Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Arah Ekspansi Ekonomi

Dalam tulisan di Bisnis dua pekan lalu, saya sampaikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan pada tahun ini berfokus pada konsolidasi dan ekspansi. Konsolidasi bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, setelah ekonomi Indonesia pulih dari krisis yang dimulai 1997. Krisis yang sangat dalam, menyerap banyak tenaga, masih menyimpan berbagai kontroversi, serta membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihannya. Jika dilihat dari indikator ekonomi makro pada akhir 2006 dari sisi fiskal dan moneter, konsolidasi ini telah dapat dicapai, meskipun beberapa paradoks dalam perkembangan ekonomi Indonesia masih tampak menonjol, serta sektor riil dan investasi belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Konsolidasi ini harus dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, dan jika dilakukan pelunakan-pelunakan, harus tetap hati-hati agar kita tidak terperangkap pada ambisi dan obsesi yang berlebihan yang memang belum dapat kita realisasikan.

Paradoks

Paradoks ekonomi misalnya terlihat pada pertumbuhan sektor finansial, perbankan dan pasar modal yang menunjukkan perkembangan meteoritis. Sebaliknya, sektor riil dan investasi tetap menunjukkan pelambanan.

Paradoks yang lain, sektor perbankan tumbuh diukur dari total aset dan dana pihak ketiga. Tetapi di lain pihak, pertumbuhan kredit perbankan masih jauh dari target dan selama 2006 hanya mencapai 11%.

Paradoks lainnya adalah, meski ekonomi kita tumbuh 5,5% selama 2006, tetapi angka pengangguran menunjukkan peningkatan karena pertumbuhan tidak banyak menyerap tenaga kerja karena investasi lebih terarah kepada sektor yang padat modal.

Dalam bidang fiskal juga ditemui paradoks, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak sedikit di bawah target APBN 2006 yang telah direvisi (APBN-P). Tetapi defisit APBN 2006, baik dalam angka absolut maupun dalam persentase terhadap PDB, lebih rendah dari angka yang tercantum dalam APBN 2006.

Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah belum sepenuhnya dapat direalisasikan meski pengeluaran untuk belanja modal menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Arah ekspansi ekonomi harus berfokus pada penciptaan tenaga kerja, usaha-usaha konkret dan langsung, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya saing untuk investasi dan ekspor, serta mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan komersial.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana mencapai tujuan-tujuan di atas yang tidak mungkin hanya dilakukan dalam jangka pendek, tetapi butuh waktu yang panjang serta konsisten dalam kebijakan dan implementasinya.

Untuk mengurangi pengangguran, kita terobsesi agar investasi terutama dari luar harus masuk, bahkan kalau perlu berbondong-bondong. Tentu masuknya investasi dari luar sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kaitan ini, perlu dilontarkan suatu pertanyaan kritis, apakah kita telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang ada di negeri sendiri. Investasi membutuhkan pembiayaan atau penanaman modal, apakah dana yang tersedia di dalam negeri atau likuiditas di dalam masyarakat telah benar-benar berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi.

Angka-angka, termasuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa likuiditas dalam masyarakat masih sangat tinggi atau masih adanya liquidity overhang yang signifikan.

Overhang liquidity ini belum terserap di sektor yang betul-betul produktif. Penyerapan lebih banyak bergerak dalam sektor finansial dan pasar modal, berupa penempatan dana dalam bentuk SBI, SUN, saham, ORI, obligasi yang diterbitkan di dalam negeri dan portfolio investment lainnya.

Mengapa demikian? Penempatan dana dalam portfolio investment risikonya sangat rendah, memberikan keuntungan yang pasti dan berarti, serta tidak memerlukan tenaga yang susah payah, misalnya untuk penyaluran kredit perbankan yang sehat.

Bayangkan, saat ini menurut angka resmi dari BI, dana yang disimpan dalam bentuk SBI telah lebih dari Rp200 triliun. Jika kecenderungan ini berlanjut terus, bukan mustahil akan meningkat menjadi Rp300 triliun pada akhir tahun ini. Ini baru angka SBI, belum lagi jumlah dana yang ditempatkan dalam bentuk SUN, ORI, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Meskipun sumber dana portfolio investment ini tidak seluruhnya dari dalam negeri.

Peranan BI

Saya menghargai beberapa butir kebijakan yang akan dikeluarkan BI yang dimulai tahun ini sebagai akselerator fungsi intermediasi perbankan. Mengapa kita lebih banyak mengarahkan perhatian pada sektor perbankan? Karena dari sisi fiskal yang di bawah pengelolaan pemerintah pusat, ruang yang tersedia sebagai mesin penggerak ekonomi sangat terbatas.

Kebijakan BI untuk melonggarkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga 30%, bukan hanya bagi BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, tetapi juga di berbagai sektor pembangunan lainnya patut disambut baik.

Tetapi sayangnya BI belum merinci apa yang dimaksud dengan sektor pembangunan lainnya. Sebagai masukan sektor pembangunan lainnya, harus difokuskan kepada sektor yang betul-betul menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Lalu BI juga juga telah mulai berani memberikan kelonggaran kepada debitor yang bermasalah sehingga masih dimungkinkan menerima kredit, sepanjang kredit bermasalah terjadi karena alasan-alasan di luar kemampuan debitor, dengan tetap memerhatikan analisis yang komprehensif atas kelayakannya. Di sini juga timbul banyak pertanyaan, mengandung berbagai interpretasi, karena itu BI harus segera merinci secara pasti regulasi tersebut.

BI menilai sektor perbankan dalam keadaan sehat, namun sayangnya bank sentral tidak menjelaskan tingkat efisiensi perbankan nasional. Tingkat efisiensi terutama harus diukur dari berapa tingkat spread rata-rata yang dinikmati oleh perbankan, dan spread ini dihitung dari perbedaan antara lending rate dan cost of borrowing.

Pada saat ini spread yang dinikmati oleh perbankan masih berkisar 6%-7%, dan angka ini harus dapat ditekan dengan 1%-2%, sehingga spread maksimum 5%. Pengurangan spread akan menurunkan suku bunga kredit, baik untuk modal kerja dan investasi, yang tentu akan meningkatkan ekspansi kredit.

Dalam kaitan ini pula, prosedur pemberian kredit terutama untuk UMKM harus lebih disederhanakan tanpa menghilangkan pentingnya prinsip pemberian kredit yang sehat. Penyederhanaan prosedur termasuk pelunakan dalam soal jaminan kredit (colateral) perlu dipertimbangkan bagi UMKM dan kredit-kredit mini yang diselenggarakan oleh BPR, guna menggerakkan sektor ekonomi di pedesaan.

Nasib masyarakat bukan ditentukan oleh pidato, wacana dan analisis, tetapi oleh aksi konkret sesuai dengan agenda nasional yang menjadi prioritas.

 


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Rabu, 24 Januari 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
42