Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Sistem Deregulasi Nasional

Maraknya pro-kontra amendemen kelima menutup telinga atas sebuah realitas sistem regulasi Indonesia. Konteks politik jelas terlihat dalam upaya meloloskan amendemen kelima. Namun, proses legislasi di negara ini memang tidak pernah luput dari politisasi. Bahkan jika ditarik lebih jauh, terdapat permasalahan fundamental dalam sistem hukum kita. Jika ada survei yang mempertanyakan sistem hukum terumit, sepertinya Indonesia akan menempati urutan pertama. Bukan karena rumitnya sistem. Namun, terlalu rumit untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk secara parsial dan sektoral.

Pembentukan hukum adalah untuk pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Satu per satu produk hukum dibentuk dan diimplementasikan seiring dengan perjalanan serta perubahan kenegaraan. Namun, bukan Indonesia namanya jika tidak melakukan mixer beberapa sistem. Bahkan, dari percampuran dan perpaduan beberapa sistem, tetap saja perpaduan itu jauh dari konsep dasar masing-masing sistem yang asli.

Sebut saja sistem presidensial yang justru tertimpa besarnya kewenangan legislatif, dengan adanya fungsi legislasi yang besar dalam eksekutif; adanya perpaduan sistem Anglo-Saxon dan kontinental dalam hukum acara pidana; adanya konsep mahkamah konstitusi yang dicampur dengan mahkamah impeachment; serta adanya konsep lembaga independen tapi bergantung pada executive bodies. Dan yang saat ini menjadi isu utama amendemen kelima adalah adanya sistem dua kamar yang setengah hati. Beberapa pakar tata negara menyebutnya sistem dua setengah kamar.

Konstitusi secara tegas telah memberi kewenangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam bab yang mengatur hal kekuasaan pemerintahan negara, konstitusi juga memberi kewenangan bagi presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang yang nantinya akan dibahas bersama-sama dengan DPR. Membentuk hal yang baru tentu sangat mudah. Terlebih jika tidak ada satu aturan pun yang telah mengatur hal tersebut. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang akan dapat bereksperimen atas substansi undang-undang. Studi banding pun menjadi sarana memperoleh bentuk sistem yang akan diatur dalam undang-undang. Namun, akan sangat sulit jika sebuah undang-undang terkait dengan undang-undang lain.

Tidak ada satu pun hukum yang terlepas sama sekali dari hukum lainnya. Tidak ada hukum yang independen berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam proses pembentukan undang-undang, tidak dapat tidak dilakukan komparasi atas aturan lain yang telah ada sebelumnya. Jika aturan yang ada telah baik, harus dibentuk aturan yang menopang sistem yang telah baik tersebut. Namun, jika aturan yang telah ada masih jauh dari kata baik, aturan yang baru dapat merevisi atau bahkan mencabut, kemudian dibentuk aturan baru yang lebih baik.

Namun, yang terjadi, DPR tidak pernah membentuk undang-undang yang tidak menimbulkan perdebatan. Selalu ada pro dan kontra atas RUU yang akan dibahas. Tidak hanya RUU inisiatif DPR, tapi juga atas RUU inisiatif pemerintah. Dalam hal ini, sering kali satu sama lain bersitegang. Minimnya ruang partisipasi publik meminimalisasi terbentuknya aturan hukum yang responsif dan mampu menjawab kekosongan aturan hukum.

Prioritas reformasi hukum

Sebelum amendemen kelima dilakukan, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Dengan kondisi sistem hukum dan sistem tata negara yang belum harmonis, apakah amendemen akan menjadi prioritas dan mampu menjadi win-win solution. Amendemen tentu tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan yang ada di Indonesia. Meskipun menjadi sumber dari segala sumber hukum, konstitusi tetap tidak mampu mengakomodasi seluruh sistem di negara ini. Undang-undang sebagai turunan dari konstitusi memegang peran penting sebagai peraturan organik yang memiliki fungsi implementatif dan reasonable.

Perlu banyak hal yang dilakukan sebelum pembentukan undang-undang dilakukan, baik oleh DPR maupun pemerintah. Selama ini tidak ada sebuah konsep menyeluruh atas kebutuhan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam tingkat undang-undang. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang. Itu pun dapat diabaikan jika DPR tidak merasa cocok dengan kebutuhan faktual. Di sisi lain, tidak ada satu pun lembaga negara yang berinisiatif melakukan fungsi deregulasi. Akibatnya, undang-undang yang ada terbengkalai dalam kesemrawutan. Aturan yang tumpang-tindih, menyimpang dari norma umum, tidak responsif, bahkan terdapat hal-hal yang seharusnya tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain.

Mungkin reformasi hukum dirasa telah berjalan. Namun, sistem regulasi yang masih sama menandakan kita berjalan di tempat. Saatnya mengambil prioritas baru dalam melakukan reformasi hukum. Pertama, membentuk tim deregulasi nasional. Karena tidak ada inisiatif dari lembaga pembentuk undang-undang ataupun inisiatif dari instansi pemerintah yang berwenang dalam reformasi hukum, tim yang diberi kewenangan khusus melakukan deregulasi harus dibentuk. Tim terdiri atas perwakilan dari seluruh elemen negara, yaitu dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Tim bersifat sementara dan memiliki kewenangan melakukan deregulasi atas seluruh undang-undang yang masih berlaku. Tim juga harus diberi kewenangan me-review seluruh RUU yang akan diajukan ataupun yang sedang dibahas oleh legislatif ataupun eksekutif.

Kedua, membentuk sistem legislasi nasional yang komprehensif. Prolegnas jangka panjang harus dikaji kembali. Pembentukan undang-undang dikembalikan pada prioritas kebutuhan dan kepentingan negara. Untuk membentuk sistem hukum yang komprehensif, harus ada pedoman. Konstitusi sudah ditunjuk sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka setiap pembentukan undang-undang harus mengacu pada konstitusi. Dengan demikian, aturan hukum yang menjadi turunan implementasi konstitusi harus mendapat prioritas. Nantinya, sistem legislasi nasional yang komprehensif dapat menjadi input dalam melakukan amendemen kelima.

Ketiga, membentuk sistem deregulasi dan legislasi daerah. Jika undang-undang dan sistem legislasi nasional telah terbentuk, sistem legislasi di tingkat daerah harus ditata pula. Peraturan daerah yang ada harus dikaji ulang secara otonom. Setiap perda dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya harus mengacu pada setiap undang-undang yang telah disahkan.

Keempat, membentuk sistem implementasi dan pengawasan yang efektif. Setelah sistem legislasi terbentuk dengan baik, implementasi dapat dilakukan dan perlu dibentuk sistem pengawasan. Pemerintah dan lembaga negara lain berfungsi melakukan implementasi undang-undang. DPR berfungsi sebagai pengawas atas kinerja pemerintah. Mahkamah Agung berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Adapun masyarakat dapat menjadi pengawas eksternal. Di sinilah check and balances system diperlukan. Bersama-sama mereka melaksanakan undang-undang dan mengawal konstitusi.

Sebelum deregulasi terealisasi, ada baiknya jika bangsa ini memperlambat langkah dalam membentuk undang-undang baru, terutama undang-undang dalam Prolegnas yang memiliki tingkat urgensi yang rendah. Jika tidak, di masa mendatang akan lebih banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merevisi undang-undang yang telah disahkan.


Oleh: Ida Syafrida Harahap
Koran Tempo - Kamis, 30 Agustus 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
68