Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Reformasi Birokrasi Bukan Sekedar Jargon

Semenjak reformasi bergulir, gaung reformasi birokrasi telah menjadi agenda bersama dalam mengatasi krisis saat itu, namun justru reformasi birokrasi masih tertinggal jauh dibandingkan dengan reformasi politik dan reformasi perundang-undangan.

Beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2005, adalah hari anti korupsi dunia yang juga tepatnya setahun yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tanggal tersebut sebagai hari anti korupsi nasional. Pada saat itu pula Presiden mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bulan Agustus yang lalu Presiden SBY berjanji akan membentuk dan memimpin langsung Satgas Reformasi Birokrasi. Janji SBY tersebut terungkap saat Presiden menerima wakil ketua KPK; Erry Riana Hardjapamengkas di Kantor Kepresidenan, Jumat 12 Agustus 2005.

Jika melihat kebelakang maka perjalanan bangsa ini dalam membenahi dirinya dalam hal reformasi birokrasi sebenarnya cukup panjang dan melelahkan. Pada saat orde lama dan orde baru, keberadaan birokrasi disalahartikan oleh penguasa, yang pada akhirnya birokrasi dijadikan tunggangan untuk tetap mempertahankan kekuasaan.

Berikut ini catatan tentang tingkat netralitas birokrasi pemerintahan ( Didin S Damanhuri, 2003) Pertama, periode awal kemerdekaan ini, tahun 1945-1950, dapat dikatakan birokrasi pemerintahan kita masih netral. Mungkin, karena masih dijiwai semangat kemerdekaan dan semangat persatuan.

Kedua, tahun 1950-1959, ditandai dengan politisasi birokrasi. Partai-partai politik berlomba-lomba untuk menguasai kementerian. Rekrutmen PNS dan penentuan jabatan tidak obyektif. Kelompok-kelompok birokrasi berafiliasi kepada partai-partai politik.

Ketiga, tahun 1960-1965, partai-partai politik dari aliran-aliran politik Nasakom bersaing untuk menguasai birokrasi pemerintahan.

Keempat, masa Orde Baru hingga tahun 1998, birokrasi pemerintah menjadi kendaraan politik Golkar. Kemenangan Golkar dalam enam kali pemilu terutama berkat peranan birokrasi. Pada masa Orde Lama, ketiga aliran politik masing-masing mempunyai kapling pada birokrasi. Sedangkan masa Orde Baru, birokrasi dikuasai Golkar.

Kelima, era reformasi, politisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini cenderung menghasilkan oligarki, yaitu kekuasaan berada ditangan sejumlah kecil orang pada puncak partai-partai politik yang berkuasa. Presiden Megawati pun mengatakan, sulit memegang leher pejabat eselon I dan eselon II. Namun, ada indikasi bahwa partai-partai politik yang berkuasa cukup aktif untuk merebut dan meraup sumber-sumber dana dari birokrasi kita. Money politics telah membuat semakin melemahnya birokrasi ala Weber.

Menurut  Didin S Damanhuri, politisasi birokrasi yang terbentuk dalam kerangka oligarki ini jelas berbeda bentuk dan caranya dibanding periode Orde Baru yang cenderung berdasarkan pelembagaan (Pancasila sebagai asas tunggal, Golkar/Korpri, atau monoloyalitas). Mungkin, saat ini kita tengah menghadapi apa yang dirumuskan oleh Robert Michels sebagai iron law of oligarchy (hukum baja oligarki).

Menurut hukum ini, demokrasi dan organisasi skala besar tidaklah serasi (incompatible). Michels menyebut, organisasi skala besar ini dihadapkan dengan masalah koordinasi yang hanya dapat dipecahkan dengan menciptakan birokrasi yang efisien

Pemilu tahun 2004 yang mengantarkan SBY – JK sebagai Presiden saat ini, boleh dibilang kebaradaan PNS dalam menyalurkan aspirasi politiknya cukup netral, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh panguasa saat itu untuk memanfaatkan PNS sebagai basis dalam meraih dukungan untuk duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kenetralan PNS ini didukung dengan UU N0. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Reformasi Birokrasi pasca Reformasi

PRESIDEN Megawati hari Rabu 19 Desember 2001, menegaskan buruknya pelayanan birokrasi pemerintah. Menurutnya reformasi telah gagal untuk mengubah wajah birokrasi, buktinya kinerja birokrasi tetap buruk. Hal itu dicerminkan oleh ketidakberesan dalam kehidupan birokrasi di Indonesia. Kejengkelan Megawati saat itu sampai-sampai mengibaratkan sulitnya ”memegang leher” pejabat eselon I dan eselon II.

Niat Pemerintahan Megawati untuk tetap menggulirkan Reformasi Birokrasi tetap ada, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( PAN ) diberi tanggung jawab untuk mengkordinir pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang diberi tugas sebagai koordinator penyusunan Rencana Strategis bagi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  dan mereka telah menyosialisasikan Rencana Strategis (Restra) tersebut kepada semua jajaran departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di pusat pada Rapat Kerja Nasional PAN yang diselenggarakan pada bulan Maret 2001. Mereka semua mendukung usulan tersebut. Tetapi sampai dengan masa berakhirnya Pemerintahan Megawati belum ada tindak lanjut atau inisiatif dari Departemen atau LPND untuk mencoba menindaklanjuti proses tersebut.

