Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Prospek Ekonomi Indonesia Penuh Harapan

Indikator fundamental ekonomi menunjukkan kinerja yang membaik. Mengapa kinerja sektor riil justeru stagnan? Yang lebih menyedihkan diberbagai daerah karena harga beras yang melonjak tajam, penduduk miskin semakin banyak mengkonsumsi nasi aking. Mengapa kontradiksi ini terjadi dan upaya-upaya konkret apa yang perlu segera dilakukan.

Coba para pembaca yang terhormat, kita lihat indikator ekonomi makro yang memang semakin membaik. Nilai rupiah semakin menguat pada akhir tahun ini jika dibandingkan dengan awal tahun. Hati-hati jika terjadi apresiasi yang dapat menurunkan daya saing ekspor kita. Angka inflasi telah dapat diturunkan secara drastis dari sekitar 16% pada bulan Januari 2006 dan proyeksi angka inflasi tahun ini maksimal 7%. Cadangan devisa yang pada awal tahun berjumlah 35 miliar USD dan pada saat ini mencapai 41 miliar USD. Rasio utang terhadap PDB berada pada kisaran 42% dan angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 48% dan kemungkinan sangat besar rasio ini akan lebih rendah pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan ketahanan fiskal kita semakin baik. Karena itu peringkat utang Indonesia yang dinilai oleh berbagai Badan Independen Pemeringkat Internasional telah dinaikkan. Standard & Poor s pada awal tahun memberikan peringkat B+, pada bulan Nopember telah ditingkatkan menjadi BB. IHSG melejit, jika pada bulan Januari menunjukkan angka 1.389, maka pada saat ini telah menunjukkan angka 1.700. Dalam hal ini kita harus hati-hati karena 2/3 hingga 3/4 para pembeli saham berasal dari pihak luar negeri, jadi ketergantungan terhadap pembeli luar negeri sangat dominan. Peningkatan cadangan devisa antara lain ditunjang oleh perbaikan kinerja ekspor, meskipun peningkatan ekspor kita lebih banyak berasal dari komoditas yang berbasis alam, seperti hasil-hasil sawit dan berbagai barang tambang. Sebaliknya, daya saing sektor manufaktur kita, seperti garmen, elektronik, dan industri alas kaki, daya saingnya menunjukkan penurunan.

Kinerja sektor riil
Ukuran utama indikator sektor riil, bagaimanapun juga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,4%, lebih rendah dari target semula 5,8%. Bahkan jika pertumbuhan ekonomi hanya 5,4%, berarti lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 5,6%, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 4,9%. Pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi oleh konsumsi domestik, baik masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditentukan pula oleh kegiatan dunia usaha. Volume produksi dari perusahaan disesuaikan dengan konsumsi domestik dan untuk tujuan ekspor. Konnsumsi domestik ditentukan oleh daya beli masyarakat dan pembelian oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penjualan untuk tujuan ekspor sangat tergantung dari daya saing, jejaring pasar internasional serta insentif ekspor. Semakin kuat daya beli masyarakat akan meningkatkan penjualan untuk berbagai barang dan jasa, konsumsi sehari-hari, maupun untuk investasi, seperti bidang properti. Kenaikan atau penurunan investasi, domestik maupun luar negeri, merupakan indikator ekspansi dunia usaha. Berbagai indikator menunjukkan minat investasi di Indonesia menunjukkan pelambanan jika tidak mau dikatakan penurunan. Karenanya tidak usah aneh jka impor barang modal, pertumbuhannya menunjukkan angka negatif. Sumber pembiayaan yang penting untuk menggerakkan ekonomi kita bersumber dari dana yang dikeluarkan melalui APBN. Daya serap pengeluaran melalui APBN untuk belanja barang dan modal juga masih terbatas dan tahun ini diperkirakan hanya mencapai 70% dari anggaran yang disediakan. Yang lebih merisaukan lagi adalah proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri. Daya serapnya lebih rendah dan mungkin hanya mencapai setengah dari dana yang tersedia. Dalam kaitan ini, kesalahan tidak selalu berada pada pihak Indonesia, tetapi pihak luar negeri memberikan syarat yang terlalu berbelit-belit karena persepsi Indonesia merupakan negara yang tingkat korupsinya tinggi. Sumber pembiayaan bagi dunia usaha yang penting adalah kredit perbankan. Total kredit perbankan pada awal tahun 2006 mencapai sekitar 715 triliun rupiah dan akhir tahun 2006 akan mencapai sekitar 800 triliun rupiah. Dengan demikian, angka pertumbuhan kredit hanya mencapai 11%, padahal Bank Indonesia mentargetkan ekspansi kredit 18%-20%. Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada pada kisaran 65%, sama dengan tahun 2005. Dan angka ini lumayan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika diamati alokasi kredit perbankan selama 3 tahun terakhir, pada sektor pertanian menunjukkan angka yang relatif tidak berubah. Yang menarik, sektor perdagangan dan jasa menunjukkan peningkatan. Sebaliknya sektor manufaktur menunjukkan kecenderungan menurun. Peningkatan kredit untuk perdagangan dan jasa akan memberikan andil yang positif bagi kegiatan ekonomi nasional, jika barang-barang yang diperdagangkan berasal dari produksi dalam negeri. Tetapi ada tanda-tanda peningkatan perdagangan termasuk barang-barang konsumsi dalam negeri berasal dari barang impor (baik yang legal maupun ilegal). Sebagai contoh, disetiap pertemuan, kita selalu dijamu dengan buah-buahan asal impor, anggur, jeruk, sampai apel dari luar negeri. Meskipun perdagangan bebas telah menjadi mode global, tetapi jangan tanpa batas. Kita tetap harus membantu petani-petani buah-buahan dari dalam negeri, dan jangan kita obral impor apa saja dengan bea masuk 0%. Keadaan menjadi lebih runyam karena ditenggarai banyaknya barang-barang selundupan, seperti barang elektronik yang tentu mematikan industri dalam negeri.

