periode 2007-2011. Apa pun dapat dijadikan alasan. Namun, alasan tersebut ternyata dapat menghambat proses pemberantasan korupsi. Ketiadaan pemimpin KPK yang berintegritas akan menafikan amanah rakyat untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, serta melanggar United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebab, mereka yang masih memiliki alasan-alasan tersebut dapat dikatakan memiliki andil untuk melanggengkan praktek koruptif di Tanah Air. Terlebih mereka yang mendapat kepercayaan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta niat kuat untuk memberantas korupsi. Akan banyak alasan untuk tidak menjadi pemimpin KPK. Tapi akan lebih banyak alasan dan dukungan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Saatnya kita mendengar Indonesia memanggil!


Oleh: Ida Syafrida Harahap
Koran Tempo - Selasa, 03 Juli 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
64