Pada intinya Restra dari Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Menpan mencakup empat program utama yang perlu mendapatkan prioritas; desentralisasi, restructuring dan right sizing, personnel management dan remuneration, dan anti korupsi. 

Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun akibatnya dalam pemilihan Presiden secara langsung Rakyat menaruh harap perubahan pada pasangan SBY – JK.

Pemerintahan SBY – JK sedikit memberikan tempat dalam hal menjalankan reformasi Birokrasi, keseriusan awal SBY di buktikan setahun yang lalu dengan menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, begitu juga dalam hal personel management, pola rekruitmen PNS mengalami perubahan. Kecendrungan penerimaan PNS bermotifkan Nepotisme bisa dikurangi sehingga pada penerimaan PNS awal tahun 2005 lalu banyak dari keluarga pejabat yang tidak berhasil lolos seleksi.


Agenda Strategis

Tuntutan untuk segera merealisasikan reformasi birokrasi semakin menguat, tuntutan ini bukan hanya berasal dan masyarakat sipil dan dunia usaha, namun juga dari internal pemerintah semakin mengkristal. Tuntutan yang semakin menguat dari internal Pemerintah sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengawai Negeri. Dalam hal ini sudah tentu tekanan utamanya adalah adanya kenaikan gaji yang signifikan, begitu juga tentang status kepegawaian mereka.

Jika mengacu pada anggaran negara yang tersedia, sudah tentu kenaikan gaji secara signifikan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah SBY – JK untuk semua pegawai negeri. Meskipun saat ini kenaikan harga barang – barang kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM menguras semua gaji PNS untuk dibelanjakan. Bahkan gaji tersebut tidak bisa bertahan selama sebulan.

Agenda Prioritas Pemeritahan SBY – JK selama setahun ini lebih banyak pada penegakan hukum dalam artian memburu para koruptor. Masalah penegakan hukum, masyarakat kita masih apatis melihat  aparat hukum dalam menyelesaikan suatu kasus. Persoalan utamanya terletaknya sudah hilangkan kepercayaan masyarakat karena kasus – kasus hukum justru berpihak kepada yang berkuasa dan berduit, sebaliknya rakyat biasa hanya akan pasra dihadapan penggawa hukum.
Penyimpangan dan jual beli kasus bukan hal yang tabu dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan dengan gamblang mereka bisa mengatakan ”hukum adalah kami”.
Alasan aparat hukum dalam malakukan penyimpangan profesi cukup sederhana; ”Gaji mereka sangat kecil”, sehingga jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menjual hukum itu sendiri.

Reformasi Birokrasi bisa difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan aparat hukum, dalam hal ini yang akan menjadi fokus adalah Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Militer. Bila dilihat dari kemampuan Anggaran Negara yang tersedia maka keempat instansi tersebut juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara bersamaan. Ada baiknya untuk tahun 2006 nanti pemerintah bisa memberikan prioritas pada peningkatan kesejahteraan para hakim yang bergelut didunia peradilan. Alasan pokok mereka dijadikan prioritas adalah kewibaan hakim harus segera dipulihkan dengan tidak memberikan peluang kepada mereka untuk menjual hukum itu dalam bentuk menerima sogok atau imbalan dari pihak berperkara. Jika dunia peradilan sudah bersih maka rakyat bisa melihat adanya kepastian dan keberpihakan hukum di negeri ini. Peningkatan kesejahtaraan hakim harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme, kapasitas dan kapabilitas. Merit system dalam bentuk reward and punishment juga diterapkan guna merangsang mereka untuk memberikan yang terbaik dalam dunia peradilan.

Dalam lingkup yang lebih luas Mahkamah Agung selaku payung keberadaan para hakim juga melakukan reformasi birokrasi sedini mungkin dengan melakukan reformasi pada Manajemen SDM, Reorganisasi, Merit System, Akuntabiltas dan Manajemen Keuangan, yang akhirnya hasil diharapkan berupa adanya perubahan pada budaya kerja sehingga menghasilkan peningkatan pada pelayanan publik, Iklim Investasi, Kepastian Hukum, dan kesadaran publik akan hak dan kewajibannya. Dari perubahan yang diharapkan tersebut sudah tentu ujungnya adalah pada penurunan pelaku dan prilaku korupsi sehingga IPK negara kita yang saat ini menempati nilai 2.2 bisa merangkat menjadi nilai 5 pada tahun 2009 nanti.

Pencanangan reformasi birokrasi jangan sampai hanya sekedar jargon semata, dimata kita sudah ada contoh lembaga yang melakukan, diantaranya KPK dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) Aceh  - Nias. Setidaknya kedua lembaga tersebut bisa dijadikan best practise untuk diterapkan dilembaga lainya terutama dalam di lingkungkan instansi aparat penegak hukum.


Oleh: Arif Hidayat
Tabloid Tribun Timur - Januari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
13