Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Menjamin Pelayanan Publik Berkualitas melalui RUU Ombudsman RI

RUU Ombudsman RI yang sedang dibahas di DPR berasal dari usulan Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang dititipkan melalui inisiatif DPR. Pengajuan RUU Ombudsman bertujuan memperkuat kelembagaan KON yang selama ini hanya didasari oleh sebuah Keppres, yaitu Keppres Nomor 44/2000.

KON pernah mengajukan RUU Ombudsman kepada pemerintah agar menjadi inisiatif pemerintah, namun tidak ditanggapi. Padahal awal keberadaan KON atas dukungan pemerintah. Mengapa pemerintah yang pada awalnya mendukung keberadaan KON, namun sekarang tidak berupaya memperkuat KON melalui RUU Ombudsman? Kita tentu tidak berharap jika jawabannya pemerintah merasa risih memperkuat kewenangan KON karena khawatir akan menjadi bumerang bagi penilaian kinerja pemerintah dalam pemenuhan pelayanan publik.

Muzzamil Yusuf, Anggota DPR, menyatakan bahwa DPR mendukung RUU Ombudsman karena terkait dengan fungsi pengawasan DPR terhadap terselenggaranya pemerintahan, termasuk terselenggaranya pelayanan publik berkualitas. Dalam teori universal, Ombudsman tidak dapat memberikan rekomendasi mengikat. Namun dengan hadirnya DPR yang mendukung setiap rekomendasi Ombudsman kepada pejabat dan/atau instansi pemerintah maka Ombudsman bersifat "Ombudsman Parlemen", yaitu Ombudsman yang mendapat penguatan rekomendasi dari parlemen. Hanya saja, menurut penulis, "Ombudsman Parlemen" bernuansa politis, dukungan DPR bermanfaat untuk efektivitas rekomendasi Ombudsman, namun rentan dengan tekanan politik dari DPR terhadap pemerintah. Harus ada jaminan bahwa DPR tidak akan memanfaatkan "Ombudsman Parlemen" ini sebagai senjata politik.

RUU Ombudsman terkait dengan beberapa RUU dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP), RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelejen Negara, UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob), Kovenan Menentang Korupsi (UNCAC), Keppres Nomor 44/2000, Perda Jawa Timur Nomor 11/2005 tentang Pelayanan Publik di Jatim.

RUU Pelayanan Publik hendaknya mengatur substansi pelayanan publik. Sedangkan RUU Ombudsman bersifat kelembagaan yang menjamin pelayanan publik berkualitas. RUU Pelayan Publik merupakan payung dari RUU Ombudsman.

RUU Administrasi Pemerintahan berisi prosedur administrasi yang terdiri dari dua tingkat, yaitu upaya administrasi dan banding administrasi di PTUN. Ombudsman berperan sebagai mediator antara pihak pelapor dengan pejabat atasan terlapor pada tingkat upaya administrasi apabila terjadi penyimpangan prosedur administrasi.

Diantara informasi yang wajib disediakan Badan Publik dalam RUU KMIP adalah prosedur kerja pegawai negeri yang diharapkan mendukung terselenggaranya pelayanan publik berkualitas. Sementara Komisi Informasi tidak dibutuhkan, karena mediator atas sengketa informasi publik  sudah termasuk tugas Ombudsman.

Ombudsman tidak dapat mengakses seluruh informasi karena adanya rahasia negara. Maka perlu adanya harmonisasi trilogi RUU, yaitu RUU KMIP, RUU Kerahasiaan Negara, dan RUU Intelejen Negara. Peran RUU KMIP sebagai payung dapat melindungi hak mengakses informasi publik, dengan pengecualian pada RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara. Sesuai dengan asas maximum access limited exemption, maka pemerintah wajib memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Salahsatu tujuan Ombudsman sesuai dengan tujuan UU Tipikor, yaitu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab serta tujuan untuk membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik maladministrasi, diskriminasi, dan KKN.

Kovenan Ekosob diratifikasi untuk menjamin pemerintah memenuhi hak-hak masyarakat atas ekosob yang akan dikuatkan kembali dengan RUU pelayanan Publik. Sedangkan, Ombudsman diharapkan dapat menjamin ditunaikannya kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang dijamin dalam ekosob.

Tujuan Ombudsman membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, dan KKN sesuai dengan tujuan UNCAC yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pelayanan publik berkualitas.
Keppres Nomor 44/2000 adalah dasar hukum berdirinya KON yang mengatur kelembagaan KON. Tugas utama KON periode ini adalah mempersiapkan RUU Ombudsman. Peningkatan dasar hukum Ombudsman ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kewenangan KON.

Perda Jatim Nomor 11/2005 merupakan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di Jatim, sekaligus sebagai dasar hukum Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim yang mengawasi terselenggaranya pelayanan publik berkualitas di Jatim. Perda ini dapat dijadikan contoh positif adanya inisiatif daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.

Ombudsman terdiri dari Ombudsman Nasional yang bertempat kedudukan di Ibukota Negara dan Ombudsman Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Sedangkan Ombudsman Nasional juga dapat mendirikan kantor perwakilan di ibukota provinsi, apabila dianggap perlu. Tempat kedudukan Ombudsman Daerah ini didasarkan pada perspektif otonomi daerah yang difokuskan kepada Kabupaten/Kota. Tugas dan kewenangan KPP Jatim selaras dengan Ombudsman. Oleh karenanya dengan terbentuknya RUU Ombudsman, maka Perda Jatim Nomor 11/20005 harus menyesuaikan dengan UU Ombudsman. Hal ini didasarkan oleh asas lex superior derogat legi inferior.

Dengan demikian harus ada harmonisasi antara RUU Ombudsman dengan seluruh RUU dan peraturan perundang-undangan terkait untuk membentuk UU Ombudsman yang efektif. Pembentukan RUU Ombudsman yang berkualitas baik secara substansi maupun proses diharapkan akan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.


Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Mei 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
62