Langkah konkret
Kita sudah terlalu banyak wacana, tetapi langkah konkret seringkali tersendat-sendat untuk memperbaiki nasib rakyat. Masalahnya tidak selalu berada di tangan pemerintah. DPR tidak jarang menggunakan kekuasaannya yang berlebihan, sehingga jumlah minyak tanah yang bersubsidi pun ditentukan oleh DPR berapa batas maksimalnya. RUU Perpajakan yang juga dapat berfungsi sebagai insentif bagi dunia usaha dan ivestasi masih ditangan DPR, dan tidak tahu kapan akan selesainya. Soal impor beras juga sering diramaikan dan dijadikan komoditas politik. Untuk menurunkan harga beras yang melonjak yang akan meningkatkan angka inflasi, serta mengurangi daya beli masyarakat yang sudah sangat terbatas, tidak ada jalan lain kecuali dengan impor. Apalagi produksi beras kita lebih rendah dari perkiraan semula. Harus ada stok minimal beras sebagai cadangan nasional. Sebagian besar petani kita apalagi di Jawa, jumlah konsumsi untuk keluarga mereka lebih besar daripada jumlah produksi yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, mereka adalah net consumer dan bukan net producer. Yang penting impor beras harus dilakukan dengan transparan agar tidak ada hengki pengki. Impor jangan dilakukan pada saat panen raya, karena akan menjatuhkan harga beras. Untuk meningkatkan penghasilan petani, naikkan harga beli gabah oleh Pemerintah. Untuk meningkatkan daya serap anggaran belanja pemerintah, berbagai prosedur yang berlebihan harus dipangkas. Jangan dikira prosedur yang berlebihan akan mengurangi korupsi, bahkan berpotensi menambah korupsi. Jangan dikira para pengawas dan pemeriksa adalah malaikat-malaikat. DPR harus memberikan fleksibilitas meskipun dengan rambu-rambu yang jelas, jika ada dana-dana yang tidak terserap dapat digunakan untuk program-program lainnya yang dapat menggerakkan roda ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Guna mendorong investasi dalam maupun luar negeri, UU Pokok Agraria harus dibongkar. Bagi para investor yang sekarang hanya diberikan HGB selama 30 tahun, meskipun kemudian dapat diperpanjang, berikan hak HGB hingga 60 tahun dan jangan dibedakan antara asing dan domestik. Berikan hak kepemilikan tanah bagi orang asing guna mendorong sektor properti. Demikian pula berbagai prosedur dan perizinan harus secepatnya dipangkas habis-habisan. Berikan insentif kepada daerah yang bisa menarik investasi, misalnya dalam bentuk bagi hasil pajak. Ekspansi kredit perbankan perlu dipicu agar dapat mencapai pertumbuhan sebesar 20% dengan tetap berpegang pada prinsip perbankan yang sehat. Untuk itu BI Rate masih perlu diturunkan dengan 0,5% agar supaya suku bunga pinjaman perbankan dapat diturunkan pula dan selain itu berbagai prosedur pemberian kredit perlu disederhanakan. Berbagai proyek infrastruktur termasuk listrik yang sekarang menjadi salah satu kendala investasi, harus secepatnya diselesaikan. Kita tetap harus optimis dengan menawarkan berbagai alternatif solusi.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Selasa, 26 Desember 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
37