Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Ekonomi Indonesia Telah Berjalan

Krisis ekonomi dan perbankan di tahun 1997 yang mendera Indonesia sangat dalam, jauh lebih dalam daripada negara-negara di Asia Tenggara yang juga mengalami krisis. Selain krisis ekonomi, kita dilanda pula oleh krisis politik. Kedua krisis itu berpotensi menghancurkan sendi-sendi dasar ekonomi dan negara bangsa. Setelah lebih dari tiga dekade, Indonesia diperintah oleh orang kuat dengan sistem politik yang sentralistik serta represif, lalu berubah secara revolusioner menjadi negara dan masyarakat yang sangat demokratis dan liberal. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami pendulum yang jauh dan cengkraman pusat menjadi sangat longgar. Otonomi yang sangat luas yang berbasis pada kabupaten membuahkan pemekaran daerah yang tidak selalu ditunjang oleh alasan-alasan yang rasional dan objektif. Pada tahun 1999, provinsi di Indonesia berjumlah 26 dan saat ini meningkat menjadi 33. Kabupaten dan kota pada periode yang sama juga membengkak, dari 298 menjadi 440.

Selama enam tahun dari 1998 hingga 2004, kita mengalami empat kali pergantian kepemimpinan nasional. Masing-masing presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan waktu memerintah yang singkat, sebelum SBY yang betul-betul dipilih secara demokratis dan memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Setelah Soeharto lengser, banyak pemerhati yang memperkirakan termasuk dari kalangan luar negeri, Indonesia akan mengalami desintegrasi seperti Yugoslavia. Kenyataannya tidak demikian, bahkan gerakan separatisme Aceh yang telah berlangsung selama tiga dekade, kita selesaikan secara damai tetap dalam bingkai NKRI. Krisis ekonomi yang dalam, membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkannya, termasuk biaya untuk penyehatan perbankan. Seluruh biaya untuk pemulihan ekonomi akhirnya bermuara pada beban negara dan harus ditanggung oleh APBN.

Sekarang, fundamental ekonomi Indonesia dapat dikategorikan dalam keadaan sehat dan demikian pula dunia perbankan. Inflasi telah dapat kita jinakkan setelah mengalami peningkatan yang besar akibat koreksi harga BBM di atas 100% pada tahun 1995, yang memang harus dilakukan agar APBN kita tidak hancur. Kurs rupiah dalam keadaan stabil, serta dapat membantu daya saing ekspor. Cadangan devisa dalam keadaan lumayan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang kita miliki sebelum terjadinya krisis. APBN kita meskipun mengalami tekanan pengeluaran yang cukup berat, tetapi defisit APBN dapat ditekan hingga di bawah 1,5% dari PDB. Utang dengan IMF telah pula dilunasi agar kita lebih bebas dalam mengelola perekonomian nasional.

Tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan kenyataan-kenyataan itu, bahkan ke depan kita harus berlari menyusul pesaing-pesaing yang telah jauh meninggalkan kita. Angka pengangguran memang meningkat, bahkan lebih besar dibandingkan dua tahun yang lalu. Akibatnya, armada orang-orang miskin juga meningkat. Karena itu semua kebijakan publik yang kita ramu harus diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan secara berarti. Hal ini perlu diingatkan, agar tidak terjadi ledakan-ledakan sosial dan politik yang dapat memakan kembali pencapaian nasional yang telah kita raih dengan susah payah dan biaya yang besar.

Lalu persoalannya sekarang, bagaimana melipatgandakan pencapaian nasional kita. Pertumbuhan nasional tahun ini telah dapat dipastikan di bawah 6%. Tahun depan ditargetkan mencapai 6,6%. Angka 6,6% bukan mustahil dapat dicapai jika mesin penggerak ekonomi efektif bekerja. Konsumsi domestik, baik dari sektor publik maupun rumah tangga harus ditingkatkan. Belanja pemerintah sebenarnya mempunyai peluang yang besar untuk ditingkatkan karena daya serap anggaran belanja yang masih rendah untuk belanja barang dan modal, baik di pusat maupun daerah. Berbagai prosedur yang berbelit-belit harus dipangkas. Jangan dikira prosedur yang berbelit-belit akan mengurangi korupsi, bahkan meningkatkan peluang munculnya korupsi baru. Unit Percepatan Reformasi yang dibentuk oleh Presiden dengan tujuan meningkatkan efektifitas kerja pemerintah harus berani menggulirkan program deregulasi dan debirokratisasi. Jangan takut dicap sebagai kelompok liberal. Negara Cina yang resminya negara komunis sekarang telah berubah menjadi liberal dalam pengelolaan ekonominya. India yang dahulu dikenal sangat nasionalis dalam pengelolaan ekonominya, sekarang juga bergerak semakin liberal. Nyatanya dua negara itu semakin maju dan angka kemiskinan dapat diturunkan. Yang penting tindakan apapun yang kita lakukan harus didukung oleh alasan yang objekif untuk kepentingan nasional dan kepentingan mayoritas rakyat.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka penghasilan petani perlu ditingkatkan. Untuk itu, kita tidak perlu terlalu takut menaikkan harga pembelian gabah oleh Bulog. UMP secara selektif masih dapat ditingkatkan, misalnya untuk perusahaan-perusahaan rokok. Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi harus dapat dipicu pertumbuhannya. Untuk itu pemberian kredit kepada mereka harus diperlonggar dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan pemberian kredit kepada golongan menengah ke atas. Berbagai aparat pemeriksa dan penegak hukum harus diajak bicara untuk hal ini. Mereka harus dapat memahami kepentingan nasional yang lebih besar dan tidak sekedar berpikir secara sempit hanya mengutak-atik penyimpangan prosedur.

Proyek-proyek padat karya harus semakin digelar untuk proyek pemerintah, misalnya untuk perbaikan jalan. Lipatgandakan penggunaan tenaga kerja, meskipun secara teknis ekonomi dianggap kurang efisien. Masalah pertanahan yang sering menjadi ganjalan bagi orang asing harus dapat dieprlonggar sehingga membuka peluang bagi orang asing untuk memiliki tanah termasuk pembelian apartemen. Dengan cara itu, real estate menengah ke atas akan berkembang yang akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hilangkan batasan-batasan pembedaan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam soal investasi. Yang penting bukan pemiliknya warga negara Indonesia atau asing, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana suatu investasi dapat didorong secara habis-habisan untuk kemakmuran rakyat, termasuk di daerah-daerah. Investasi akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan pajak, dan dapat membuka peluang untuk alih teknologi dan manajemen. Setiap pembatasan kepemilikan asing untuk usaha apapun juga akan menghambat perkembangan investasi dari luar, yang sekarang hendak dipicu oleh pemerintah secara habis-habisan. Guna mendorong investasi dari luar, harus dapat dipancing oleh investasi domestik. Untuk itu pemberian kredit perbankan bagi usaha domestik yang sehat, harus dapat dipicu dengan tetap berpegang teguh pada asas perbankan yang sehat. Jangan gampang kita mencap KKN dan akhirnya kita mengalami stigma yang merugikan kepentingan nasional. Jika investasi domestik berkembang, pasti akan mendorong investasi dari luar, karena para investor dari luar negeri akan melihat bahwa investor dalam negeri juga telah berani mengambil risiko guna meraih keuntungan.

Pekerjaan besar seperti digambarkan di atas membutuhkan perekat nasional yang kuat. Perekat nasional kita satu-satunya adalah kepentingan nasional. Dan sekali lagi, Indonesia adalah negara bangsa.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 30 Oktober 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
35